Dinas Pertanian Antisipasi Lahan Cetak Sawah Ditanami Sawit

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Selasa , 19 Mar 2024 - 19:29

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Fitriani Ilyas-Radar Utara/ Wahyudi -

MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, terus berupaya melakukan pencegahan terhadap petani yang mengalihfungsikan lahan sawah menjadi lahan perkebunan sawit.

Terlebih lahan sawah dari hasil program cetak sawah yang didanai oleh pemerintah pusat.

"Tahun 2023 lalu ada lahan yang mendapatkan program cetak sawah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit. Jadi kami berupaya agar alih fungsi lahan tidak terjadi lagi," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Fitriani Ilyas.

Data yang ia miliki, ada seluas 28 hektare lahan pertanian di Desa Kota Praja dan Desa Agung Jaya, Kecamatan Air Manjuto.

Tahun lalu mendapatkan program cetak sawah dari pemerintah pusat. Namun ada sekitar 9 hektare telah beralih fungsi menjadi lahan kebun sawit.

Data tersebut dari hasil peninjauan lokasi dan laporan dari kades dan ketua kelompok tani terkait lahan persawahan yang beralih fungsi menjadi kebun sawit.

Dan tindak lanjut dari peninjauan ke lokasi itu, pihaknya mengadakan pertemuan dengan kades dan ketua kelompok tani.

Lalu mereka diminta untuk melakukan validasi data lahan yang sudah dan belum ditanami tanaman sawit.

Tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan kades dan kelompok tani. Dibuat berita acara, dan dinas bersurat ke desa agar dapat memberikan imbauan yang menjelaskan dasar dasar hukum terkait dengan alih fungsi lahan.

Adapun salah satu dasar hukum tentang larangan melalukan alih fungsi lahan pertanian diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 dan peraturan lainnya.

dinas pertanian antisipasi lahan cetak sawah ditanami sawit                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - dinas pertanian kabupaten mukomuko, terus berupaya melakukan pencegahan terhadap petani yang mengalihfungsikan lahan sawah menjadi lahan perkebunan sawit. 
terlebih lahan sawah dari hasil program cetak sawah yang didanai oleh pemerintah pusat.
"tahun 2023 lalu ada lahan yang mendapatkan program cetak sawah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit. jadi kami berupaya agar alih fungsi lahan tidak terjadi lagi," kata kepala dinas pertanian kabupaten mukomuko, fitriani ilyas.
data yang ia miliki, ada seluas 28 hektare lahan pertanian di desa kota praja dan desa agung jaya, kecamatan air manjuto. 
baca juga: pemkab mukomuko bakal tambah 1 unit mobil damkar baru, nilai capai rp1,4 miliar
baca juga: selama ramadhan, satpol pp giatkan razia malam
tahun lalu mendapatkan program cetak sawah dari pemerintah pusat. namun ada sekitar 9 hektare telah beralih fungsi menjadi lahan kebun sawit. 
data tersebut dari hasil peninjauan lokasi  dan laporan dari kades dan ketua kelompok tani terkait lahan persawahan yang beralih fungsi menjadi kebun sawit. 
dan tindak lanjut dari peninjauan ke lokasi itu, pihaknya mengadakan pertemuan dengan kades dan ketua kelompok tani. 
lalu mereka diminta untuk melakukan validasi data lahan yang sudah dan belum ditanami tanaman sawit.
baca juga: 3 petani tergugat pt ddp melawan, nyatakan banding atas putusan pengadilan
baca juga: hampir punah, pemkab mukomuko maksimalkan perlindungan ikan mikih
tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan kades dan kelompok tani. dibuat berita acara, dan dinas bersurat ke desa agar dapat memberikan imbauan yang menjelaskan dasar dasar hukum terkait dengan alih fungsi lahan. 
adapun salah satu dasar hukum tentang larangan melalukan alih fungsi lahan pertanian diatur dalam undang-undang no. 41 tahun 2009 dan peraturan lainnya.
"selain kami memberikan surat imbauan kepada desa. kami juga minta agar pemerintah desa juga ikut memberikan imbauan bahwa alih fungsi lahan itu tidak dibenarkan," ujarnya.
surat imbauan yang ia keluarkan itu, sambung fitri, tidak hanya untuk dua desa di kecamatan air manjuto. 
baca juga: kemenag tetapkan besaran zakat fitrah, tertinggi rp50.000 per jiwa
baca juga:bupati mukomuko bakal tunjuk 37 orang penjabat kades
namun untuk seluruh desa yang mendapat program cetak sawah dari pemerintah pusat. 
ke depan, pihaknya akan melakukan pertemuan di kecamatan dengan mengundang seluruh anggota kelompok tani, desa, dan camat terkait dengan larangan melakukan alih fungsi lahan pertanian.
pihaknya nanti juga minta polres dan kejari menjadi narasumber untuk mempertegas regulasi.
"sebab kalau ia yang berbicara maka orang santai. itu sebabnya nanti akan kami minta polres mukomuko dan kejari mukomuko menjadi narasumbernya. agar masyarakat bisa memahami kalau kegiatan alih fungsi lahan cetak sawah menjadi lahan perkebunan sawit itu tidak dibenarkan," jelasnya.
baca juga: rsud mukomuko diminta komitmen bayar utang obat
baca juga:proyek patung pejuang dan harimau di bundaran kota disiapkan rp900 juta
untuk diketahui, setidaknya ada seluas 956,93 hektare lahan perkebunan kelapa sawit dan rawa yang ada di daerah ini telah dicetak menjadi sawah melalui program cetak sawah baru sejak tahun 2016 sampai 2019. 
dari lahan perkebunan sawit dan rawa yang telah dicetak menjadi sawah baru seluas 956,93 hektare tersebut. 
setidaknya ada seluas 556,92 hektare di antaranya dicetak menjadi sawah baru melalui program cetak sawah pada 2017 dan program cetak sawah baru pada 2018 seluas 400,01 hektare. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan