Laporan ke MK dan DKPP Segera Bersidang, Muspani: Demi Tegaknya Konstitusi

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 16 Sep 2024 - 07:32

Kuasa Hukum Helmi-Mi'an dan Elva Hartati-Makrizal-Radar Utara / Doni Aftarizal-

Menurut Muspani, perlu diketahui, langkah hukum yang dilakukan pihaknya ini, berlaku untuk seluruh Indonesia. Memang termasuk didalamnya Pilgub Bengkulu dan Pilbup Bengkulu Selatan.

"Dimana dalam Pilgub Bengkulu, petahana pada periode pertamanya sudah mejabat 3 tahun 10 bulan 6 hari. Sedangkan Pilbup BS, petahana periode pertama telah mejabat 2 tahun 7 bulan," papar Muspani.

Meskipun demikian, kata Muspani, perlu dipahami, ketika dalam pengujian materi ini, MK merontokkan pasal 19 huruf e pada PKPU No 8 tahun 2024, maka dalam Pilgub itu hanya satu paslon saja.

"Dalam artian bukan lawan kotak kosong, seperti halnya di Bengkulu Utara. Berbeda dengan Pilbup BS, itu masih tetap ada pasangan kontestan," sampai Muspani.

Dibagian lain, Agustam Rachman yang juga termasuk tim kuasa hukum Helmi-Mi'an dan Elva-Makrizal mengemukakan, dalam uji materi itu permohonan pihaknya lebih pada cara penghitungan masa jabatan seorang Kepala Daerah (Kada), ketika kembali maju dalam Pilkada serentak.

"Kalau kami selaku tim hukum, sangat yakin cara menghitungnya itu sejak dia menjalankan tugas sebagai Kada, terlepas sebagai Plt, Pejabat ataupun defenitif," beber Agustam.

Lebih jauh disampaikan Agustan, sebelum 20 November 2024, sudah ada keputusan MK. Pihaknya optimis langkah hukum ini berbuah sebagaimana yang diharapkan, karena ada tiga putusan MK yang menguatkannya.

"Dari hasil ini juga nantinya, kita bisa mengetahui siapa yang sebenarnya telah mempermainkan hukum konstitusi di negara kita ini," tutup Agustam. (tux)

laporan ke mk dan dkpp segera bersidang, muspani: demi tegaknya konstitusi                            bengkulu ru - permohonan tim kuasa hukum pasangan helmi hasan-mian dan elva hartati-makrizal nedi, telah diterima mahkamah konstitusi (mk) dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
adapun permohonan ke mk yakni pengujian materi pasal 162 ayat (1) dan (2) undang-undang (uu) nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, sedangkan permohonan ke dkpp yakni dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
tim kuasa hukum helmi-mi'an dan elva-makrizal, muspani mengatakan, pengujian meteri uu pilkada tersebut, karena terdapat pasal yang diselundupkan dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) no 08 tahun 2024.
"kita optimis dalam pengujian materi pada uu tersebut, bakal merontokkan pasal selundupan dalam pkpu yakni pasal 19 huruf e," ungkap muspani, minggu 15 september 2024.
baca juga:helmi-mi'an resmi diusung parpol presiden ri terpilih
baca juga:nasdem ke helmi-mi'an, erna: besok rekomendasi diserahkan
seharusnya, lanjut muspani, jika kpu dan bawaslu ta'at hukum, maka tidak perlu ada pengujian pasal tersebut ke mk. karena sesungguhnya norma pasal 162 ayat (1) dan (2) uu nomor 10 tahun 2016 itu, sudah dicabut mk melalui tiga putusan.
"diantaranya no 22/puu-vii/2009, 67/puu-xviii/2020 dan 2/puu-xxi/2023. dimana mk secara tidak tidak membedakan antar ajabatan sementara dan defenitif," kata muspani.
sementara, sambung muspani, untuk laporan ke dkpp terhadap penyelenggaran pemilu, karena tidak mematuhi putusan mk tersebut. tentu hal sedemikian merupakan kejahatan pemilu dan mempermainkan konstitusi.
"sehingga secara langsung penyelenggaran pemilu diduga kuat melanggar kode etik berat. seperti prinsip kejujuran, tidak profesional, asas kepastian ukum dan lainnya," ujar muspani.
baca juga:menangkan helmi-mian, edwar: itu komitmen kita
baca juga:helmi-mi'an bekerja untuk rakyat
muspani menambahkan, langkah yang dilakukan pihaknya ini ditargetkan sebelum pencoblosan pilkada serentak 27 november 2024 nanti, sudah ada titik terang.
"kita pada prinsipnya sangat yakin mk membuat putusan adil, tentunya demi tegaknya konstitusi yang secara jelas membatasi masa jabatan tidak boleh berkuasa tiga periode," tambah muspani didampini rekan-rekannya.
menurut muspani, perlu diketahui, langkah hukum yang dilakukan pihaknya ini, berlaku untuk seluruh indonesia. memang termasuk didalamnya pilgub bengkulu dan pilbup bengkulu selatan.
"dimana dalam pilgub bengkulu, petahana pada periode pertamanya sudah mejabat 3 tahun 10 bulan 6 hari. sedangkan pilbup bs, petahana periode pertama telah mejabat 2 tahun 7 bulan," papar muspani.
baca juga:helmi-mi'an siap berlayar dalam pilgub bengkulu
baca juga:deklarasikan dukungan helmi-mi'an, ini ultimatum pkb
meskipun demikian, kata muspani, perlu dipahami, ketika dalam pengujian materi ini, mk merontokkan pasal 19 huruf e pada pkpu no 8 tahun 2024, maka dalam pilgub itu hanya satu paslon saja.
"dalam artian bukan lawan kotak kosong, seperti halnya di bengkulu utara. berbeda dengan pilbup bs, itu masih tetap ada pasangan kontestan," sampai muspani.
dibagian lain, agustam rachman yang juga termasuk tim kuasa hukum helmi-mi'an dan elva-makrizal mengemukakan, dalam uji materi itu permohonan pihaknya lebih pada cara penghitungan masa jabatan seorang kepala daerah (kada), ketika kembali maju dalam pilkada serentak.
"kalau kami selaku tim hukum, sangat yakin cara menghitungnya itu sejak dia menjalankan tugas sebagai kada, terlepas sebagai plt, pejabat ataupun defenitif," beber agustam.
baca juga:dewi coryati: kita all out menangkan helmi-mi'an
baca juga:hadapi pilgub bengkulu, helmi-mi'an gercep daftar kpu
lebih jauh disampaikan agustan, sebelum 20 november 2024, sudah ada keputusan mk. pihaknya optimis langkah hukum ini berbuah sebagaimana yang diharapkan, karena ada tiga putusan mk yang menguatkannya.
"dari hasil ini juga nantinya, kita bisa mengetahui siapa yang sebenarnya telah mempermainkan hukum konstitusi di negara kita ini," tutup agustam. (tux)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 20 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan