Menunggu Langkah Golkar di Pilkada Jakarta, KIM Plus Tarung dengan PDIP?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 28 Aug 2024 - 13:37

Menunggu Langkah Golkar di Pilkada Jakarta, KIM Plus Tarung dengan PDIP? -Net-

Total kursi keduabelas partai politik pengusung itu berjumlah 91 kursi di DPRD Jakarta.

Pilkada DKI dan Banten Rentet Putusan MK soal Syarat Dukungan Pencalonan (TEBALKAN)

Pengamat Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menyampaikan putusan Mahkamah Agung atau MK Nomor : 60/PUU-XXII/2024 yang menegasi tentang syarat dukungan oleh partai politik dan gabungan partai politik, akan menyebabkan dinamika politik Pilkada di sejumlah daerah di Indonesia.

"Utamanya pada daerah-daerah yang awalnya berpotensi calon tunggal atau calon boneka," ujarnya, memprediksi awal-awal putusan MK.

Setidaknya lebih dari 30 wilayah di Indonesia pada Pilkada Serentak 2024 ini, bakal menghelat kontestasi dengan calon tunggal.

Fakta tersebut, menyebabkan kandidat pasangan calon yang rerata didukung oleh banyak partai politik parlemen maupun non parlemen, akan melawan kolom kosong.

"Maka akan terjadi dinamika politik di sejumlah daerah," tegasnya.

Pengamat yang juga aktivis Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, SH, LLM, menilai dinamika sosial politik di Indonesia saat ini, salah satunya fenomena kolom kosong atau kotak kosong, dipengaruhi juga oleh sektor hukum.

Dia berujar, situasi ini mesti disikapi secara bijak oleh motor penyelenggara pemerintahan. Sebagai negara demokrasi dan negara hukum, perlu terus dilakukan pembangunan dan adaptasi di sektor regulasi menyikapi dinamika yang terjadi.

menunggu langkah golkar di pilkada jakarta, kim plus tarung dengan pdip?                             radarutara.bacakoran.co - simsalabim dukungan partai politik di gelanggang pilkada serentak 2024, masih sangat dinamis.
termasuk golkar di pilkada dki jakarta, misalnya. 
dinamisnya konstelasi politik di level elit, kian kentara dengan langkah catur arah dukungan partai politik. seperti yang terjadi di pilkada banten. 
golkar tetiba, menganulir dukungan politiknya kepada pasangan andra soni-dimyati, menjadi kembali kepada airin-ade sumardi. 
baca juga:manuver tipis golkar di pilkada banten, terkait jatah menteri?
baca juga:sinyal poros politik baru di pusat : golkar-pdip? 
bagaimana sikap golkar pada pilkada dki jakarta? awalnya, koalisi gemuk di pilkada dki jakarta nyaris terjadi peta pertarungan tanpa lawan alias calon tunggal. 
lagi-lagi, putusan mk nomor : 60/puu-xxii/2024 yang menegasi tentang syarat dukungan oleh partai politik dan gabungan partai politik, membuat peta politik pilkada di beberapa daerah menjadi berubah.
pascaputusan yang sempat memantik gelombang protes di jakarta dan menjalar ke sejumlah daerah di indonesia itu, kini pdip yang sebelumnya dibiarkan sendiri dihadapkan dengan koalisi gemuk oleh kubu kim plus yang mengusung ridwan kamil-suswono, kini situasinya kontras berubah.
pdip kini mengusung pasangan pramono anung-rano karno. merupakan duet politisi yang dikandung seluruhnya dari pdip. keduanya, mendaftarkan diri ke kpu dki jakarta, rabu, 28 agustus 2024. di wilayah khusus itu, pdip memiliki 15 kursi.
baca juga:jokowi minta demonstran kawal putusan mk yang ditahan segera dilepas
baca juga:daftar pilwakot, dedy-agi: bangun kota bengkulu hingga jadi kota juara
dengan hari yang sama, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, ridwan kamil-suswono, juga diagendakan mendaftarkan diri pada hari kedua pendaftaran. 
pasangan ridwan kamil dan suswono ini, diusung oleh koalisi gemuk sebanyak 12 partai politik yakni golkar, gerindra, demokrat, pan, nasdem, pkb, pks, ppp, perindo, psi serta gelora. 
total kursi keduabelas partai politik pengusung itu berjumlah 91 kursi di dprd jakarta. 
pilkada dki dan banten rentet putusan mk soal syarat dukungan pencalonan (tebalkan)
baca juga:pengamanan pendaftaran calon, polres terjunkan 110 personel
baca juga:sukatno, profesional yang sempat datangkan presiden itu, maju pilwakot bengkulu 
pengamat hukum tata negara, mahfud md, menyampaikan putusan mahkamah agung atau mk nomor : 60/puu-xxii/2024 yang menegasi tentang syarat dukungan oleh partai politik dan gabungan partai politik, akan menyebabkan dinamika politik pilkada di sejumlah daerah di indonesia.
"utamanya pada daerah-daerah yang awalnya berpotensi calon tunggal atau calon boneka," ujarnya, memprediksi awal-awal putusan mk. 
setidaknya lebih dari 30 wilayah di indonesia pada pilkada serentak 2024 ini, bakal menghelat kontestasi dengan calon tunggal. 
baca juga:ketum golkar mundur, tak ganggu pilkada
baca juga:manuver tipis golkar di pilkada banten, terkait jatah menteri?
fakta tersebut, menyebabkan kandidat pasangan calon yang rerata didukung oleh banyak partai politik parlemen maupun non parlemen, akan melawan kolom kosong. 
"maka akan terjadi dinamika politik di sejumlah daerah," tegasnya. 
pengamat yang juga aktivis hukum tata negara, bivitri susanti, sh, llm, menilai dinamika sosial politik di indonesia saat ini, salah satunya fenomena kolom kosong atau kotak kosong, dipengaruhi juga oleh sektor hukum. 
dia berujar, situasi ini mesti disikapi secara bijak oleh motor penyelenggara pemerintahan. sebagai negara demokrasi dan negara hukum, perlu terus dilakukan pembangunan dan adaptasi di sektor regulasi menyikapi dinamika yang terjadi. 
baca juga:jokowi minta demonstran kawal putusan mk yang ditahan segera dilepas
baca juga:daftar pilwakot, dedy-agi: bangun kota bengkulu hingga jadi kota juara
"perlu ada penataan lebih lanjut, menyikapi fenomena kolom kosong di indonesia saat ini," ungkapnya.
mengupas dinamika sektor hukum, saat menjadi keynote speech dalam kegiatan yang digelar asosiasi filsafat hukum indonesia atau afi, bivitri menjelaskan kegamangan dan kegelisahaannya atas praktik hukum di indonesia belakangan ini. 
satu hal yang paling disorotnya adalah pemikiran tentang hukum dan etika hukum di indonesia saat ini. dimana, kata dia, yang dibuntuti pertanyaannya "dari mana mereka belajar?" ini adalah keberadaan kelompok pemikir hukum yang berpemahaman bahwa undang-undang berada di atas etik.
"entah dimana mereka belajar itu," ungkapnya dalam unggahan di instagram pribadinya, saat menjadi keynote speech 
baca juga:sukatno, profesional yang sempat datangkan presiden itu, maju pilwakot bengkulu
baca juga:daftar pilwakot, dedy-agi: bangun kota bengkulu hingga jadi kota juara
hukum bisa digunakan sebagai instrumen bagi penguasa. hukum mempunyai daya paksa, agar dipatuhi semua warga. baik bagi yang tengah berkuasa atau pun tidak. 
dua hal yang ditegasi bivitri di sektor hukum saat ini adalah matinya demokrasi. disinyalir, kata dia, saat ini kematian demokrasi yang terjadi, belum disadari secara massif. 
selain itu, bivitri pun menyoroti mulai dari cara pandang positivistik hukum sampai dengan pragmatisme atau orientasi profesi hukum nir-etik. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 18 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan