Generasi Produktif dan Perlindungan Anak: Membangun Indonesia di Era Bonus Demografi

Reporter: Redaksi |

Editor: Ependi |

Kamis , 03 Oct 2024 - 21:42

Dibutuhkan pelaksanaan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat agar tidak menstigma anak yang telah menjalani pembinaan hukum. -ADOBE STOCK-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Indonesia saat ini berada dalam fase penting, yaitu masa bonus demografi, yang berlangsung dari 2012 hingga 2035.

Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), puncak usia produktif di Indonesia diperkirakan terjadi pada 2020 hingga 2030.

Masa ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, potensi bonus demografi ini tidak akan otomatis membawa keuntungan jika tidak diikuti oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Untuk itu, diperlukan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai serta akses merata ke seluruh penjuru negeri.

Indonesia telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, termasuk dalam upaya menekan angka kemiskinan.

Menurut data BPS, pada Maret 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,03%, yang merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir.

Menyiapkan SDM Berkualitas di Tengah Tantangan

Bonus demografi menciptakan peluang, namun juga tantangan besar, terutama dalam hal memastikan bahwa generasi muda yang masuk dalam usia produktif memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk bersaing secara global.

Ini tidak hanya terkait dengan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kemampuan Indonesia untuk membangun SDM yang sehat, berpendidikan tinggi, dan mampu bersaing di tingkat internasional.

generasi produktif dan perlindungan anak: membangun indonesia di era bonus demografi                            radarutara.bacakoran.co - indonesia saat ini berada dalam fase penting, yaitu masa bonus demografi, yang berlangsung dari 2012 hingga 2035.
bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).
berdasarkan data dari badan pusat statistik (bps), puncak usia produktif di indonesia diperkirakan terjadi pada 2020 hingga 2030.
masa ini merupakan peluang besar bagi indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
baca juga:perlindungan anak & perempuan, tak ada ruang restoratif justice untuk pelaku
baca juga:sosialisasi perlindungan anak & perempuan, pemdes karang tengah gandeng kepolisian
namun, potensi bonus demografi ini tidak akan otomatis membawa keuntungan jika tidak diikuti oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm).
untuk itu, diperlukan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai serta akses merata ke seluruh penjuru negeri.
indonesia telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, termasuk dalam upaya menekan angka kemiskinan.
menurut data bps, pada maret 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,03%, yang merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir.
baca juga: susun anggaran untuk tindakan cepat perlindungan anak & perempuan
baca juga:sebagai orang tua ! jangan langsung panik, ketahui demam pada anak yang harus dibawa ke igd
menyiapkan sdm berkualitas di tengah tantangan
bonus demografi menciptakan peluang, namun juga tantangan besar, terutama dalam hal memastikan bahwa generasi muda yang masuk dalam usia produktif memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk bersaing secara global.
ini tidak hanya terkait dengan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kemampuan indonesia untuk membangun sdm yang sehat, berpendidikan tinggi, dan mampu bersaing di tingkat internasional.
namun, di tengah upaya menciptakan sdm unggul, indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam hal perlindungan anak-anak dan remaja, khususnya terkait berbagai tindak kejahatan.
baca juga:miris! ternyata, ibu kandung korban bapak cabul juga anak sambung pelaku
baca juga:perlindungan anak & perempuan, tak ada ruang restoratif justice untuk pelaku
anak-anak, sebagai bagian penting dari populasi, kerap menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
tindakan kekerasan fisik, seksual, hingga eksploitasi ekonomi sering kali menimpa mereka, menjadikan perlindungan anak sebagai isu krusial yang harus segera diatasi.
deputi bidang perlindungan khusus anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kemen pppa), nahar, menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban.
“perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (ampk) harus dilakukan dengan cepat, baik dari segi pengobatan, rehabilitasi fisik, maupun psikis dan sosial,” ungkap nahar dalam sebuah kesempatan di jakarta.
baca juga:rs tengarai indikasi kasus ginjal pada anak 
baca juga:hati-hati kebiasaan memanjakan, malah bisa berdampak buruk terhadap mental sang anak
kasus kekerasan seksual terhadap anak, misalnya, membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. bukti-bukti kejahatan dapat hilang jika tidak segera ditindaklanjuti, dan hal ini bisa berdampak pada hak-hak korban yang tidak terpenuhi.
proses hukum yang lambat sering kali membuat pelaku tidak mendapatkan hukuman yang sesuai, dan korban seolah tidak diakui sebagai bagian dari kasus kriminal.
selain itu, anak-anak yang menjadi korban juga memerlukan pendampingan psikososial selama proses pengobatan dan pemulihan. kemen pppa memastikan bahwa pendampingan ini dilakukan oleh berbagai pihak, seperti uptd ppa, dinas sosial, serta pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan (pk bapas).
pendampingan ini penting agar proses pemulihan anak dapat berjalan dengan baik dan anak-anak tersebut dapat kembali ke kehidupan sosial yang normal.
baca juga:rs tengarai indikasi kasus ginjal pada anak 
baca juga:hati-hati kebiasaan memanjakan, malah bisa berdampak buruk terhadap mental sang anak
tantangan dalam stigma sosial terhadap anak berkonflik dengan hukum
di samping tantangan dalam penanganan korban, stigma terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum masih menjadi masalah besar. nahar menjelaskan bahwa masyarakat dan keluarga sering kali tidak siap menerima anak yang telah menjalani proses pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kembali ke lingkungannya.
"ada tantangan ketika anak-anak ini kembali ke masyarakat karena adanya stigma bahwa mereka berbahaya atau akan mengulangi perbuatan melanggar hukum," ujar nahar.
padahal, proses pembinaan di lpka bertujuan untuk mengubah perilaku anak yang berkonflik dengan hukum, agar mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat.
baca juga:dugaan asusila terhadap anak oleh oknum tenaga pendidik, pemberkasan akhir 
baca juga:2 anak di bengkulu terindikasi stunting
menurut nahar, cara pengasuhan yang salah sejak dini sering kali menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak hingga akhirnya melakukan pelanggaran hukum.
pengasuhan yang keras, seperti membentak atau memukul, dapat meninggalkan trauma dan membentuk perilaku yang buruk pada anak.
oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan keluarga untuk tidak serta merta menyalahkan anak, tetapi juga mengevaluasi metode pengasuhan yang mereka terapkan.
kasus kekerasan terhadap anak-anak terus menjadi perhatian pemerintah. berdasarkan data yang dirilis oleh kemen pppa, sebanyak 4.749 perkara anak yang masuk ke pengadilan negeri selama periode januari hingga agustus 2023.
baca juga:pencegahan bullying dan kekerasan terhadap anak, sekolah harus terbuka!
baca juga:turun ke sekolah, sosialisasi perlindungan dan pencegahan kekerasan anak
dari jumlah tersebut, 1.352 anak dijatuhi hukuman pidana pokok. pencurian mendominasi dengan 475 kasus, diikuti oleh 458 kasus perlindungan anak, serta 108 kasus narkotika. ada juga 25 kasus pembunuhan, 18 kasus kejahatan susila, dan 43 kasus pengeroyokan yang melibatkan anak-anak.
dari data tersebut, 3.756 anak telah ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (lpka) di 33 lembaga yang tersebar di seluruh indonesia. kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk melindungi dan mendidik anak-anak, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjaga generasi muda dari berbagai bentuk tindak kriminal.
 
edukasi sebagai solusi jangka panjang
untuk mengatasi tantangan ini, edukasi menjadi kunci utama. edukasi tidak hanya penting bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang tua dan masyarakat secara luas. kesadaran akan pentingnya pola asuh yang baik, serta perlindungan hak-hak anak, harus ditanamkan sejak dini. nahar menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam menerima kembali anak-anak yang telah menjalani masa pembinaan di lpka, tanpa adanya stigma negatif.
baca juga:perlindungan anak & perempuan, tak ada ruang restoratif justice untuk pelaku
baca juga:miris! ternyata, ibu kandung korban bapak cabul juga anak sambung pelaku
edukasi ini juga harus mencakup pemahaman bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak selalu "berbahaya", tetapi bisa jadi korban dari situasi yang lebih besar, seperti pola asuh yang salah atau kurangnya bimbingan.
mengubah cara pandang masyarakat terhadap anak-anak ini merupakan langkah penting dalam membangun sdm yang berkualitas dan mendorong generasi muda untuk mencapai potensi terbaik mereka.
masa bonus demografi indonesia adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal. namun, tanpa perhatian terhadap kualitas sdm dan perlindungan anak, peluang ini bisa saja terlewatkan.
pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus diiringi dengan perlindungan hak-hak anak, penanganan kekerasan terhadap anak yang lebih cepat, serta edukasi tentang pengasuhan yang benar.
baca juga:dicekoki pil kb, bapak bejat ini garap anak kandung selama 2 tahun
baca juga:sebagai orang tua ! jangan langsung panik, ketahui demam pada anak yang harus dibawa ke igd
generasi muda indonesia adalah kunci masa depan negara ini. dengan mempersiapkan mereka melalui perlindungan yang baik, edukasi yang tepat, dan dukungan dari masyarakat, bonus demografi tidak hanya akan menjadi sekadar peluang, tetapi juga batu loncatan menuju indonesia yang lebih maju dan berdaya saing global. (**)
 
sumber indonesia.go.id

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 4 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan