Kasus Pedofil, Tuntutan 19 Tahun, Vonis 5 Tahun

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 25 Sep 2024 - 21:05

Praperadilan Kasus Dugaan Pedofil, PN Arga Makmur Dibanjiri Simpatisan -Radar Utara/ Benny Siswanto-

Kepastian hukumnya ditegasi lewat Pasal 81 ayat (3) yang berbunyi "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

kasus pedofil, tuntutan 19 tahun, vonis 5 tahun                            radarutara.bacakoran.co - pelaku asusila terhadap anak di lingkungan pendidikan yakni hb, divonis hakim pengadilan negeri arga makmur dengan 5 tahun penjara. 
terdakwa yang terbukti secara sah oleh pengadilan ini, melancarkan serangkaian aksi asusilanya terhadap banyak anak didiknya sendiri. 
sepanjang persidangan, terdakwa yang seorang asn tersebut, dituntut jaksa dengan 19 tahun penjara dan denda sebesar rp 5 miliar, subsider 5 bulan penjara. 
humas pengadilan negeri bengkulu utara, rika riski hairani, sh, dikonfirmasi ru tak menampik telah dijatuhkannya vonis dalam perkara asusila terhadap anak pada 23 september 2024 tersebut. 
baca juga:dprd diminta bentuk pansus pedofilia 
baca juga:pedofilia (lagi) di bengkulu utara, seorang istri laporkan suaminya ke polisi
rika menjelaskan, perkara atas nama terdakwa hb sudah diputus dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 24 september 2024. 
majelis hakim, terus rika, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat, terhadap anak untuk melakukan perbuatan (maaf,red) cabul yang dilakukan oleh pendidik. 
"vonis yang dijatuhkan, pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan," terang rika, dikonfirmasi rabu, 25 september 2024.
menjawab pertanyaan wartawan, khususnya soal pautan hukum lebih ringan dari usulan penuntut? rika menjelaskan, putusan tersebut merupakan hasil musyawarah oleh majelis hakim yang telah mempertimbangkan segala sesuatunya baik. 
baca juga:praperadilan kasus dugaan pedofil, pn arga makmur dibanjiri simpatisan 
baca juga:dprd diminta bentuk pansus pedofilia 
perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan, terus dia, berdasarkan kualitas perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa.
"terhadap putusan tersebut para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa masih dapat melakukan upaya hukum berupa banding ke pengadilan tinggi, sehingga putusan majelis hakim belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah," terangnya.
jaksa ajukan banding 
di tempat berbeda, kepala kejaksaan negeri atau kajari bengkulu utara, ristu gunawan, sh, mh melalui humas yang juga kasi intel, ekke widoto khahar,sh,mh, saat dikonfirmasi soal ini mengaku menempuh upaya hukum banding ke pengadilan tinggi (pt) bengkulu. 
"jaksa melakukan upaya banding," terangnya. 
baca juga:pedofilia (lagi) di bengkulu utara, seorang istri laporkan suaminya ke polisi
baca juga:praperadilan kasus dugaan pedofil, pn arga makmur dibanjiri simpatisan 
selama proses penyidikan sejak di kepolisian hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (p21), ekke menjelaskan, dengan jumlah korban yang cukup banyak dan dilakukan oleh seorang tenaga pendidik, jaksa berdasarkan fakta-fakta persidangan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 19 tahun dan denda sebesar rp 5 miliar, subsider 5 bulan penjara apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa, saat putusan inkrah. 
"pertimbangan jpu adalah selain asusila yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, terdakwa juga merupakan seorang asn tenaga pendidik," ungkapnya. 
tersangka pedofil bisa dipenjara 20 tahun
seorang pelaku pidana asusila terhadap anak, praktis berhadapan dengan sanksi yang tidak ringan. dalam aturan, setidak-tidaknya pelaku yang terbukti minimal diganjar 5 tahun penjara.
beberapa pasal dalam uupa sudah menjabarkan jerat-jerat bagi pelaku asusila. mulai dari dari pasal 76d yang berbunyi "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"
baca juga:dprd diminta bentuk pansus pedofilia 
baca juga:pedofilia (lagi) di bengkulu utara, seorang istri laporkan suaminya ke polisi
penegasan sanksi pada pasal tersebut, ditegas lagi dalam pasal 81 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
tambahan ancaman hukuman 
setelah seorang pedofil sebagaimana diatur dalam pasal 76d, terbukti melancarkan aksi amoralnya. penyidik, penuntut hingga hakim, dapat menjatuhkan tambahan ancaman yang lebih berat lagi, sehingga pelakunya bisa mendekam hingga 20 tahun di dalam penjara. 
kepastian hukumnya ditegasi lewat pasal 81 ayat (3) yang berbunyi "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).