Lampu Hijau, Pantarlih Prioritas jadi KPPS?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 20 Sep 2024 - 21:39

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Bengkulu Utara, Dedi Mulyadi-Radar Utara/ Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Ada kabar baik bagi kalangan pencacah data bentukan KPUD yakni Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) atau yang lazim disebut Pantarlih.

Barisan badan adhoc yang jumlahnya 841 orang dan menyebar pada 220 desa dan kelurahan tersebut, dipertimbangkan untuk kembali bergabung sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada 2024.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Bengkulu Utara, Dedi Mulyadi, saat dibincangi RU di kantornya, menjelaskan, adanya kemungkinan tersebut.

Pantarlih, kata dia, dipertimbangkan untuk kembali bergabung dalam barisan penyelenggara sebagai KPPS yang kini pembentukannya tengah dalam proses.

"Dipertimbangkan. Cuma, harus tetap mengikuti mekanisme tentunya," kata Dedi Mulyadi, Jumat, 20 September 2024.

Saat pencocokan dan penelitian atau coklit, pantarlih di Kabupaten Bengkulu Utara yang mencermati 217.589 data calon pemilih jumlahnya mencapai 841 orang.

Pantarlih yang terlibat dalam coklit dengan masa kerja terhitung mulai 24 Juni sampai dengan 25 Juli 2024 yang diberikan honor sebesar Rp 1 juta, KPUD merogoh anggaran tidak kurang dari Rp 841 juta.

Meski begitu, Dedi mengaku belum mendapatkan update jumlah pendaftar KPPS yang pendaftarannya berbasis Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang waktunya sampai dengan 23 September.

"Saat ini masih proses di tingkat PPS," terangnya, menjelas.

Persyaratan jadi Anggota KPPS

lampu hijau, pantarlih prioritas jadi kpps?                            radarutara.bacakoran.co - ada kabar baik bagi kalangan pencacah data bentukan kpud yakni petugas pemutahiran data pemilih (ppdp) atau yang lazim disebut pantarlih. 
barisan badan adhoc yang jumlahnya 841 orang dan menyebar pada 220 desa dan kelurahan tersebut, dipertimbangkan untuk kembali bergabung sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) pilkada 2024. 
divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat kpu bengkulu utara, dedi mulyadi, saat dibincangi ru di kantornya, menjelaskan, adanya kemungkinan tersebut. 
pantarlih, kata dia, dipertimbangkan untuk kembali bergabung dalam barisan penyelenggara sebagai kpps yang kini pembentukannya tengah dalam proses. 
baca juga:kompetisi kpps pilkada bakal lebih sengit 
baca juga:masa kerja kpps dilanjut? begini alur evaluasi kpss versi aturan kpu
"dipertimbangkan. cuma, harus tetap mengikuti mekanisme tentunya," kata dedi mulyadi, jumat, 20 september 2024. 
saat pencocokan dan penelitian atau coklit, pantarlih di kabupaten bengkulu utara yang mencermati 217.589 data calon pemilih jumlahnya mencapai 841 orang.
pantarlih yang terlibat dalam coklit dengan masa kerja terhitung mulai 24 juni sampai dengan 25 juli 2024 yang diberikan honor sebesar rp 1 juta, kpud merogoh anggaran tidak kurang dari rp 841 juta.
meski begitu, dedi mengaku belum mendapatkan update jumlah pendaftar kpps yang pendaftarannya berbasis panitia pemungutan suara atau pps yang waktunya sampai dengan 23 september.
baca juga:rekrut ulang badan adhoc untuk pilkada 2024 termasuk kpps
baca juga: rekapitulasi oleh kpps, pleno hanya di kecamatan. begini tahapan penghitungan hasil pemilu 2024
"saat ini masih proses di tingkat pps," terangnya, menjelas.
persyaratan jadi anggota kpps
- warga negara indonesia:
- berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling linggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, bhinneka tunggal ika, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945;
- mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
baca juga:melindungi kesehatan petugas kpps pemilu 2024
baca juga:transportasi dan bimtek kpps dicairkan, segini nilainya...
- berdomisili dalam wilayah kerja kpps:
- mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
kelengkapan dokumen persyaratan 
- surat pendaftaran sebagai calon anggota kpps:
- fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
baca juga: bawaslu awasi penggantian 791 surat suara rusak, kpps dibimtek
baca juga:kpps dan linmas tps lapas ditempati sipir 
- fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik");
- surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- daftar riwayat hidup; dan
- pas foto berwarna 4x6, 1 (satu) lembar.
- surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
baca juga: pemilu sejuk & damai, pelantikan kpps diwarnai tanam pohon
baca juga: pemilu sudah dekat, kpu mukomuko gelar bimtek kpps dan tot
1. setia kepada pancasila sebagai dasar negara. undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, bhinneka tunggal lka, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota partai politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas):
5. sehat secara ronant;
6. bebas dari penyalahgunaan narkotika:
baca juga:kompetisi kpps pilkada bakal lebih sengit 
baca juga:masa kerja kpps dilanjut? begini alur evaluasi kpss versi aturan kpu
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh kpu kabupaten/kota atau dewan kehormatan penyelenggara pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
baca juga:rekrut ulang badan adhoc untuk pilkada 2024 termasuk kpps
baca juga: rekapitulasi oleh kpps, pleno hanya di kecamatan. begini tahapan penghitungan hasil pemilu 2024
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 21 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan