Dugaan Korupsi PNPM, Eks Ketua dan Bendahara Dituntut Berbeda

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 12 Sep 2024 - 20:12

Dugaan Korupsi PNPM, Eks Ketua dan Bendahara Dituntut Berbeda-instagram @kejaribengkuluutara -

Jejak konspirasi atau mufakat jahat yang diduga dilakukan para terdakwa, jaksa menuduh kedua terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Catatan RU, terdakwa AM diketahui telah menyerahkan titipan uang pengganti (UP) kepada Kejari Bengkulu Utara saat menuju pelimpahan tahap 2 dari penyidik pidsus kepada Jaksa Tipikor.

Pasalnya, perkara ini murni dilakukan secara mandiri oleh korps adhyaksa sejak pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), meningkat ke penyelidikan dan berlanjut ke penyidikan hingga kini di penuntutan.

"Tersangka AM, menyerahkan titipan uang pengganti sebesar Rp 75 juta, Senin, 22 April 2024," ujar Ekke lewat sambungan telepon, Selasa, 23 April 2024 siang.

Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal 9 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang Tindak Pidana Korupsi.

Lokus penyidikan dugaan tipikor, fakta-fakta persidangan mengungkap oknum Ketua TPK menilep dana perguliran hingga Rp 250 juta.

Namun dalam perjalanannya, begitu ditetapkan jadi tersangka, AM menitipkan potensi KN itu sebesar Rp 75 juta kepada jaksa.

Total uang yang dibuat tidak jelas itu, menyebabkannya menjadi objek tuntutan UP subsidaritas 2 tahun 3 bulan, kalau uang itu tak juga dikembalikan ketika perkaranya sudah inkrah.

Oknum HA yang tak lain adalah bendahara UPK, juga diduga menyalahgunakan kewenangannya hingga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 917 juta. HA sama sekali belum menitipkan UP.

Jaksa juga menuntutnya untuk membayar uang tersebut atau diganti dengan pidana kurungan 2 tahun 9 bulan penjara.

dugaan korupsi pnpm, eks ketua dan bendahara dituntut berbeda                            radarutara.bacakoran.co - dugaan korupsi dana perguliran simpan pinjam perempuan (spp) pada unit pengelola kecamatan (upk) eks pnpm-mpd kecamatan air napal kabupaten bengkulu utara, segera memasuki akhir persidangan. 
belum lama ini, kedua terdakwa dalam kasus ini yakni am dan h yang diketahui menjabat ketua dan bendahara upk, mendapatkan tuntutan yang berbeda-beda. bendahara, dituntut jauh lebih berat oleh jaksa. 
kajari bengkulu utara, ristu gunawan, sh, mh melalui humas yang juga kasi intel, ekke widoto khahar,sh,mh, membenarkan adanya tuntutan tersebut. 
pekan lalu, kata dia, kejaksaan melalui jaksa pidana khusus telah membacakan tuntutan di depan majelis sidang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu. 
baca juga:skandal dana eks pnpm-mpd segera ke pengadilan 
baca juga:skandal eks pnpm-mpd, tersangka setor uang ke jaksa 75 juta 
"terdakwa am dituntut 4 tahun 6 bulan. sedangkan terdakwa ha dituntut 5 tahun 6 bulan," ujar ekke, via aplikasi perpesanan whatsapp, senin, 8 september 2024. 
dalam berkas perkara persidangan tipikor, am dan ha, masing-masing disebut sebagai terdakwa 1 dan terdakwa 2. dalam duduk perkara dugaan korupsi yang menyebabkan negara merugi hingga rp 1,2 miliar ini, jaksa juga membenarkan para terdakwa sudah menyampaikan pledoi atau pembelaan atas tuntutan tersebut. 
"pada prinsipnya, para terdakwa meminta hakim untuk memberikan keringanan hukuman," ungkapnya. 
laju penuntutan jaksa atas kasus yang nyaris membuat dana perguliran eks pnpm moksa di kecamatan air napal itu, terjadi lantaran minimnya sistem pengawasan oleh pemerintah. 
baca juga:kasus dugaan tipikor pnpm menuju tahap dua 
baca juga:tanda tanya peran pengawas pnpm 
tak pelak, bancakan duit perguliran pun terjadi lewat aksi laporan-laporan fiktif, mulai dari debitur fiktif hingga kelompok fiktif. diduga kuat, praktik serupa juga terjadi pada upk lainnya yang ditengarai bermasalah. 
"kami masih fokus pada objek penyidikan yakni upk kecamatan air napal," ujarnya. 
jejak konspirasi atau mufakat jahat yang diduga dilakukan para terdakwa, jaksa menuduh kedua terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang  pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp. 
catatan ru, terdakwa am diketahui telah menyerahkan titipan uang pengganti (up) kepada kejari bengkulu utara saat menuju pelimpahan tahap 2 dari penyidik pidsus kepada jaksa tipikor. 
baca juga:jejak laporan abal-abal pnpm terbongkar, 2 pengelola terjerat
baca juga: eks pnpm bertranspormasi ke bumdesma masse makmur 
pasalnya, perkara ini murni dilakukan secara mandiri oleh korps adhyaksa sejak pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), meningkat ke penyelidikan dan berlanjut ke penyidikan hingga kini di penuntutan. 
"tersangka am, menyerahkan titipan uang pengganti sebesar rp 75 juta, senin, 22 april 2024," ujar ekke lewat sambungan telepon, selasa, 23 april 2024 siang. 
jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp serta pasal 9 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp tentang tindak pidana korupsi.
lokus penyidikan dugaan tipikor, fakta-fakta persidangan mengungkap oknum ketua tpk menilep dana perguliran hingga rp 250 juta. 
baca juga:skandal dana eks pnpm-mpd segera ke pengadilan 
baca juga:skandal eks pnpm-mpd, tersangka setor uang ke jaksa 75 juta 
namun dalam perjalanannya, begitu ditetapkan jadi tersangka, am menitipkan potensi kn itu sebesar rp 75 juta kepada jaksa. 
total uang yang dibuat tidak jelas itu, menyebabkannya menjadi objek tuntutan up subsidaritas 2 tahun 3 bulan, kalau uang itu tak juga dikembalikan ketika perkaranya sudah inkrah. 
oknum ha yang tak lain adalah bendahara upk, juga diduga menyalahgunakan kewenangannya hingga menyebabkan kerugian negara hingga rp 917 juta. ha sama sekali belum menitipkan up. 
jaksa juga menuntutnya untuk membayar uang tersebut atau diganti dengan pidana kurungan 2 tahun 9 bulan penjara.   
baca juga:kasus dugaan tipikor pnpm menuju tahap dua 
baca juga:tanda tanya peran pengawas pnpm 
sejauh ini, kejaksaan belum mengungkap soal kans lanjutan penyidikan atas dana perguliran dari apbn yang menyebar ke berbagai kecamatan via upk kala itu. 
penyebaran anggaran perguliran yang dipungkasi pada 2014, sebagai momen injury time program pnpm yang dicanang presiden susilo bambang yudhoyono itu, disinyalir dimanfaatkan oknum nakal lantaran situasi ketidakjelasan status hukum, bahkan pengawasan dari pemerintah, sebagai objek bancakan oknum-oknum tertentu.
pantauan ru, tidak hanya pengelola upk yang sudah nyaris ketahuan membuat daftar peminjam hingga kelompok fiktif. perguliran eks pnpm itu pun disinyalir dinikmati alih-alih sebagai debitur oleh pejabat eselon di lingkungan pemda bengkulu utara. 
jauh sebelum perkara ini diusut resmi, kabupaten bahkan kesulitan dalam melacak laporan keuangan dan pertanggungjawaban soal perguliran. ru menjadi media massa paling pertama yang menyoroti soal ini. 
baca juga:jejak laporan abal-abal pnpm terbongkar, 2 pengelola terjerat
baca juga: eks pnpm bertranspormasi ke bumdesma masse makmur 
pernah diulas juga, sebaran keuangan perguliran di setiap kecamatan yang menjadi sasaran program, minus kecamatan air padang. 
total anggaran yang perlu dicermati serius mencapai belasan miliar yang sangat rawan penyalahgunaan. patut diduga, kalau pun terjadi koruptif, modus operandinya tidak berbeda jauh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan