Bawaslu Minta KPU Geber Upaya Genjot Partisipasi Pemilih

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 16 Aug 2024 - 21:07

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Tri Suyanto-Radar Utara/Benny Siswanto-

Pengamat yang juga aktivis Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, SH, LLM, menilai dinamika sosial politik di Indonesia saat ini, salah satunya fenomena kolom kosong atau kotak kosong, dipengaruhi juga oleh sektor hukum.

Dia berujar, situasi ini mesti disikapi secara bijak oleh motor penyelenggara pemerintahan. Sebagai negara demokrasi dan negara hukum, perlu terus dilakukan pembangunan dan adaptasi di sektor regulasi menyikapi dinamika yang terjadi.

"Perlu ada penataan lebih lanjut, menyikapi fenomena kolom kosong di Indonesia saat ini," ungkapnya.

Mengupas dinamika sektor hukum, saat menjadi keynote speech dalam kegiatan yang digelar Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia atau AFI, baru-baru ini, Bivitri menjelaskan kegamangan dan kegelisahannya atas praktik hukum di Indonesia belakangan ini.

Satu hal yang paling disorotnya adalah pemikiran tentang hukum dan etika hukum di Indonesia saat ini. Dimana, kata dia, yang dibuntuti pertanyaannya "Dari mana mereka belajar?" ini adalah keberadaan kelompok pemikir hukum yang berpemahaman bahwa undang-undang berada di atas etik.

"Entah dimana mereka belajar itu," ungkapnya dalam unggahan di instagram pribadinya, saat menjadi keynote speech

Hukum bisa digunakan sebagai instrumen bagi penguasa. Hukum mempunyai daya paksa, agar dipatuhi semua warga. Baik bagi yang tengah berkuasa atau pun tidak.

Dua hal yang ditegasi Bivitri di sektor hukum saat ini adalah matinya demokrasi. Disinyalir, kata dia, saat ini kematian demokrasi yang terjadi, belum disadari secara massif.

Selain itu, Bivitri pun menyoroti mulai dari cara pandang positivistik hukum sampai dengan pragramatisme atau orientasi profesi hukum nir-etik.

Keduanya, menurut Bivitri memiliki kaitan erat dengan pembangunan demokrasi yang menjadi pakem prinsip dalam bernegara. Pengamat Hukum Tata Negara ini juga menyoroti soal fenomena kotak kosong di Indonesia saat ini.

bawaslu minta kpu geber upaya genjot partisipasi pemilih                             radarutara.bacakoran.co - nyaris dipastikan, de javu pilkada 2019 di daerah ini kembali terjadi lagi pada pilkada 2024, 23 november nanti. 
apa itu? kontestasi yang memfasilitasi lebih dari 219 ribu pemilih, akan dihadapkan dengan pasangan calon yang akan menantang kolom kosong. 
kondisi ini disebab, sentralistik dukungan partai politik kepada satu calon saja. arah politik yang mendominasi, menyebabkan perang psikis parpol-parpol potensial yang ujungnya tak lagi ada pilihan. 
laga kontestasi pilkada yang 27, 28 dan 29 agustus ini sudah memasuki masa pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tahun ini tengah dihadapkan dengan pandemi kolom kosong alias calon tunggal. 
baca juga:polres mukomuko gelar tfg pengamanan pilkada 2024
baca juga:waspadai hoax jelang pilkada 2024, kapolsek: jangan saling adu domba!!
ketua bawaslu bengkulu utara, tri suyanto, se, meminta agar kpud sudah memiliki mitigasi di sektor pencapaian upaya maksimal partisipasi pemilih di pilkada nanti. 
menurutnya, sosialisasi yang massif di kanal-kanal publik, akan berimplikasi pada menstimulasi calon pemilih untuk sadar dan mendukung penyelenggaraan kontestasi untuk memilih calon pemimpin. 
"karena kualitas dari pemilu hingga pilkada adalah tingkat partisipasi pemilih. menyikapi kemungkinan paslon akan melawan kolom kosong, harus dibarengi kpud dengan sosialisasi kepada calon pemilih," ujarnya.
lebih jauh, urgensi sosialisasi oleh kpud secara massif dan maksimal, guna mengantisipasi terjadinya apatisme pemilih dalam pilkada. 
baca juga:ketum golkar mundur, tak ganggu pilkada
baca juga:kpu targetkan 90 persen, angka partisipasi masyarakat pada pilkada bengkulu, 27 november mendatang
manakala kondisi itu terjadi, menurut bawaslu, akan sangat mempengaruhi kualitas pesta demokrasi. dimana, kata dia, satu suara sangat menentukan masa depan pembangunan untuk lima tahun mendatang. 
"kami berharap, kpud memiliki langkah kontijensi terhadap dinamika ini," terangnya. 
pengamat yang juga aktivis hukum tata negara, bivitri susanti, sh, llm, menilai dinamika sosial politik di indonesia saat ini, salah satunya fenomena kolom kosong atau kotak kosong, dipengaruhi juga oleh sektor hukum. 
dia berujar, situasi ini mesti disikapi secara bijak oleh motor penyelenggara pemerintahan. sebagai negara demokrasi dan negara hukum, perlu terus dilakukan pembangunan dan adaptasi di sektor regulasi menyikapi dinamika yang terjadi. 
baca juga:group band dari luar provisi ikuti festival band dan dance competition jingle pilkada bengkulu 
baca juga:dpmd ingatkan kades jaga netralitas jelang pilkada 2024
"perlu ada penataan lebih lanjut, menyikapi fenomena kolom kosong di indonesia saat ini," ungkapnya.
mengupas dinamika sektor hukum, saat menjadi keynote speech dalam kegiatan yang digelar asosiasi filsafat hukum indonesia atau afi, baru-baru ini, bivitri menjelaskan kegamangan dan kegelisahannya atas praktik hukum di indonesia belakangan ini. 
satu hal yang paling disorotnya adalah pemikiran tentang hukum dan etika hukum di indonesia saat ini. dimana, kata dia, yang dibuntuti pertanyaannya "dari mana mereka belajar?" ini adalah keberadaan kelompok pemikir hukum yang berpemahaman bahwa undang-undang berada di atas etik.
"entah dimana mereka belajar itu," ungkapnya dalam unggahan di instagram pribadinya, saat menjadi keynote speech 
baca juga:terbuka lowong eselon ii hingga usai pilkada 
baca juga:pilkada tahun 2024, jumlah tps berkurang dari pilpes 
hukum bisa digunakan sebagai instrumen bagi penguasa. hukum mempunyai daya paksa, agar dipatuhi semua warga. baik bagi yang tengah berkuasa atau pun tidak. 
dua hal yang ditegasi bivitri di sektor hukum saat ini adalah matinya demokrasi. disinyalir, kata dia, saat ini kematian demokrasi yang terjadi, belum disadari secara massif. 
selain itu, bivitri pun menyoroti mulai dari cara pandang positivistik hukum sampai dengan pragramatisme atau orientasi profesi hukum nir-etik. 
keduanya, menurut bivitri memiliki kaitan erat dengan pembangunan demokrasi yang menjadi pakem prinsip dalam bernegara. pengamat hukum tata negara ini juga menyoroti soal fenomena kotak kosong di indonesia saat ini. 
baca juga:polres mukomuko gelar tfg pengamanan pilkada 2024
baca juga:waspadai hoax jelang pilkada 2024, kapolsek: jangan saling adu domba!!
berkaca pada kontestasi 2019 silam, dia menyampaikan setidaknya terdapat 25 lokus penyelenggara kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di indonesia dengan calon tunggal. 
namun begitu, hasil kontestasi yang dipicu oleh dugaan kegagalan partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik itu, didominasi dengan kemenangan pasangan calon. 
satu-satunya, hasil yang kontraproduktif dari dominasi alias kolom kosong justru menjadi pemenang pilkada adalah terjadi di wilayah sulawesi yakni pemilihan walikota dan wakil walikota makassar. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 17 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan