Minggu Depan, Saksi Korupsi Anggaran RSUD Mukomuko Kembali Dipanggil Jaksa

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Selasa , 19 Mar 2024 - 19:47

Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, Rudi Iskandar, SH, MH-Radar Utara/ Wahyudi -

MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko telah menetapkan sebanyak 7 orang sebagai tersangka.

Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan RSUD Mukomuko sumber APBD dan BLUD tahun 2016-2021. Yang mengakibatkan negara rugi mencapai lebih Rp4,8 miliar.

Dan kabar terbaru, sekarang Kejari Mukomuko masih mempersiapkan proses pemberkasan.

Dimana puluhan saksi akan kembali dilakukan Pemeriksaan. Setelah tahap l sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) rampung. Maka akan dilanjutkan tahap ke ll yaitu pelimpahan berkas dakwaan dan administrasi ke pengadilan Tipikor Bengkulu.

“Kami masih mempersiapkan pemberkasaan, Minggu depan puluhan saksi akan kita panggil ulang. Kalau berkas dan semua alat bukti sudah ready berkas siap memasuki tahap selanjutnya,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko, Rudi Iskandar SH, MH melalui Kasi Pidsus Agung Malik Rahman Hakim, SH, MH.

Tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan RSUD Mukomuko tahun anggaran 2016 sampai 2021, yang merugikan Negara Rp4,8 miliar lebih.

Disangkakan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan untuk subsidairnya, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

minggu depan, saksi korupsi anggaran rsud mukomuko kembali dipanggil jaksa                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - sebelumnya, kejaksaan negeri (kejari) mukomuko telah menetapkan sebanyak 7 orang sebagai tersangka. 
dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan rsud mukomuko sumber apbd dan blud tahun 2016-2021. yang mengakibatkan negara rugi mencapai lebih rp4,8 miliar. 
dan kabar terbaru, sekarang kejari mukomuko masih mempersiapkan proses pemberkasan. 
dimana puluhan saksi akan kembali dilakukan pemeriksaan. setelah tahap l sesuai standar operasional prosedur (sop) rampung. maka akan dilanjutkan tahap ke ll yaitu pelimpahan berkas dakwaan dan administrasi ke pengadilan tipikor bengkulu.
baca juga: gerbong mutasi bergerak, bupati lantik pejabat eselon ii hasil lelang
baca juga: dinas pertanian antisipasi lahan cetak sawah ditanami sawit
“kami masih mempersiapkan pemberkasaan, minggu depan puluhan saksi akan kita panggil ulang. kalau berkas dan semua alat bukti sudah ready berkas siap memasuki tahap selanjutnya,” tegas kepala kejaksaan negeri (kejari) mukomuko, rudi iskandar sh, mh melalui kasi pidsus agung malik rahman hakim, sh, mh.
tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan rsud mukomuko tahun anggaran 2016 sampai 2021, yang merugikan negara rp4,8 miliar lebih. 
disangkakan primair pasal 2 ayat (1)  jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001. 
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
baca juga: pemkab mukomuko bakal tambah 1 unit mobil damkar baru, nilai capai rp1,4 miliar
baca juga: selama ramadhan, satpol pp giatkan razia malam
dan untuk subsidairnya, pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
“kita beratkan dengan pasal prime 2 ayat 1 suubsider pasal 3 uu tipikor jo pasal 55 ayat 1 kuhp. dengan ancaman pidananya paling lama 20 tahun dan denda paling besar rp1 miliar,” terangnya.
berkaitan dengan angka kn yang cukup fantastis, yang disebabkan oleh 7 tersangka dan telah ditahan. 
baca juga: 3 petani tergugat pt ddp melawan, nyatakan banding atas putusan pengadilan
baca juga: hampir punah, pemkab mukomuko maksimalkan perlindungan ikan mikih
berdasarkan sedikit bocoran pengakuan para tersangka ketika diperiksa penyidik. dari kn tersebut ada dana non budgeter. 
hanya saja aliran dana yang non budgeter tidak disebutkan. agung juga menjelaskan, dana non budgeter itu diambil dari sejumlah transaksi keuangan atau belanja yang dilakukan pihak manajemen rsud mukomuko.
“modus operandi tersangka, kira-kira setiap pencairan, menurut pengakuan mereka, itu menyisihkan 3,5 persen. dan itu digunakan untuk non budgeter. ini sebenarnya materi penyidik dipersidangan nantinya, saya hanya bisa bocorkan sedikit. jadi tidak terlalu saya lebarkan lebih jauh. yang jelas para tersangka mengaku ada menyisikan uang 3,5 persen setiap pencairan,” bebernya.
dikatakan agung, potensi adanya tersangka tambahan dalam dugaan tipikor rsud mukomuko bisa saja terjadi. 
baca juga: kemenag tetapkan besaran zakat fitrah, tertinggi rp50.000 per jiwa
baca juga:bupati mukomuko bakal tunjuk 37 orang penjabat kades
pasalnya, saat ini masih pengembangan perkara. jika terungkap fakta-fakta baru dalam persidangan yang melibatkan pihak lain dan memenuhi dua alat bukti cukup, maka penyidik akan menetapkan tersangka baru.
“kalau potensi atau bakal ada tersangka lainnya, kemungkinan ada. jika nanti dalam pengembangan ada yang mengungkapkan pihak lain dan cukup dua alat bukti maka sudah pasti kita tetapkan tersangka tambahan,” tegasnya.
perkara dugaan tipikor ini menyebabkan kerugian negara (kn) dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sebanyak rp4,8 miliar lebih ini setelah di hitung oleh tim auditor kejati bengkulu. 
rinciannya tahun 2016 kn  mencapai rp892,6 juta lebih. tahun 2017 rp 901.1 juta lebih, tahun 2018 rp 1,1 miliar lebih, tahun 2019 rp 1,3 miliar lebih, tahun 2020 rp 198.6 juta lebih dan tahun 2021 sebesar rp 285.6 juta lebih. 
baca juga: rsud mukomuko diminta komitmen bayar utang obat
baca juga:proyek patung pejuang dan harimau di bundaran kota disiapkan rp900 juta
modus yang dilakukan tersangka, melakukan belanja yang tidak dilaksanakan (fiktif), belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran, mark up, dan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti spj.
“ke tujuh tersangka kita titipkan di tahanan polres mukomuko selama 20 hari pertama untuk lebih mempermudah dan memperlancar proses penyidikan lebih lanjut,” terangnya.
dugaan tipikor pengelolaan keuangan rsud, banyak poin yang menjadi perhatian penyidik. 
diantaranya utang obat, utang alat kesehatan (alkes), pembayaran honor dan gaji pegawai. dan banyak saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan.
baca juga: gerbong mutasi bergerak, bupati lantik pejabat eselon ii hasil lelang
baca juga: dinas pertanian antisipasi lahan cetak sawah ditanami sawit
termasuk melakukan penyitaan berkas dokumen-dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran di rsud mukomuko dari 2016 hingga 2021.
dalam proses pengungkapan perkara ini, saksi yang telah diperiksa lebih dari 500 orang. mulai dari manejemen rsud yang memiliki tanggungjawab atas penggunaan anggaran dari tahun 2016 sampai dengan desember 2021. 
pimpinan pemasok obat dan alat kesehatan, seluruh tenaga kesehatan termasuk tenaga non medis rsud mukomuko, puluhan pemilik toko di kabupaten mukomuko, yang menjadi tempat berbelanja pihak manajemen rsud mukomuko.
“yang pastinya perkara ini masih dalam tahap pengembangan, tidak menutup kemungkian ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab,” pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan