Jelang Pemberlakuan UU ASN yang Baru, Mutasi Lintas Lembaga hingga Pola Pemecatan Lebih Cepat

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Jumat , 12 Apr 2024 - 16:34

Jelang Pemberlakuan UU ASN yang Baru, Mutasi Lintas Lembaga hingga Pola Pemecatan Lebih Cepat-Net-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang baru, memungkinkan Presiden atau menteri yang ditunjuk untuk memberikan penugasan seorang ASN.

Penugasan itu, salah satunya baik antar, bahkan keluar instansi pemerintah, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Penugasan alih-alih sebagai pengembangan talenta ini, dapat dilakukan secara nasional. Pemerintah juga tengah menggarap ragam aturan turunannya.

Lantas, kapan beleid atas revisi UU Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang ASN ini berlaku? kalau membaca beberapa pasal yang ada, paling lama April tahun 2024 mendatang.

Hal ini seperti penegasan Pasal 68 yang menerangkan, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.

Waktu enam bulan itu, terhitung sejak undang-undang ASN diundangkan.

Untuk diketahui, UU ASN hasil revisi atau yang terbaru, telah diundangkan pada 31 Oktober 2023.

Sementara itu, di Pasal 69 menerangkan, ketentuan manajemen ASN dalam Undang-Undang ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

UU ASN anyar ini pun mengamanahkan di pasal 66, Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.

Sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.

jelang pemberlakuan uu asn yang baru, mutasi lintas lembaga hingga pola pemecatan lebih cepat                            radarutara.bacakoran.co - undang-undang aparatur sipil negara atau asn yang baru, memungkinkan presiden atau menteri yang ditunjuk untuk memberikan penugasan seorang asn. 
penugasan itu, salah satunya baik antar, bahkan keluar instansi pemerintah, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. 
penugasan alih-alih sebagai pengembangan talenta ini, dapat dilakukan secara nasional. pemerintah juga tengah menggarap ragam aturan turunannya. 
lantas, kapan beleid atas revisi uu nomor 5 tahun 2ol4 tentang asn ini berlaku? kalau membaca beberapa pasal yang ada, paling lama april tahun 2024 mendatang. 
baca juga:muhasabah diri atas salah kaprah di momentum idul fitri
baca juga:banyak yang belum tau! berikut 9 khasiat dan manfaat dari bunga pepaya
hal ini seperti penegasan pasal 68 yang menerangkan, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.
waktu enam bulan itu, terhitung sejak undang-undang asn diundangkan. 
untuk diketahui, uu asn hasil revisi atau yang terbaru, telah diundangkan pada 31 oktober 2023. 
sementara itu, di pasal 69 menerangkan, ketentuan manajemen asn dalam undang-undang ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.
baca juga:tak lagi anggarkan untuk ddts, edwar: tangani drainase dan jembatan di pasar ujung kepahiang
baca juga:masyarakat diajak bersinergi dukung program pembangunan
uu asn anyar ini pun mengamanahkan di pasal 66, pegawai non-asn atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat desember 2024.  
sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-asn atau nama lainnya selain pegawai asn. 
asn bisa duduki jabatan di tni-polri, begitu juga sebaliknya 
bursa jabatan struktural di birokrasi pemerintahan, memungkinkan ditempati mereka yang berasal dari tni-polri. 
baca juga:pilkada bengkulu utara, 2 nama ini penerima mandat golkar
baca juga:warna warni idul fitri menjadi simbol perayaan hari kemenangan
pun juga sebaliknya, pengisian jabatan di tni-polri oleh asn juga dapat dilakukan, menjadi penegasan anyar yang regulasinya telah disahkan pemerintah bersama dengan dpr. 
hal ini sebagaimana diterangkan dalam pasal 20 ayat (1) menegaskan "pengisian jabatan tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia oleh asn dan sebaliknya. 
versi uu ini, langkah itu bertujuan agar asn, prajurit tentara nasional indonesia, dan anggota kepolisian negara republik indonesia memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan kariernya berdasarkan sistem merit. 
regulasi yang diundangkan 31 oktober 2023 itu, turut menegasi soal pengembangan talenta dan karier. 
baca juga:rayakan idul fitri 1445 hijriyah dengan tidak berlebihan.ini pesan wagub bengkulu
baca juga:bangun daerah, edwar: pembangunan sdm modal utama
pada pasal 46 (1) menegaskan pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah.
selanjutnya di ayat (2) pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui mobilitas talenta dengan skemanya pada ayat (3) menjelas, mobilitas talenta dilakukan: 
a. dalam 1 (satu) instansi pemerintah; b. antar-lnstansi pemerintah; atau c. ke luar instansi pemerintah. 
selanjutnya ayat (4) mobilitas talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan berdasarkan sistem merit melalui manajemen talenta.
baca juga:libur lebaran, antisipasi peningkatan volume sampah. begini kata gubernur
baca juga:wisata alam selama libur lebaran, kepala siring kemumu mulai ramai pengunjung
berikutnya di pasal 47 ayat (1) menjelaskan, presiden berwenang melakukan mobilitas talenta sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 secara nasional untuk mendukung prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. 
dan kewenangan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada menteri, diterangkan pada ayat (2).
"mobilitas talenta secara nasional bertujuan untuk mengatasi kesenjangan talenta," bunyi pasal ayat (3).
rumpun regulasi turunan, juga bakal segera dirilis jika membaca pasal penegasan soal manajemen talenta ini. 
baca juga:muhasabah diri atas salah kaprah di momentum idul fitri
baca juga:banyak yang belum tau! berikut 9 khasiat dan manfaat dari bunga pepaya
sebagaimana diterang pasal 48 yakni ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan talenta dan karier sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 diatur dalam peraturan pemerintah (pp).
pantauan radar utara, pemerintah bersama dengan dpr, baru-baru ini mengabarkan telah merampungkan beberapa draf aturan turunan uu asn. 
salah satunya, terkait manajemen talenta asn sampai dengan skema rencana pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi asn dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk.
pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan pemndang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 5 tahun 2ol4 tentang asn,
baca juga:bangun daerah, edwar: pembangunan sdm modal utama
baca juga:rayakan idul fitri 1445 hijriyah dengan tidak berlebihan.ini pesan wagub bengkulu
(lembaran negara republik indonesia tahun 2ol4 nomor 6, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 54941, 
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. sebagaimana ditegas pasal 75. (*)