BPJS Kesehatan Ekspos Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru

Reporter: Ependi |

Editor: Ependi |

Kamis , 26 Sep 2024 - 19:55

BPJS Kesehatan Ekspos Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru-Radar Utara/Ependi-

Menurut Nunung, hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.

"Mulai dari penguatan tata kelola Program JKN, kemudian juga diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak dan yang terpenting juga harus mampu menjaga efektivitas program," jelas Nunung.

Semenatara itu, Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar juga turut mendukung akan pentingnya kolaborasi dengan stakeholder.

Timboel menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, namun butuh dukungan dari berbagai untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.

“Untuk menjaga keberlangsungan program JKN ini, BPJS memang telah mampu menunjukan strategi dan kolaborasi, dengan berbagai pihak.

Tapi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan penyelenggaraan Program JKN,” demikian disampaikan Timboel. (*)

bpjs kesehatan ekspos potret satu dekade program jkn dan tantangan pemerintahan baru                            radarutara.bacakoran.co - badan penyelenggara jaminan sosial atau bpjs kesehatan, rabu, 25 september 2024 kemarin. 
telah sukses menggelar media workshop yang bertajuk potret satu dekade perjalanan membangun indonesia sehat dan menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional atau jkn pada pemerintahan baru.
dalam workshop ini, direktur utama bpjs kesehatan, ghufron mukti memaparkan capaian kinerja bpjs selama 10 tahun terakhir atau masuk dalam satu dekade perjalanan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (jkn),
bpjs kesehatan ekspos potret satu dekade program jkn dan tantangan pemerintahan baru-doc. bpjs kesehatan -
dimana per 1 september 2024, diungkap, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen masyarakat indonesia telah terdaftar sebagai peserta jkn.
baca juga:apresiasi peserta jkn pada hari pelanggan nasional, kantor bpjs kesehatan bengkulu utara lakukan ini...
baca juga:1.639 nelayan dapat jaminan kecelakaan kerja dari bpjs ketenagakerjaan
 dan capaian ini sukses mengukuhkan indonesia sebagai negara dengan cakupan universal health coverage (uhc) tercepat di dunia, dalam satu dekade. 
dirut bpjs juga mengatakan, dalam upaya menjaga keberlangsungan program jkn, bpjs kesehatan terus akan memperkuat kemitraan bersama 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp) juga 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (fkrtl).
bpjs kesehatan juga akan memperluas layanan kesehatan di daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat (dbtfms) khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. 
dimana pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatani. 
baca juga:dpmd mukomuko perjuangkan dana bpjs kesehatan perangkat desa
baca juga:dinas perikanan usulkan 143 nelayan terima kartu bpjs ketenagakerjaan
"catatan ini tentunya menjadi bukti konkret bahwa masyarakat semakin banyak yang memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh jkn,” jelas ghufron.
untuk menunjang keberhasilan ini, lanjut ghufron, inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan layanan melalui aplikasi mobile jkn yang memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi.
 ini merupakan transformasi mutu layanan bpjs kesehatan yang cukup efektif dalam memberikan layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta jkn.
“dan keberhasilan program jkn kita menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan program jkn, seperti negara inggris, korea selatan, dan malaysia.
baca juga:pemkab tunggu laporan apip soal pasien bpjs dipungut biaya
baca juga:masyarakat provinsi bengkulu dijamin bpjs kesehatan
 bahkan international social security association (issa) juga telah menjadikan bpjs kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global.
 dimana pada bulan maret 2024, issa bahkan menggelar the 17th issa international conference on ict in social security di bali, dengan bpjs kesehatan sebagai tuan rumah,” ungkap ghufron.
kemudian, untuk menghadapi pemerintahan baru, bpjs kesehatan juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis.
untuk menjaga keberlanjutan program jkn dengan penguatan cadangan dana jkn melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, dan kerja sama erat dengan pemerintah tetap menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan program jkn.
 baca juga:giliran pemkab bentuk tim soal pasien bpjs dipungut uang rp3,5 juta
baca juga:parah, uang milik pasien bpjs belum dikembalikan
“salah satu tantangan yang dihadapi bpjs kesehatan menghadapi pemerintahan bari ini adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes dan kanker.
dimana pada tahun 2023 lalu penanganan kasus ini membutuhkan biaya 34,7 triliun rupiah. 
"jadi untuk mengatasi hal ini, bpjs kesehatan tengah gencar menosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui program pengelolaan penyakit kronis prolanis, dengan menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” jelas ghufron.
sementara itu, kepala kantor komunikasi kepresidenan, hasan nasbi apresiasinya atas keberhasilan bpjs dalam 10 tahun ini. 
baca juga:bpjs dan dinkes telusuri soal dugaan oknum dokter pungut rp 3,5 juta
baca juga:ketua dprd mukomuko marah, pasien bpjs dimintai uang
bahkan diungkap juga oleh hasan, capaian uhci program jkn di indonesia ini sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun.
 dan dalam menyambut pemerintahan baru, dirinya jua mengatakan bahwa program jkn akan tetap menjadi prioritas.
“seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara, tentunya pemerintahan baru nanti akan berkomitmen untuk terus meneruskan program jkn menjadi salah satu program strategis negara.
 kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di berbagai daerah untuk senantiasa mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan program jkn," ucap hasan. 
baca juga:apresiasi peserta jkn pada hari pelanggan nasional, kantor bpjs kesehatan bengkulu utara lakukan ini...
baca juga:1.639 nelayan dapat jaminan kecelakaan kerja dari bpjs ketenagakerjaan
wakil ketua komisi ix dpr ri, emanuel melkiades laka lena dalam hal ini juga menjelaskan bahwa bpjs kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan.
tapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa. 
emanuel juga menuturkan bahwasannya kontribusi berbagai pihak tentunya juga menunjukan peran penting dalam ekosistem jkn.
"harus kita akui, keberadaan bpjs kesehatan menjadi penggerak ekonomi yang sangat penting, namun meski demikian kita juga harus tetap jaga profesional dengan semakin besar kepesertaan jkn, kita harus bisa memastikan optimalisasi layanan di setiap fasilitas kesehatan," ungkap emanuel.
baca juga:dpmd mukomuko perjuangkan dana bpjs kesehatan perangkat desa
baca juga:dinas perikanan usulkan 143 nelayan terima kartu bpjs ketenagakerjaan
disisi lain, ketua dewan jaminan sosial nasional, nunung nuryartono juga menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas program jkn. 
menurut nunung, hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan program jkn.
"mulai dari penguatan tata kelola program jkn, kemudian juga diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak dan yang terpenting juga harus mampu menjaga efektivitas program," jelas nunung.
semenatara itu, koordinator advokasi jaminan sosial bpjs watch, timboel siregar juga turut mendukung akan pentingnya kolaborasi dengan stakeholder.
baca juga:pemkab tunggu laporan apip soal pasien bpjs dipungut biaya
baca juga:giliran pemkab bentuk tim soal pasien bpjs dipungut uang rp3,5 juta
 timboel menjelaskan bahwa bpjs kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, namun butuh dukungan dari berbagai untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.
“untuk menjaga keberlangsungan program jkn ini, bpjs memang telah mampu menunjukan strategi dan kolaborasi, dengan berbagai pihak.
 tapi melalui instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan penyelenggaraan program jkn,” demikian disampaikan timboel. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 27 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan