Partai Buruh Batal Geruduk DPR

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 23 Aug 2024 - 11:02

SCREENSHOT laman Partai Buruh atas rencana aksi di Gedung DPR RI yang batal hari ini.-Radar Utara/Benny Siswanto-

"DPR wajib taat dengan keputusan MK itu sudah benar. Tapi bila sebaliknya? maka demo di seluruh Indonesia," ungkapnya mengultimatum kerja para wakil rakyat yang sebelum aksi demo begitu kental dengan kesan kepentingan elit.

Kepastian pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada yang sudah direncanakan DPR RI, dalam akrobat rapat-rapat kilat mulai dari Badan Legislasi (Baleg) hingga Badan Musyawarah (Bamus), sejak Selasa malam, begitu terdengarnya pembacaan putusan MK tersebut, dipastikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra itu menegaskan, bahwa rencana pengesahan RUU Pilkada hasil revisi dibatalkan gelaran paripurnanya.

Dalam wawancara dengan wartawan, saat aksi demonstrasi yang kian menjalar massif di banyak daerah di Indonesia, Sufmi sempat gamang untuk menjawab lantang, soal sikap partainya.

Catatan kehadiran baik onsite dan online mencapai lebih dari 160 orang legislator, Gerindra, kata Sufmi saat itu mengkonfirmasi kehadiran rombongannya 10 orang.

Soal bagaimana kelanjutan pembahasan, sodor tanya seorang wartawan, saat itu Sufmi menegaskan proses kepastiannya masih akan ditentukan dalam rapat Baleg dan Bamus, persis seperti awal.

Tapi beberapa jam kemudian, Sufmi kian lantang, menyuarakan sikap politik partainya yang meminta agar keputusan MK yang bersifat final dan mengikat itu, dijalankan sesuai konstitusi negara.

"Dengan ini Gerindra menegaskan, bahwa keputusan MK adalah final dan mengikat," ungkapnya dalam rapat yang kemudian viral pada Kamis, malam.

partai buruh batal geruduk dpr                             radarutara.bacakoran.co - partai buruh urung menggeruduk gedung dpr ri yang sedianya bakal digelar jumat, 23 agustus 2024 hari ini. 
ketua umum partai buruh, said iqbal, tak menampik penundaan aksi rombongannya ke gedung legislator pusat yang salah satunya bertugas membuat undang-undang. 
pergerakan politik partai buruh lewat orasi massa yang batal tersebut, tidak lepas dinamika politik yang akhirnya dilakukan kalangan politisi pusat yang membatalkan pengesahan atas revisi uu pilkada yang direncanakan menyimpang dari putusan mahkamah konstitusi atau mk. 
baca juga:rapat paripurna revisi uu pilkada batal, sekjen gerindra : dpr lembaga wakil rakyat, harus mendengar aspirasi
baca juga:tom lembong akut demo ke dpr, singgung o1,02 dan 03 
"......., aksi hari ini di dpr ri dan kpu, ditunda dulu," begitu said iqbal menginstruksikan sejawatnya di partai buruh, untuk rencana aksi 23 agustus 2024, dilansir dari antara. 
kegamangan senyap yang sebelumnya mendera kpu, menindaklanjuti putusan mk nomor nomor : 60/puu-xxii/2024 pada senin, 21 agustus 2024 serta nomor : 70/puu-xxii/2024, yang diterbit selasa, 20 agustus 2024, kian sirna. 
peraturan kpu tentang pencalonan kepala daerah, kini tengah dalam finalisasi oleh kpu. sumber ru di lingkungan kpu, membenarkan soal ini. 
langkah progresif kpu yang sudah ditunggu relatif lama, tidak lepas dari kekuatan psikis lembaga penyelenggara elektoral itu, menyikapi respon gelombaong protes massif di pusat pemerintahan hingga daerah dalam berdemonstrasi pada kamis, 22 agustus 2024 yang dihadapkan dengan aroma konflik kepentingan penguasa. 
baca juga:pkpu senapas putusan mk segera terbit
baca juga:rapat paripurna revisi uu pilkada batal, sekjen gerindra : dpr lembaga wakil rakyat, harus mendengar aspirasi
"lagi finalisasi," ungkap sumber ini. 
batalnya demonstrasi yang bakal dilanjut setelah sebelumnya, dalam aksi massa bersama dengan mahasiswa dan lintas kalangan, partai buruh turut terlibat dalam pergerakan rakyat menyikapi dinamika sistem hukum dan konstitusi di indonesia tersebut. 
meski begitu, said iqbal tetap mewanti-wanti agar elit di gedung senayan, tempat para politisi membahas persoalan rakyat di atas meja, agar tidak ingkar atas putusan mk yang bersifat final dan mengikat. 
"dpr wajib taat dengan keputusan mk itu sudah benar. tapi bila sebaliknya? maka demo di seluruh indonesia," ungkapnya mengultimatum kerja para wakil rakyat yang sebelum aksi demo begitu kental dengan kesan kepentingan elit. 
baca juga:pkpu senapas putusan mk segera terbit
baca juga:rapat paripurna revisi uu pilkada batal, sekjen gerindra : dpr lembaga wakil rakyat, harus mendengar aspirasi
kepastian pembatalan pengesahan revisi uu pilkada yang sudah direncanakan dpr ri, dalam akrobat rapat-rapat kilat mulai dari badan legislasi (baleg) hingga badan musyawarah (bamus), sejak selasa malam, begitu terdengarnya pembacaan putusan mk tersebut, dipastikan oleh wakil ketua dpr ri, sufmi dasco. 
ketua harian dewan pimpinan pusat partai gerindra itu menegaskan, bahwa rencana pengesahan ruu pilkada hasil revisi dibatalkan gelaran paripurnanya. 
dalam wawancara dengan wartawan, saat aksi demonstrasi yang kian menjalar massif di banyak daerah di indonesia, sufmi sempat gamang untuk menjawab lantang, soal sikap partainya. 
catatan kehadiran baik onsite dan online mencapai lebih dari 160 orang legislator, gerindra, kata sufmi saat itu mengkonfirmasi kehadiran rombongannya 10 orang. 
baca juga:rapat paripurna revisi uu pilkada batal, sekjen gerindra : dpr lembaga wakil rakyat, harus mendengar aspirasi
baca juga:pkpu senapas putusan mk segera terbit 
soal bagaimana kelanjutan pembahasan, sodor tanya seorang wartawan, saat itu sufmi menegaskan proses kepastiannya masih akan ditentukan dalam rapat baleg dan bamus, persis seperti awal. 
tapi beberapa jam kemudian, sufmi kian lantang, menyuarakan sikap politik partainya yang meminta agar keputusan mk yang bersifat final dan mengikat itu, dijalankan sesuai konstitusi negara. 
"dengan ini gerindra menegaskan, bahwa keputusan mk adalah final dan mengikat," ungkapnya dalam rapat yang kemudian viral pada kamis, malam.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 19 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan