Geliat Kompetisi Pilkada Usai Putusan MK, Ini Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 21 Aug 2024 - 15:04

Geliat Kompetisi Pilkada Usai Putusan MK, Ini Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi -Antara/Hafidz Mubarak-

2. Terhadap anggapan dan dalil permohonan tersebut, saya menilai bahwa yang pertama harus diperhatikan adalah dasar konstitusional dari pemberlakuan ketentuan yang mengatur mengenai kedua pemilihan umum tersebut, yakni pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan umum kepala daerah;

3. Setelah melakukan pencermatan yang mendalam, saya berkeyakinan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 secara expressis verbis telah memberikan dasar konstitusional yang jelas dan eksplisit;

4. Melalui pemahaman terhadap kata “demokratis” maka sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk menggunakan satu model tertentu dalam pemilihan kepala daerah, karena yang terpenting kepala daerah yang terpilih adalah representasi suara rakyat di daerah;

5. Norma a quo tidak dapat begitu saja dinilai bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) karena selain tidak diatur secara eksplisit dan implisit di dalam konstitusi, juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, keadilan, dan prinsip demokrasi.

6. Pilihan model dan mekanismenya tidak dapat diatur sama untuk semua aspek, apalagi jika pengaturan tersebut keluar dari konteks konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 untuk pemilihan kepala daerah.

7. Berkenaan dengan keberadaan norma a quo terkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Saya berpendapat, hal tersebut tidak relevan untuk dijadikan persoalan dalam kaitan soal pengusungan calon kepala daerah;

8. Andaipun terjadi –not for sure yet-- perubahan atau meniadakan norma a quo sebagai aturan main dalam rangka pemenuhan rasa keadilan, quod non, hendaknya dilakukan jauh sebelum kontestasi dimulai bukan pada saat/sedang berlangsung.

9. Saya berpikir, ke depan perlu adanya sebuah terobosan hukum (break through) dalam hal pengajuan permohonan pengujian

undang-undang terkait isu kepemiluan di Mahkamah Konstitusi.

geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi                             radarutara.bacakoran.co - jadad perpolitikan nasional, langsung menunjukkan dinamikanya usai putusan mahkamah konstitusi (mk). 
utamanya, barisan parpol non parlemen sampai dengan parpol yang dalam aturan sebelumnya, secara syarat tak mampu berkontestasi, lantaran kendala aturan. 
dinamika 24 jam, sejak mk menyatakan sikapnya lewat putusan nomor : 60/puu-xxii/2024 pada selasa, 21 agustus 2024, level politik pusat bergolak senyap. 
khususnya di lingkungan eksekutif. begitu juga legislatif yang langsung mengagendakan rapat badan legislasi (banleg) yang digelar rabu, 21 agustus 2024. 
baca juga:presiden jokowi dorong transparansi dan pengawasan ketat pilkada 2024
baca juga:polres mukomuko gelar latihan pra operasional mantap praja jelang pilkada 2024
bagaimana di daerah? pastinya, poros-poros utama atau figur-figur potensial, mulai bergerilya memastikan kekuatan dan dominasinya atau pun berupaya menambahnya dengan menggaet partai-partai non parlemen. 
 
pendapatan berbeda hakim konstitusi m. guntur hamzah 
hasil rapat permusyawaratan hakim (rph) di mk pada kamis, 1 agustus 2024, turut diwarnai dengan perbedaan pendapatan alias dissenting opinion (cetak miring) hakim konstitusi. 
baca juga:polres mukomuko gelar tfg pengamanan pilkada 2024
baca juga:waspadai hoax jelang pilkada 2024, kapolsek: jangan saling adu domba!!
poin dissenting opinion hakim gundur diargumentasikan lewat dasar hukum sebagai berikut:
1. pasal a quo bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) uud 1945 yang menghendaki adanya persamaan antar semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan;
2. terhadap anggapan dan dalil permohonan tersebut, saya menilai bahwa yang pertama harus diperhatikan adalah dasar konstitusional dari pemberlakuan ketentuan yang mengatur mengenai kedua pemilihan umum tersebut, yakni pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan umum kepala daerah;
baca juga:kpu targetkan 90 persen, angka partisipasi masyarakat pada pilkada bengkulu, 27 november mendatang
baca juga:group band dari luar provisi ikuti festival band dan dance competition jingle pilkada bengkulu 
3. setelah melakukan pencermatan yang mendalam, saya berkeyakinan pasal 6a ayat (4) uud 1945 secara expressis verbis telah memberikan dasar konstitusional yang jelas dan eksplisit;
4. melalui pemahaman terhadap kata “demokratis” maka sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk menggunakan satu model tertentu dalam pemilihan kepala daerah, karena yang terpenting kepala daerah yang terpilih adalah representasi suara rakyat di daerah;
5. norma a quo tidak dapat begitu saja dinilai bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) karena selain tidak diatur secara eksplisit dan implisit di dalam konstitusi, juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, keadilan, dan prinsip demokrasi.
6. pilihan model dan mekanismenya tidak dapat diatur sama untuk semua aspek, apalagi jika pengaturan tersebut keluar dari konteks konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6a ayat (2) uud nri tahun 1945 untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pasal 18 ayat (4) uud nri tahun 1945 untuk pemilihan kepala daerah.
baca juga:dpmd ingatkan kades jaga netralitas jelang pilkada 2024
baca juga:terbuka lowong eselon ii hingga usai pilkada 
7. berkenaan dengan keberadaan norma a quo terkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. saya berpendapat, hal tersebut tidak relevan untuk dijadikan persoalan dalam kaitan soal pengusungan calon kepala daerah;
8. andaipun terjadi –not for sure yet-- perubahan atau meniadakan norma a quo sebagai aturan main dalam rangka pemenuhan rasa keadilan, quod non, hendaknya dilakukan jauh sebelum kontestasi dimulai bukan pada saat/sedang berlangsung.
9. saya berpikir, ke depan perlu adanya sebuah terobosan hukum (break through) dalam hal pengajuan permohonan pengujian 
undang-undang terkait isu kepemiluan di mahkamah konstitusi.
baca juga:pilkada tahun 2024, jumlah tps berkurang dari pilpes
baca juga:segera bersiap! ikuti festival band & dance competition jingle pilkada bengkulu, pendaftaran terbatas & gratis
10. dalam konteks perbandingan sistem hukum, di mahkamah agung amerika serikat telah memperkenalkan sebuah doktrin yang disebut purcell principle dalam kasus purcell v. gonzalez (2006) yang mana doktrin tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh mengubah peraturan pemilu terlalu dekat dengan pemilu, karena berisiko menimbulkan kebingungan.
11. berdasarkan seluruh argumentasi dan pertimbangan hukum tersebut di atas, sekali lagi, tidak ada keraguan bagi saya untuk menolak permohonan para pemohon dalam perkara a quo (wordt ongegrond verklaard). (*)