Genting Kepastian Aturan Menuju Pendaftaran

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 22 Aug 2024 - 11:38

Mahkamah Konstitusi--

"Maka segala aturan yang tidak sesuai dengan bunyi putusan, dianggap batal," tandasnya.

genting kepastian aturan menuju pendaftaran                             radarutara.bacakoran.co - riuh menyoroti dinamika di pusat, menjadi sorotan utama lintas platform media di indonesia, menyikapi pro dan kontra putusan mahkamah konstitusi atau mk nomor nomor : 60/puu-xxii/2024 pada selasa, 21 agustus 2024. 
kpu sebagai perwujudan lembaga penyelenggara elektoral yang diamanahi undang-undang, terus mendapatkan desakan psikis dan teoritis untuk menerapkan putusan mk yang bersifat final dan mengikat. 
dari depok, 22 agustus 2024 seperti dilansir dari @narasinewsroom, guru besar universitas indonesia atau ui, melansir press rilisnya yang menekankan tengah terjadi kegentingan demokrasi dan konstitusi dan situasi negara saat ini. 
dewan guru besar universitas indonesia atau dgb ui, menilai kini tengah terjadi krisis konstitusi di negara kesatuan republik indonesia sebagai akibat dari pembangkangan dpr ri yang secara arogan dan vulgar telah memepertontonkan pengkhianatan terhadap konstitusi. 
baca juga:mantan anak buah jokowi ini bersuara, soal kapan putusan mk soal pencalonan berlaku
baca juga:mk gelar sidang lanjutan uu kesehatan, dengar keterangan pemerintah
dgb ui menegaskan, putusan mk bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga negara; tidak ada dasar filosofis, yuridis maupun sosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengubah persyaratan usia calon kepala daerah, termasuk besaran kursi parpol melalui revisi uu pemilihan kepala daerah; 
perubahan di atas, berpotensi menimbulkan sengketa antar lembaga negara, karena hasil pilkada kelak (ketika terjadi revisi yang mengabaikan putusan mk baik nomor 60/puu-xxii/2024 dan nomor 70/puu-xxii/2024) karena kontraproduktif dan akan menimbulkan kerusakan kehidupan bernegara;
konsekwensi yang tak terelakkan adalah runtuhnya kewibawaan negara, lembaga negara dan hukum akan merosot ke titik nadir bersamaan dengan runtuhnya kepercayaan masyarakat;
imbauan dgb universitas indonesia 
- menghentikan revisi uu pilkada
- bertindak arif, adikal dan bijaksana dengan menjunjung nilai kenegarawanan 
baca juga:menilik putusan mk yang disadur ketua kpu, soal caleg terpilih bisa dilantik saat kalah di pencalonan pilkada
baca juga:mk akan rampungkan perkara phpu dalam 14 hari kerja
- meminta kpu segera melaksanakan putusan mk demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan pancasila.
genting kepastian, 5 hari menuju pendaftaran 
secara aturan, tahapan pilkada serentak 2024 segera memasuki jadwal pendaftaran bakal pasangan calon. itu dituangkan dalam keputusan komisi pemilihan umum nomor 1090 tahun 2024.
beleid itu, mengatur tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024. 
aturan di atas, merupakan rumpun atau turunan dari peraturan kpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah tahun 2024. 
baca juga: menyongsong phpu 2024, mk siapkan beberapa langkah
baca juga:mantan anak buah jokowi ini bersuara, soal kapan putusan mk soal pencalonan berlaku
secara tahapan, kontestasi pilkada serentak pada tanggal 27, 28 dan 29 agustus 2024, memasuki waktu pendaftaran bakal calon pasangan kepala daerah. 
 sudut pandang hukum tata negara 
pengamat hukum tata negara, mahfud md, belum lama ini menerangkan kpu sudah dapat menindaklanjuti atau menerapkan putusan mk. 
dia menegaskan, tanpa perlu menunggu mendapatkan salinan putusan. pasalnya, putusan yang telah dibacakan oleh majelis sidang terbuka untuk umum itu, sudah berlaku sejak dibacakan. 
"putusan mk itu berlaku sejak dibacakan majalis hakim konstitusi," tegasnya. 
baca juga:mk gelar sidang lanjutan uu kesehatan, dengar keterangan pemerintah
baca juga:menilik putusan mk yang disadur ketua kpu, soal caleg terpilih bisa dilantik saat kalah di pencalonan pilkada
turut dijelaskan pula, dari sudut pandang teori, putusan mk, kata mahfud yang pernah menjadi ketua mk ini statusnya merupakan undang-undang. 
"maka segala aturan yang tidak sesuai dengan bunyi putusan, dianggap batal," tandasnya.