Potensi Pengaruh Kenaikan PPN 12% pada Tahun 2025 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Reporter: Ependi |

Editor: Ependi |

Rabu , 11 Sep 2024 - 15:12

Potensi Pengaruh Kenaikan PPN 12% pada Tahun 2025 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat-SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG-

Namun jika dilihat dari sudut pandang yang lebih positif, kenaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini merupakan salah satu kontributor terbesar bagi penghasilan negara.

Sama halnya saat PPN dinaikkan menjadi 11% pada tahun 2022, dimana dampak positif yang dirasakan Indonesia adalah negara menerima kas sebesar Rp 80,08 Triliun rupiah jika dihitung hingga akhir Maret 2023.

Sedangkan pada akhir tahun 2023 tepatnya pada bulan November, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini telah tercatat berkontribusi sebesar 23,8% dan terus tumbuh hingga 18%.

Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan kebutuhan negara yang terus meningkat setiap tahunnya.

Oleh sebab itu, kenaikan ini menjadi upaya mendasar untuk menambah jumlah pendapatan negara, mengingat peningkatan terhadap pengeluaran yang terus bertambah.

Jika hasil dari kenaikkan PPN ini turut digunakan untuk program bantuan bantuan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Maka hal ini tentu bisa mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. (*)

potensi pengaruh kenaikan ppn 12% pada tahun 2025 terhadap kesejahteraan masyarakat                            radarutara.bacakoran.co -  rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) yang tahun depan, rencananya akan dinaikkan menjadi 12% dan telah disetujui oleh komisi xi dpr ri, rencananya akan dilakukan secara bertahap. 
apa itu pajak pertambahan nilai?
pajak pertambahan nilai (ppn) adalah jenis pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa dalam suatu negara.
 ppn dihitung berdasarkan nilai tambah yang diberikan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa. 
baca juga:kejar pad, mukomuko maksimalkan pajak air bawah
baca juga:ekstensifikasi dan intensifikasi: jurus djp kejar target pajak 2025
setiap pelaku usaha dalam rantai produksi atau distribusi wajib memungut pajak dari pelanggan dan menyetorkan pajak tersebut ke negara setelah dikurangi dengan pajak yang dibayar pada tahap sebelumnya. 
sistem ini bertujuan untuk mengenakan pajak pada setiap tahap transaksi tanpa menggandakan beban pajak pada barang akhir, dengan mekanisme pengkreditan pajak input dan output. 
ppn membantu memastikan transparansi dan keadilan dalam perpajakan serta menghindari pengenaan pajak berganda.
dengan adanya kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) pada tahun 2025, maka barang yang dikonsumsi oleh masyarakat juga berpotensi mengalami kenaikan harga. 
baca juga:ingat! pajak wajib lunas sebelum cairkan dana desa tahap 2
baca juga: tak ada pungutan apapun, selain pajak bumi dan bangunan sesuai sppt
menteri koordinator bidang perekonomian, airlangga hartarto menyampaikan bahwa rencana kenaikan pajak menjadi 12% pada awal tahun 2025 ini.
telah tertuang dalam amanat undang-undang (uu) nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (ruu kup)
dalam undang-undang perpajakan saat ini telah ditetapkan bahwa pemerintah dapat menaikkan tarif ppn dengan ketentuan paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%. 
dengan demikian, kenaikan ppn dari 11% menjadi 12% ini masih masuk dalam range yang telah ditetapkan di aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. 
baca juga:kewajiban pajak tak ada teloransi, sebelum usulan tahap 2 harus lunas!
baca juga:pemberlakuan opsen pajak 2025, pad bisa diatas 50 miliar 
adapun perubahan tarif ppn ini juga akan diatur dengan peraturan pemerintah (pp) setelah nantinya draf ruu hpp ini disahkan menjadi uu dalam rapat paripurna yang 
kenaikkan pajak sendiri terakhir kali dilakukan pada awal april 2022.
dari yang sebelumnya hanya 10% akhirnya dinaikkan menjadi 11% dan berlaku sekitar 2 tahun sebelum akhirnya pemerintah kemudian mengumumkan kenaikan pajak sebanyak 1% lagi pada awal januari 2025. 
pada masa rencana kenaikan pajak petambahan nilai (ppn) ini, menteri keuangan sri mulyani ikut menegaskan bahwa kenaikan pajak ini bertujuan untuk menempatkan indonesia agar mampu sejajar dengan negara-negara the organization for economic cooperation and development (oecd). 
baca juga:bkd maksimalkan potensi pajak air bawah tanah milik perusahaan
baca juga:pajak nunggak, pengendara disarankan bayar ke samsat
menurutnya, tarif pajak pertambahan nilai (ppn) di indonesia ini masih berada di bawah rata-rata tarif pajak negara lain. 
kenaikan pajak akan akan segera diterapkan ini tentu memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi negatif maupun positif tergantung sudut pandang kita dalam melihatnya. 
jika dilihat dari sudut pandang negatif, pengumuman kenaikkan pajak ini tentu berhasil memancing reaksi yang beragam dari masyarakat.
mengingat dua tahun sebelumnya telah dilakukan kenaikan pajak menjadi 11%, kemudian kenaikkan pajak bahan bakar minyak (bbm) serta harga bahan pokok yang terus melambung hingga awal maret 2024. 
baca juga:ternyata 14 juli adalah hari pajak nasional, yuk jadi warga yang taat pajak
baca juga:bkd maksimalkan kejar tiga sektor pajak untuk pad mukomuko
namun jika dilihat dari sudut pandang yang lebih positif, kenaikkan pajak pertambahan nilai (ppn) ini merupakan salah satu kontributor terbesar bagi penghasilan negara. 
sama halnya saat ppn dinaikkan menjadi 11% pada tahun 2022, dimana dampak positif yang dirasakan indonesia adalah negara menerima kas sebesar rp 80,08 triliun rupiah jika dihitung hingga akhir maret 2023. 
sedangkan pada akhir tahun 2023 tepatnya pada bulan november, pajak pertambahan nilai (ppn) ini telah tercatat berkontribusi sebesar 23,8% dan terus tumbuh hingga 18%. 
dengan demikian, pajak pertambahan nilai (ppn) memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan kebutuhan negara yang terus meningkat setiap tahunnya. 
oleh sebab itu, kenaikan ini menjadi upaya mendasar untuk menambah jumlah pendapatan negara, mengingat peningkatan terhadap pengeluaran yang terus bertambah. 
baca juga:kejar pad, mukomuko maksimalkan pajak air bawah
baca juga:ekstensifikasi dan intensifikasi: jurus djp kejar target pajak 2025
jika hasil dari kenaikkan ppn ini turut digunakan untuk program bantuan bantuan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.
maka hal ini tentu bisa mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 19 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan