KPU Persiapan Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Dinkes Terlibat

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 06 Aug 2024 - 21:03

Komisioner KPU Bengkulu Utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

Selain itu, memiliki pengalaman yang baik di bidang pemeriksaan kesehatan, memiliki sistem kegawatdaruratan yang mudah diakses, letaknya juga berada di ibu kota provinsi, kabupaten atau kota;

Kemudian lokasinya berada di wilayah yang memudahkan tindakan pengamana atau security handling, terdapat fasilitas pemeriksaan narkotika dan psikotropika yang terstandar dan rumah sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah.

"Untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai. Di dalam petunjuk teknis ini dijelaskan diantara memiliki instrumen GC-MS, rapid test, pot urine, bahan atau reagen pemeriksaan," jelasnya.

Parameter rumah sakit yang dapat direkomendasikan, terus Ganti, diterangkan mulai dari huruf a hingga huruf k. Maka surat yang dilayangkan kepada pemerintah daerah ini, tidak lepas dari beleid teknis yang telah dirilis KPU.

"Nantinya, kami akan memilih satu diantara 3 rumah sakit yang direkomendasikan oleh dinas kesehatan," ungkapnya.

Dijelaskan pula, tahapan yang kini masih bergulir di KPUD adalah terkait persiapan penetapan Daftar Pemilih Sementara atau DPS.

Ditempat berbeda, Divisi Data KPU, Aprogandi, menjelaskan proses terkini yang tengah berjalan saat ini adalah penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran (DPHP).

"Proses saat ini tengah dalam tahapan pleno kecamatan. Waktunya, akan dilaksanakan sampai dengan 7 Agustus," Aprograndi mengabarkan.

Begitu tuntas pleno penetapan DPHP, maka KPU kabupaten akan melanjutkan tahapannya dengan menggelar pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara atau DPS.

Secara tahapan, lanjut Aprogandi, waktunya dimulai sejak tanggal 9 Agustus hingga 11 Agustus mendatang. "Cuma jadwal fix, akan lebih dulu diplenokan internal, untuk menentukan jadwal pleno DPS tingkat kabupaten," terangnya.

Mencermati Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU yang kemudian diturunkan ke KPUD seluruh Indonesia.

kpu persiapan pendaftaran calon kepala daerah, dinkes terlibat                            radarutara.bacakoran.co - pendaftaran bakal calon kepala daerah, tidak lama lagi digelar. kpud, tengah mempersiapkan tahapan yang menentukan ini. 
divisi teknis kpu bengkulu utara, ganti budiarto, saat dibincangi di kantornya, membenarkan soal ini. lumrah saja, tahapan pendaftaran bakal calon pasangan kepala daerah, sesuai tahapan akan dimulai dari 27, 28 hingga 29 agustus 2024. 
"selain pkpu pendaftaran. penjelasan teknis dari kpu juga sudah turun," ungkap ganti di kantornya, selasa, 5 agustus 2024. 
petunjuk teknis itu, berupa keputusan komisi pemilihan umum nomor 1090 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024. 
baca juga:3 warga diserang hpr, seekor anjing mati ditembak 
baca juga:giliran pemkab bentuk tim soal pasien bpjs dipungut uang rp3,5 juta
komisioner ini menjelaskan, regulasi teknis tersebut mengatur serangkaian persiapan-persiapan yang sudah mulai dilakukan oleh kpud se indonesia. 
"salah satunya soal fasilitas kesehatan yang akan digunakan untuk cek kesehatan pasangan calon nantinya," ujar ganti. 
penentuan rumah sakit yang akan digunakan dalam cek kesehatan, terus dia, tidak ditetapkan oleh kpud. tapi, lebih dulu pemerintah daerah melalui dinas kesehatan menyampaikan 3 rumah sakit yang direkomendasikan. 
"kami akan bersurat soal ini ke pemerintah daerah, untuk mendapatkan rumah sakit yang direkomendasikan," jelasnya lagi. 
meski begitu, rumah sakit yang masuk dalam rekomendasi nantinya, persyaratannya sudah dijelas dalam rumpun aturan dari peraturan kpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah tahun 2024.
baca juga:dpmd serahkan draft sk perpanjangan jabatan kades ke bagian hukum
baca juga:het beras bulog naik lagi, diklaim untuk stabilisasi harga
kata ganti, kriterianya mulai dari ketersediaan tim penilai kesehatan, ketersediaan tim pendukung pemeriksaan kesehatan, seperti perawat, laborat hingga radiographer, alat perlengkapan pemeriksaan penunjang, ruangan khusus pemeriksaan kesehatan terpadu;
selain itu, memiliki pengalaman yang baik di bidang pemeriksaan kesehatan, memiliki sistem kegawatdaruratan yang mudah diakses, letaknya juga berada di ibu kota provinsi, kabupaten atau kota;
kemudian lokasinya berada di wilayah yang memudahkan tindakan pengamana atau security handling, terdapat fasilitas pemeriksaan narkotika dan psikotropika yang terstandar dan rumah sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah. 
"untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai. di dalam petunjuk teknis ini dijelaskan diantara memiliki instrumen gc-ms, rapid test, pot urine, bahan atau reagen pemeriksaan," jelasnya. 
baca juga:bbm subsidi sulit, pertamina dinilai berbelit-belit
baca juga:penundaan pengeringan irigasi tidak pengaruhi jadwal tanam padi sawah
parameter rumah sakit yang dapat direkomendasikan, terus ganti, diterangkan mulai dari huruf a hingga huruf k. maka surat yang dilayangkan kepada pemerintah daerah ini, tidak lepas dari beleid teknis yang telah dirilis kpu.
"nantinya, kami akan memilih satu diantara 3 rumah sakit yang direkomendasikan oleh dinas kesehatan," ungkapnya. 
dijelaskan pula, tahapan yang kini masih bergulir di kpud adalah terkait persiapan penetapan daftar pemilih sementara atau dps. 
ditempat berbeda, divisi data kpu, aprogandi, menjelaskan proses terkini yang tengah berjalan saat ini adalah penetapan daftar pemilih hasil pemutahiran (dphp). 
baca juga:penundaan pengeringan irigasi tidak pengaruhi jadwal tanam padi sawah
baca juga:dewan bu sahkan raperda apbd - p bengkulu utara 2024 melalui sidang paripurna kata akhir fraksi
"proses saat ini tengah dalam tahapan pleno kecamatan. waktunya, akan dilaksanakan sampai dengan 7 agustus," aprograndi mengabarkan. 
begitu tuntas pleno penetapan dphp, maka kpu kabupaten akan melanjutkan tahapannya dengan menggelar pleno penetapan daftar pemilih sementara atau dps. 
secara tahapan, lanjut aprogandi, waktunya dimulai sejak tanggal 9 agustus hingga 11 agustus mendatang. "cuma jadwal fix, akan lebih dulu diplenokan internal, untuk menentukan jadwal pleno dps tingkat kabupaten," terangnya. 
mencermati daftar penduduk potensial pemilih pemilu atau dp4 dari kementerian dalam negeri (kemendagri) kepada kpu yang kemudian diturunkan ke kpud seluruh indonesia.
baca juga:dinas dukcapil mukomuko turun ke sekolah rekam data ktp-el pelajar
baca juga:makan sehat dan hidup sehat tanpa harus berfokus pada penurunan berat badan
jumlah dp4 kabupaten bengkulu utara yang menjadi "pelototan" pantarlih dengan waktu maksimal hingga 25 juli itu, berjumlah 217.589 pemilih. 
jumlah tersebut, terbagi dalam 110.250 sebagai calon pemilih laki-laki dan 107.339 sebagai calon pemilih perempuan. jujugan pemutahiran data tersebut, di dalam data menjadi komposan 96.657 kepala keluarga. 
saat pelaksanaan pantarlih, estimasi lokus penyeleggaran pilkada 2024 di daerah ini sebanyak 499 tempat pemungutan suara dengan jumlah pemilih maksimal 500 pemilih per tps.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan