Kabar Baik, Honorer Prioritas Lulus di Seleksi PPPK 2024

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 29 Sep 2024 - 20:21

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Dia berujar, pemerintah daerah selaku pelaksana regulasi, akan menyelaraskannya sesuai dengan regulasi-regulasi teknis yang diyakininya tengah dipersiapkan.

"Secara substansi memang sudah jelas dalam UU ASN. Bahwa hanya ada 2 jenis ASN di instansi pusat hingga daerah yakni PNS dan PPPK," ujar Fitriansyah.

Tinggal lagi, terus dia, dalam setiap perundangan, akan ditindaklanjuti dengan aturan pemerintah hingga rumpun regulasi turunan lainnya yang bersifat teknis.

Bisa jadi, kata dia, aturan turunan itu nanti mulai dari peraturan pemerintah atau PP dan ditindaklanjuti lagi dengan peraturan setingkat kementerian atau lembaga.

"Dasar operasional itu nanti akan menjadi rujukan teknisnya," ujarnya.

Maka langkah apa yang akan dilakukan oleh daerah, lanjut Sekda, pastinya tetap menunggu regulasi yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat.

"Karena penerapan regulasi perundangan, dipastikan ditindaklanjuti dengan regulasi teknis," ungkapnya lagi menjelas.

Data Non ASN Tembus 2,3 Juta Orang

Pangkalan data non ASN yang tengah dicarikan solusinya oleh pemerintah, jika mencermati perkembangan rapat di tingkat pusat antara pemerintah dan DPR, terungkap jumlahnya mencapai 2,3 juta orang.

Catatan media ini, proses pendataan itu jauh sebelum UU ASN terbaru disahkan. Terbit Surat Edaran Menteri PANRB No : B/185/M.SM.02.03/2022 dan SE Menteri PANRB No : B/1511/M.SM.01.00/2022.

Beleid tersebut, merupakan instrumen aturan bagi instansi pemerintah mulai dari pusat dan daerah dalam menginput data non ASN ke server Badan Kepegawaian Negara (BKN).

kabar baik, honorer prioritas lulus di seleksi pppk 2024                             radarutara.bacakoran.co - angin segar untuk kalangan honorer alias non asn yang tahun ini segera dihapus. mereka yang telah masuk dalam pangkalan database badan kepegawaian negara (bkn), menjadi prioritas lulus di tahun ini. 
sebagaimana diterang dalam surat bkn nomor : 6610/b-ks.04.01/sd/k/2024 pada tanggal 27 september 2024. surat yang diteken plt kepala badan kepegawaian negara (bkn), haryomo dwi putranto, menjelaskan jadwal seleksi pppk tahun 2024 sekaligus menegasi soal pelamar prioritas.
bagaimana dengan data non asn di kabupaten bengkulu utara? kembali mengulas, aturan penghapusan honorer dituangkan dalam pasal 65 pada penegasan bab xiii larangan. persiapan ini, seperti sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum uu asn disahkan.
uji publik atas data tenaga non asn di lingkungan pemda bengkulu utara (bu), sudah rampung pada 2022 lalu. itu artinya, pangkalan data yang diunggah ke server bkn sedianya sudah tidak bisa lagi diubah, pasca lima hari uji publik yang disediakan daerah saat itu, sejak 13 oktober. 
baca juga:perekrutan cpns dan pppk di mukomuko disiapkan rp400 juta
baca juga:pppk 7 kecamatan terima sk perpanjangan hingga 5 tahun
saat itu, sebelum daerah mengabarkan hasil kerja tindak lanjut se menpan rb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
pemda bengkulu utara menegasi, sebanyak 487 orang non asn tidak masuk ke dalam kelompok data yang dikirim ke bkn. total data non asn yang dikirimkan berjumlah 3.519 orang. 
datanya terbagi dalam tenaga non asn sebanyak 3.449 orang dan honorer kategori ii atau k2 sebanyak 70 orang yang belakangan masuk dalam kategori formasi rekrutmen pppk 2023. 
kepala bkp-sdm bu, drs h setyo budi raharjo, mm, saat itu mengatakan, ada sanggahan yang diterima pihaknya dalam rentang waktu masa sanggah saat uji publik. 
baca juga:dalam setahun, 1.500 honorer di bengkulu utara diangkat pppk, bupati: sk diperpanjang 5 tahun
baca juga:pengangkatan pppk dipastikan tak ada biaya
sanggahan yang masuk, terus setyo, telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi pemerintah. 
"ada sanggahan dan sudah ditindaklanjuti," ungkapnya.
dia mengungkap, inputan data tenaga non asn, nantinya akan menjadi basis data yang akan tergabung dalam base data bkn. 
lebih teknis saat itu setyo menjelaskan, perbaikan data yang dimaksudkan selama masa sanggah adalah data induk saja.
tenaga non asn yang telah membuat akun, agar menginput tanggal awal kerja yakni terhitung mulai tanggal (tmt) sk pertama dan nominal gaji terkini. 
baca juga:full senyum para pppk, sk diperpanjang 5 tahun
baca juga:bupati sapuan perjuangkan 850 tenaga honda diangkat pppk
dia juga mengamini, adanya tenaga non asn yang tidak masuk ke dalam lajur data yang diunggah pihaknya ke server bkn. membaca surat bupati bu, ir h mian, tertanggal 10 oktober 2022, ada 487 orang yang tidak bisa diproses, karena tidak termasuk penjelasan dalam se menpan rb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
"uji publik ini, untuk memastikan pangkalan data yang dibuat faktual dan transparan," pungkasnya. 
urutan prioritas kelulusan pppk tahun 2024 
1. pelamar prioritas guru dan d-iv bidan pendidik tahun 2023
2. eks tenaga honorer kategori ii
3. tenaga non asn yang terdata pada pangkalan database bkn, dan 
baca juga:tahun ini pppk bisa jadi kadis, tapi…
baca juga:pppk formasi 2023 terkendala pertek segera dilantik
4. tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk di dalamnya adalah lulusan pendidikan profesi guru untuk formasi guru di instansi daerah. 
sekda bengkulu utara (bu), h fitriansyah, sstp, mm, saat dibincang perihal terap uu asn mulai 2025 mendatang, khususnya soal hanya 2 jenis asn yakni pns dan pppk pada instansi pemerintah, substansi hukum itu tak ditampiknya.
dia berujar, pemerintah daerah selaku pelaksana regulasi, akan menyelaraskannya sesuai dengan regulasi-regulasi teknis yang diyakininya tengah dipersiapkan. 
"secara substansi memang sudah jelas dalam uu asn. bahwa hanya ada 2 jenis asn di instansi pusat hingga daerah yakni pns dan pppk," ujar fitriansyah. 
baca juga:siap-siap terima konsekwensinya! anggota bpd berstatus asn pppk segera dievaluasi
baca juga:tak hanya cpns, pemprov bengkulu juga gelar seleksi pppk
tinggal lagi, terus dia, dalam setiap perundangan, akan ditindaklanjuti dengan aturan pemerintah hingga rumpun regulasi turunan lainnya yang bersifat teknis. 
bisa jadi, kata dia, aturan turunan itu nanti mulai dari peraturan pemerintah atau pp dan ditindaklanjuti lagi dengan peraturan setingkat kementerian atau lembaga. 
"dasar operasional itu nanti akan menjadi rujukan teknisnya," ujarnya.
maka langkah apa yang akan dilakukan oleh daerah, lanjut sekda, pastinya tetap menunggu regulasi yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat. 
"karena penerapan regulasi perundangan, dipastikan ditindaklanjuti dengan regulasi teknis," ungkapnya lagi menjelas.
baca juga:perekrutan cpns dan pppk di mukomuko disiapkan rp400 juta
baca juga:pppk 7 kecamatan terima sk perpanjangan hingga 5 tahun
data non asn tembus 2,3 juta orang 
pangkalan data non asn yang tengah dicarikan solusinya oleh pemerintah, jika mencermati perkembangan rapat di tingkat pusat antara pemerintah dan dpr, terungkap jumlahnya mencapai 2,3 juta orang.
catatan media ini, proses pendataan itu jauh sebelum uu asn terbaru disahkan. terbit surat edaran menteri panrb no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menteri panrb no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
beleid tersebut, merupakan instrumen aturan bagi instansi pemerintah mulai dari pusat dan daerah dalam menginput data non asn ke server badan kepegawaian negara (bkn).
anggota dpr ri dari komisi ii, mardani ali sera, mengatakan desember 2024 ini sudah ada kejelasan status non asn menjadi pppk sebagaimana dituangkan dalam uu asn.
baca juga:dalam setahun, 1.500 honorer di bengkulu utara diangkat pppk, bupati: sk diperpanjang 5 tahun
baca juga:pengangkatan pppk dipastikan tak ada biaya
politisi senayan yang turut membahas aturan turunan uu asn itu, mengungkap penegasannya itu berdasarkan kesepakatan hasil rapat dengan pemerintah. 
"honorer dapat nip desember 2024. lulusan sd juga boleh, khusus untuk honorer, insya allah ayo sama-sama berdoa," ujarnya dijumput dari laman instagram miliknya @mardanialisera, dikutip, selasa, 19 maret 2024. 
wakil ketua fraksi pks dpr ri itu menjelaskan, pengangkatan dan penetapan ni untuk kalangan pegawai non asn ini, tertuang dalam keputusan rapat komisi 2 dengan menteri panrb. 
"insya allah desember 2024 semua yang terdata di bkn (2.3 jt orang totalnya) akan dapat nomor induk pegawai termasuk lulusan sd. honorer kategori 2 termasuk yang diprioritaskan," bebernya. 
baca juga:full senyum para pppk, sk diperpanjang 5 tahun
baca juga:bupati sapuan perjuangkan 850 tenaga honda diangkat pppk
fenomena bola pingpong pangkalan non asn 
lewat unggahan resmi, bkn melempar tema tentang bagaimana mengecek tenaga non-asn yang telah masuk dalam database bkn?
bkn tidak membeber caranya. bkn cuma menerangkan, proses pendataan non-asn telah rampung sejak oktober 2022 lalu. akan tetapi, hingga saat ini belum ada kebijakan lanjutan, perihal pendataan kembali.
"silakan berkoordinasi dengan unit pengelola kepegawaian tempat anda bekerjaan saat ini (biro sdm/bkd/bkpsdm), karena kewenangan pendataan non asn ada di masing-masing instansi," terang bkn lewat akun medsos resminya @bkngoidofficial, dirilis senin, 18 maret 2024 sekitar pukul 14.29 wib.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 30 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan