Ini Ploting Anggaran Untuk APBD 2025

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 20 Sep 2024 - 21:28

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Luky Alfirman-Antara-

ini ploting anggaran untuk apbd 2025                             radarutara.bacakoran.co - acuan baku penyusunan apbd tahun anggaran 2025, sudah terbit. pemerintah melalui kementerian keuangan (kemenkeu) mengabarkan, pangkalan apbn tahun depan. 
direktur jenderal perimbangan keuangan, kemenkeu, luky alfirman, menyampaikan progres hasil rapat paripurna dpr ri pada 19 september 2024 lalu menyetujui ruu apbn 2025, disahkan menjadi undang-undang.
"ruu apbn 2025, disetujui menjadi undang-undang," tulis luky, disadur dari surat resmi yang dirilis kemenkeu tertanggal 19 september 2024. 
dijelaskan juga, transfer ke daerah atau tkd untuk tahun depan angkanya berjumlah rp 919,87 triliun. rinciannya, meliputi dana bagi hasil (dbh) sebesar rp 192,28 triliun. 
baca juga:konsisten dukung pemekaran, siapkan anggaran di apbd perubahan
baca juga:raperda apbd - p bengkulu utara tahun 2024 ketok palu, dewan minta segera direalisasikan untuk masyarakat
pula dijabarkan, dbh terdiri yang ditebar ke daerah-daerah itu, meliputi dbh pajak sebesar rp 77,30 triliun, dbh sumber daya alam sebesar rp 85,92 triliun, dbh lainnya berupa dbh perkebunan sawit sebesar rp 1,25 triliun serta kurang bayar dbh sebesar rp 27,81 triliun.
sedangkan untuk dana alokasi umum atau dau, tahun depan angkanya sebesar rp 446,63 triliun. anggaran yang bakal menjadi rujukan ploting alokasi dana desa (add) itu terbagi dalam dau yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar rp 360,51 triliun. 
sementara itu, untuk dau yang ditentukan penggunaannya sebesar rp 86,12 triliun, yang wajib digunakan untuk dukungan penggajian formasi pppk, dukungan pendanaan kelurahan, dan dukungan pendanaan layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
ploting dana alokasi khusus atau dak, hasil persetujuan dpr bersama pemerintah, angkanya sebesar rp 185,24 triliun terdiri meliputi dak fisik sebesar rp 36,95 triliun. 
baca juga:pembahasan raperda apbd perubahan ta 2024 ditargetkan segera rampung
baca juga:apbd perubahan fokus bayaran kekurangan jkn dan tpp asn
dak fisik ini, ditegaskan kemenkeu untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan daya saing usaha, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
selanjutnya untuk dak non fisik angkanya dikunci rp 146,68 triliun. anggaran ini diarahkan pemerintah untuk mendanai operasional layanan publik terutama pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pertanian, sentra industri hingga koperasi usaha menengah kecil. 
dijelaskan juga, tahun depan hibah daerah diploting di angka rp rp 1,60 triliun. anggaran ini, terang kemenkeu, penggunaannya diarahkan untuk untuk penguatan transportasi umum massal perkotaan, penguatan daerah pertanian di dataran tinggi/upland, pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan gas rumah kaca.
indonesia yang luas beragam dinamikanya, juga mengalokasikan dana otonomi khusus atau otsus serta adanya dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus sebesar rp 17,52 triliun.
baca juga:kades minta gubernur kembalikan apbd perubahan yang disahkan dprd 
baca juga:aspal jalan napal putih-muara santan gagal dilanjutkan di apbd perubahan?
ada juga, dana keistimewaan yogyakarta atau diy dengan besaran rp 1,20 triliun. satu hal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh desa yakni dana desa, diploting pemerintah sebesar rp 71,00 triliun. 
anggaran tersebut, nantinya dialokasikan kepada 75.259 desa yang menyebar pada 434 kabupaten/kota di indonesia. diungkap juga soal insentif fiskal. 
tahun depan, insentif fiskal angkanya rp 6 triliun. insentif ini terbagi dalam insentif fiskal atas kinerja tahun sebelumnya sebesar rp 4,00 triliun serta insentif fiskal kinerja tahun berjalan sebesar rp 2 triliun.
kementerian tempat bertugasnya bendahara umum negara ini, menjelaskan rincian alokasi per daerah tersebut secara resmi akan dituangkan dalam peraturan presiden tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara ta 2025.
baca juga:apbd p ketuk palu, lanjut rotasi pejabat? 
baca juga:dewan bu sahkan raperda apbd - p bengkulu utara 2024 melalui sidang paripurna kata akhir fraksi
antisipasi penipuan siber yang begitu mudah terjadi di indonesia, kemenkeu mengimbau dapat ditilik lewat www.djpk.kemenkeu.go.id.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 21 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan