Alih Fungsi Sawah, Dipengaruhi Buruknya Distribusi Air Irigasi

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 15 Sep 2024 - 20:21

Sawah di Kemumu Kecamatan Arma Jaya yang mulai dibayangi alih fungsi-Radar Utara/Benny Siswanto-

Untuk diketahui, Perda PLP2B memiliki tujuan melindungi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau KP2B serta LP2B; menjamin tersedianya LP2B; mengendalikan alih fungsi LP2B, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Tak hanya itu, beleid itu juga bertujuan meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani, memberikan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Ruang Lingkup LP2B

Turut pula diterang ruang lingkup Perda LP2B yang meliputi : perencanaan dan penetapan; pengembangan; penelitian; pemanfaatan; pengendalian; alih fungsi; sistem informasi; pembiayaan, partisipasi masyarakat serta pembinaan dan pengawasan.

Di tataran eksekusi, Perda LP2B juga sudah sangat presisi secara fungsi. Bab alih fungsi contohnya, sudah ditegaskan mulai dari pasal 49 ayat (1) dan ayat (2).

Alih Fungsi Diperbolehkan, Dengan Syarat

Lebih lugas lagi pada Pasal 50 ayat (1) menegaskan, alih fungsi LP2B terbatas pada kepentingan umum yang meliputi 13 hal yakni untuk jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih.

Meliputi juga drainase dan sanitasi; bangunan pengairan; pelabuhan; bandar udara; stasiun dan jalan kereta api; terminal; fasilitas keselamatan umum, cagar alam; dan/atau pembangkit listrik dan jaringan listrik. (*)

alih fungsi sawah, dipengaruhi buruknya distribusi air irigasi                            radarutara.bacakoran.co - kerusakan jaringan irigasi, kian menggenjot praktik alih fungsi pertanian di kabupaten bengkulu utara. 
praktik perubahan komoditi dari padi ke tanaman keras, terus saja terjadi pada sentra-sentra kawasan pertanian pangan berkelanjutan di daerah ini. 
kades tebing kaning kecamatan arma jaya, kepada ru tak menampik fakta ini. tidak hanya terjadi di sebelah desanya. termasuk di desanya, praktik serupa juga terjadi lantaran distribusi air irigasi yang kian hari kian saja tak mumpuni. 
"sementara, bertani ini kan butuh air. inilah yang kemudian menyebabkan, peralihan komoditi ini sulit dihindari," ungkapnya, minggu, 15 september 2024. 
baca juga:cegah alih fungsi lahan, pemkab usulkan pembangunan irigasi
baca juga:keluhan irigasi jebol petani pasar sebelat, solusi alih fungsi jadi alternatif pahit
dia berharap, persoalan kerusakan irigasi ini menjadi prioritas pemerintah di daerah. karena bagaimana pun, sektor pangan merupakan hal yang fundamental. 
sebagai pemangku kebijakan di level desa, dirinya mengaku cukup berada pada posisi dilematis. dari sisi otoritas, sudah ada regulasi yang mengatur soal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b). 
"di sisi lain, pastinya masyarakat pemilik sawah juga kan tetap membutuhkan operasional kebutuhan sehari-hari. ingin juga lahannya produktif," jelasnya.
dalam sebuah wawancara, balai wilayah sungai (bws) vii bengkulu, syamsul ihwan,st, menerangkan, soal adanya bantuan mesin sedot air baku, ketika terjadi sawah kering. 
baca juga:alih fungsi lahan terus mengancam, tantawi: infrastruktur pertanian harus jadi fokus pemda
baca juga:ini motor alih fungsi lahan pertanian yang sulit dihalau
belum lama ini juga, ru melansir warta terkait sebagaimana disosialisasikan kementerian pertanian (kementan) lewat media sosial resminya.
syamsul yang saat itu tengah berada di bengkulu utara, menjelaskan juga soal sekoci pangan melalui sawah tadah hujan. nantinya, kata dia, secara teknis verifikasi keberadaan sawah tadah hujan ini akan dilakukan dengan didahului kerja teknis lapangan. 
salah satunya, kata dia, mulai dari keberadaan lahan strategis sampai dengan verifikasi titik sumber air yang akan menjadi penyuplai sumber air baku untuk sawah. 
"karena saat ini kami memiliki mesin dengan kapasitas 1 liter per detik. artinya, ketika nanti ditemukan luasan sawah dan sumber air bakunya, tinggal penyesuaian kuantitas mesin pompa yang dibutuhkan," jelas syamsul. 
baca juga:pemkab segera kendalikan alih fungsi lahan pertanian
baca juga:dinas pertanian komitmen tangani alih fungsi lahan pertanian di mukomuko
sekretaris dinas tanaman pangan hortikultura dan peternakan (dtphp) bu, juita abadi, menyampaikan daerah terus memaksimalkan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah. 
tak ditampiknya pula, upaya menjaga kawasan strategis itu dihadapkan dengan banyak faktor yang turut membawa pada situasi dilema. 
"karena penanganan irigasi ini, tidak hanya soal anggaran. tapi juga soal teknis penganggaran dan pengerjaaan," ungkapnya.
kembali mengulas, berdasarkan salinan lampiran perda kabupaten bengkulu utara nomor 1 tahun 2023 tentang perlindungan (lp2b), sawah di daerah ini total luasnya mencapai 3,4 ribu lebih. 
baca juga:alih fungsi cagar budaya, edwar: harus dibuktikan kebenarannya
baca juga: jaksa soroti alih fungsi sawah di bengkulu utara
luasannya tersebar pada 14 kecamatan meliputi air besi seluas 30,98 hektar, air napal 129,78 hektar, arga makmur 235,23 hektar, arma jaya 518,48 hektar, batiknau 122,16 hektar, enggano 128,88 hektar, 
selanjutnya, hulu palik 852,63 hektar, kerkap 398,52 hektar, ketahun 12,91 hektar, lais 259,55 hektar, marga sakti sebelat 176,52 hektar, padang jaya 332,44, putri hijau 140,42 hektar.
kecamatan tanjung agung palik atau tap 125,52 hektar, minus kecamatan pinang raya yang kalau mencermati keputusan bupati nomor 521/40/dtphp/2024. 
dimana regulasi itu mengatur tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian kabupaten bengkulu utara tahun anggaran 2024, memiliki alokasi pupuk subsidi untuk urea sebanyak 6 ton dan npk sebanyak 4,80 ton.  
baca juga:cegah alih fungsi lahan, pemkab usulkan pembangunan irigasi
baca juga:keluhan irigasi jebol petani pasar sebelat, solusi alih fungsi jadi alternatif pahit
untuk diketahui, perda plp2b memiliki tujuan melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau kp2b serta lp2b; menjamin tersedianya lp2b; mengendalikan alih fungsi lp2b, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. 
tak hanya itu, beleid itu juga bertujuan meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani, memberikan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. 
ruang lingkup lp2b 
turut pula diterang ruang lingkup perda lp2b yang meliputi : perencanaan dan penetapan; pengembangan; penelitian; pemanfaatan; pengendalian; alih fungsi; sistem informasi; pembiayaan, partisipasi masyarakat serta pembinaan dan pengawasan. 
di tataran eksekusi, perda lp2b juga sudah sangat presisi secara fungsi. bab alih fungsi contohnya, sudah ditegaskan mulai dari pasal 49 ayat (1) dan ayat (2). 
baca juga:alih fungsi lahan terus mengancam, tantawi: infrastruktur pertanian harus jadi fokus pemda
baca juga:ini motor alih fungsi lahan pertanian yang sulit dihalau
alih fungsi diperbolehkan, dengan syarat
lebih lugas lagi pada pasal 50 ayat (1) menegaskan, alih fungsi lp2b terbatas pada kepentingan umum yang meliputi 13 hal yakni untuk jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih. 
meliputi juga drainase dan sanitasi; bangunan pengairan; pelabuhan; bandar udara; stasiun dan jalan kereta api; terminal; fasilitas keselamatan umum, cagar alam; dan/atau pembangkit listrik dan jaringan listrik. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan