Dugaan Korupsi Uang dan Hilangnya Aset di DPRD, Kian Deras Sorotan

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Selasa , 06 May 2025 - 20:52

Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari BU, Ristu Darmawan, SH, MH-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Sengkarut skandal pengelolaan uang dan aset negara, lokus DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kini dapati derasnya sorotan dari sejumlah pihak.

Mulai dari penyidikan atas dugaan penyelewengan keuangan negara, yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian negara oleh lembaga audit Badan Pengawasan Keuangan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tak ditampik pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, bahwa ditaksir hasil auditnya nanti berpotensi lebih besar daripada hasil Audit BPK terdahulu sebesar Rp 5,6 Miliar.

Termasuk, sudah ada dua ASN yakni EF (sekwan) dan AF (bendahara) telah ditetapkan sebagai tersangka, yang berpotensi akan menyeret tersangka baru dalam skandal korupsi modus SPPD fiktif tahun anggaran 2023 lalu itu.

Perihal dugaan hilangnya aset rumah dinas ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, kian menjadi suatu persoalan.

Pasalnya, sejak ditinggalkan oleh ketua DPRD Sonti Bakara pada tahun 2024 lalu, sejumlah aset di rumah dinas itu beberapa diantaranya tidak berada di tempat.

Namun, terkait aset yang hilang itupun, hingga saat ini belum terhimpun dengan jelas apa saja item aset tersebut.

Akan tetapi, informasi terhimpun bahwa Sekwan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, saat ini, Eka Hendriyadi, telah melayangkan surat kepada mantan ketua DPRD Sonti Bakara, terkait hilangnya beberapa aset rumah dinas ketua DPRD.

Hingga saat ini, media ini masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Sekwan Hendriyadi terkait kebenaran surat yang dilayangkan kepada Eks Ketua DPRD, Sonti Bakara, beberapa waktu lalu.

Terpisah, kemungkinan merembetnya atas pengembangan kasus atas SPPD fiktif terhadap dugaan hilangnya sejumlah aset rumah dinas ketua DPRD, sangatlah kecil.

dugaan korupsi uang dan hilangnya aset di dprd, kian deras sorotan                            radarutara.bacakoran.co - sengkarut skandal pengelolaan uang dan aset negara, lokus dprd kabupaten bengkulu utara kini dapati derasnya sorotan dari sejumlah pihak.
mulai dari penyidikan atas dugaan penyelewengan keuangan negara, yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian negara oleh lembaga audit badan pengawasan keuangan keuangan dan pembangunan (bpkp).
tak ditampik pihak kejaksaan negeri bengkulu utara, bahwa ditaksir hasil auditnya nanti berpotensi lebih besar daripada hasil audit bpk terdahulu sebesar rp 5,6 miliar.
termasuk, sudah ada dua asn yakni ef (sekwan) dan af (bendahara) telah ditetapkan sebagai tersangka, yang berpotensi akan menyeret tersangka baru dalam skandal korupsi modus sppd fiktif tahun anggaran 2023 lalu itu.
baca juga:korupsi setwan, jaksa geledah rumah para tersangka
baca juga:terseret kasus korupsi, kursi 'kosong' eselon ii pemda bengkulu utara bertambah 
perihal dugaan hilangnya aset rumah dinas ketua dprd kabupaten bengkulu utara, kian menjadi suatu persoalan. 
pasalnya, sejak ditinggalkan oleh ketua dprd sonti bakara pada tahun 2024 lalu, sejumlah aset di rumah dinas itu beberapa diantaranya tidak berada di tempat.
namun, terkait aset yang hilang itupun, hingga saat ini belum terhimpun dengan jelas apa saja item aset tersebut.
akan tetapi, informasi terhimpun bahwa sekwan dprd kabupaten bengkulu utara, saat ini, eka hendriyadi, telah melayangkan surat kepada mantan ketua dprd sonti bakara, terkait hilangnya beberapa aset rumah dinas ketua dprd.
hingga saat ini, media ini masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada sekwan hendriyadi terkait kebenaran surat yang dilayangkan kepada eks ketua dprd, sonti bakara, beberapa waktu lalu.
baca juga:celah manufer para koruptor, kembalikan kn 60 hari? ini kata penggiat anti korupsi
baca juga:rp 5,6 miliar dugaan korupsi sppd fiktif di dprd bengkulu utara kian memanas
terpisah, kemungkinan merembetnya atas pengembangan kasus atas sppd fiktif terhadap dugaan hilangnya sejumlah aset rumah dinas ketua dprd, sangatlah kecil.
kajari bengkulu utara, ristu darmawan, sh.,mh., saat dibincangi beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa pihaknya fokus pada kasus dugaan korupsi sppd fiktif.
namun, kata dia, jika ada laporan yang masuk dari masyarakat, maka seperti biasa mereka pasti bakal menindak lanjutinya.
"kita fokus dan komitmen akan menyelesaikan persoalan dugaan korupsi di dprd. soal itu, (dugaan hilangnya aset, rumdin ketua dprd, red), kami belum menerima laporan aduan," ujar kajari.
baca juga:korupsi setwan, jaksa geledah rumah para tersangka
baca juga:terseret kasus korupsi, kursi 'kosong' eselon ii pemda bengkulu utara bertambah
selain itu, terkait dugaan-dugaan lain penyelewengan negara di sekretariat dprd itu hanya dilakukan pada tahun 2023 saja, pihak kejaksaan juga masih mempelajari hal tersebut.
pasalnya, berbagai sorotan publik juga kembali flashback mempertanyakan, apakah skandal penyelewengan uang negara itu hanya dilakukan pada tahun 2023?, tentu hal itu menjadi tanda tanya besar.
mengingat, dari hasil audit bpk di setiap tahunnya, selalu ada tagihan ganti rugi (tgr) atas pengelolaan uang negara yang tidak sesuai peruntukannya. data terhimpun, lokus di sekretariat dprd, tgr setiap tahun selalu mencapai miliaran rupiah.
kembali mengulas, pada saat penetapan 2 orang tersangka dalam kasus ini pada 30 april 2025 lalu, kejari bengkulu utara, berhasil menyelamatkan uang negara hingga saat itu dari pengembalian 49 orang dari 72 orang saksi yang diperiksa.
baca juga:celah manufer para koruptor, kembalikan kn 60 hari? ini kata penggiat anti korupsi
baca juga:rp 5,6 miliar dugaan korupsi sppd fiktif di dprd bengkulu utara kian memanas
senilai rp 795 juta, atau sekitar 11 persen dari hasil kerugian negara hari ditungan lhp bpk, senilai rp 5,6 miliar.
namun, dalam kesempatan itu, pihak kejaksaan masih berusaha untuk meningkatkan penyelamatan uang kn itu dari para pihak.
menunggu etikad baik dari pihak terlibat yang ingin mengembalikan kn itu, kejari masih akan menerimanya.
perihal kemungkinan adanya tersangka baru, yang menyeret nama anggota dprd, pihaknya bertutur akan terus berkomitmen lurus pada pengungkapan kasus tersebut.
"siapapun itu, jika mendapatkan dua alat bukti yang cukup, maka akan kita tetapkan juga sebagai tersangka," ujar kajari ristu, beberapa waktu lalu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 7 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan