Tak Lagi Anggarkan Untuk DDTS, Edwar: Tangani Drainase dan Jembatan di Pasar Ujung Kepahiang

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Jumat , 12 Apr 2024 - 13:19

Edwar Samsi, S.Ip, MM-Radar Utara/Doni Aftarizal-

BENGKULU RU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, memastikan tidak akan lagi mengalokasikan anggaran untuk penataan lanjutan Danau Dendam Tak Sudah (DDTS).

Sebaliknya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu didesak dan diminta fokus menangani infrastruktur yang sarat dengan kepentingan masyarakat, terutama yang berada di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM menegaskan, kepastian ini penting disampaikan, mengingat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu menyebutkan penataan lanjutan DDTS mengalami kekurangan anggaran.

"Dimana untuk penataan lanjutan DDTS dibutuhkan anggaran sekitar Rp 75 miliar, namun yang tersedia hanya Rp 10 miliar," ungkap Edwar, Jum'at 12 April 2024.

Menurut Edwar, ada beberapa alasan jika penataan lanjutan DDTS tidak lagi dialokasikan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.

"Pertama karena kita sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp 90 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan jembatan elevated, yang merupakan salah satu syarat awal dalam penataan DDTS," beber Edwar.

Kemudian, lanjut Edwar, Pemprov Bengkulu melalui Dinas PUPR juga menyampaikan, untuk penataan lanjutan DDTS itu sepenuhnya dilakukan Kementerian PUPR dengan anggaran bersumber dari APBN.

"Hanya saja kita di awal pengakuan Dinas PUPR untuk penataan lanjutan seperti pembangunan taman, dibutuhkan Rp 20 miliar. Tapi ini malah jadi Rp 75 miliar," ujar Edwar.

Disamping itu, sambung Edwar, penataan lanjutan itu tidak lagi termasuk kegiatan prioritas dalam APBD. Sebaliknya yang harus diprioritaskan itu perbaikan infrastruktur, yang menjadi tangungjawab Pemprov Bengkulu.

"Terus terang saja, kita khawatir pada saat kekurangan anggaran itu harus ditutupi lagi dari APBD, akhirnya infrastruktur yang sifatnya mendesak kembali terbengkalai," kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

tak lagi anggarkan untuk ddts, edwar: tangani drainase dan jembatan di pasar ujung kepahiang                            bengkulu ru - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, memastikan tidak akan lagi mengalokasikan anggaran untuk penataan lanjutan danau dendam tak sudah (ddts).
sebaliknya, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu didesak dan diminta fokus menangani infrastruktur yang sarat dengan kepentingan masyarakat, terutama yang berada di kabupaten/kota di provinsi bengkulu.
anggota badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm menegaskan, kepastian ini penting disampaikan, mengingat dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) provinsi bengkulu menyebutkan penataan lanjutan ddts mengalami kekurangan anggaran.
"dimana untuk penataan lanjutan ddts dibutuhkan anggaran sekitar rp 75 miliar, namun yang tersedia hanya rp 10 miliar," ungkap edwar, jum'at 12 april 2024.
baca juga:masyarakat diajak bersinergi dukung program pembangunan
baca juga:pilkada bengkulu utara, 2 nama ini penerima mandat golkar
menurut edwar, ada beberapa alasan jika penataan lanjutan ddts tidak lagi dialokasikan dengan anggaran yang bersumber dari apbd provinsi bengkulu.
"pertama karena kita sudah mengalokasikan anggaran hampir rp 90 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan jembatan elevated, yang merupakan salah satu syarat awal dalam penataan ddts," beber edwar.
kemudian, lanjut edwar, pemprov bengkulu melalui dinas pupr juga menyampaikan, untuk penataan lanjutan ddts itu sepenuhnya dilakukan kementerian pupr dengan anggaran bersumber dari apbn.
"hanya saja kita di awal pengakuan dinas pupr untuk penataan lanjutan seperti pembangunan taman, dibutuhkan rp 20 miliar. tapi ini malah jadi rp 75 miliar," ujar edwar.
baca juga:warna warni idul fitri menjadi simbol perayaan hari kemenangan
baca juga:rayakan idul fitri 1445 hijriyah dengan tidak berlebihan.ini pesan wagub bengkulu
disamping itu, sambung edwar, penataan lanjutan itu tidak lagi termasuk kegiatan prioritas dalam apbd. sebaliknya yang harus diprioritaskan itu perbaikan infrastruktur, yang menjadi tangungjawab pemprov bengkulu.
"terus terang saja, kita khawatir pada saat kekurangan anggaran itu harus ditutupi lagi dari apbd, akhirnya infrastruktur yang sifatnya mendesak kembali terbengkalai," kata politisi partai demokrasi indonesia (pdi) perjuangan ini.
seperti, tambah edwar, infrastruktur jalan, jembatan dan drainase yang mengalami kerusakan di kabupaten/kota di provinsi bengkulu ini.
"contohnya drainase dan jembatan di wilayah bukit konak kelurahan pasar ujung kabupaten kepahiang, yang harus segera ditangani. karena kondisinya tidak lagi terawat, sehingga mengakibatkan setiap sore wilayah itu banjir," tambah edwar.
baca juga:bangun daerah, edwar: pembangunan sdm modal utama
baca juga:libur lebaran, antisipasi peningkatan volume sampah. begini kata gubernur
sementara, sama-sama diketahui penanganan drainase dan jembatan itu menjadi tanggungjawab pemprov bengkulu melalui dinas pupr. 
"nah, yang seperti ini penting untuk segera ditangani dinas pupr. apalagi dengan kondisi drainase dan jembatan yang memprihatinkan tersebut, masyarakat sering ribut karena pernah menelan korban," tegas ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu ini.
sebelumnya, kadis pupr provinsi bengkulu, tejo suroso, st, m.si menyampaikan, total kebutuhan anggaran untuk penataan ddts mencapai rp75 miliar, sedangkan yang tersedia rp 10 miliar.
"sehingga kita mengalami kekurangan sekitar rp 65 miliar. terkait hal ini sudah kita sampaikan ke kementerian pupr, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam penataan itu nantinya dilakukan secara bertahap," demikian tejo. (tux)