BPJS dan Dinkes Telusuri Soal Dugaan Oknum Dokter Pungut Rp 3,5 Juta

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Jumat , 02 Aug 2024 - 20:44

Terlihat Kades Mekar Mulya saat mendampingi pasien BPJS yang dipungut uang oleh oknum dokter-Radar Utara/ Wahyudi -

Karena pemerintah telah membiayai warga untuk mendapatkan pelayanan yang baik melalui jaminan kesehatan.

Termasuk Pemkab Mukomuko juga telah menganggarkan bagi warga kurang mampu dengan program Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

"Intinya masyarakat yang telah memiliki jaminan kesehatan pemerintah tersebut tidak dibenarkan dipungut biaya lainnya. Sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui pasien BPJS yang dipungut uang jutaan rupiah tersebut atas nama Eka Kurnia Wati, warga Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.

Pasien itu operasi benjolan ditubuhnya. Jumlah benjolan sebanyak tiga benjolan yakni dibagian tangan kiri dan dada.

Setelah melalui proses pemeriksaan hingga dijadwalkan di operasi. Oleh oknum dokter yang menangani pasien.

Oknum tersebut menyampaikan untuk menggunakan BPJS bisa dilakukan operasi satu benjolan.

Sedangkan untuk dua benjolan lainnya ada tambahan biaya sebesar Rp 3,5 juta.

Untuk pembayarannya tidak melalui manajemen RSUD, tapi ditransfer ke rekening oknum dokter yang bersangkutan. (*)

bpjs dan dinkes telusuri soal dugaan oknum dokter pungut rp 3,5 juta                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co – badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) dan dinas kesehatan (dinkes) kabupaten mukomuko turun tangan untuk menelusuri kebenaran informasi soal adanya dugaan oknum dokter di rsud mukomuko pungut uang hingga mencapai rp3,5 juta terhadap pasien yang menggunakan kartu badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan.
“kami masih mencari tahu lebih jauh mengenai adanya persoalan tersebut. nanti jika sudah ada hasilnya akan kita infokan lebih lanjut,” kata staf komunikasi dan kesekretariatan  bpjs bengkulu, deddy wahyudi.
saat ditanya adanya dugaan aturan yang dilanggar oleh oknum dokter tersebut. deddy  menyampaikan akan ada opsi-opsi untuk menindaklanjuti mengenai informasi pasien ada tambahan dana tersebut. 
baca juga:dewan minta indikator kemiskinan ekstrem dirubah
baca juga:anggota paskibraka jalani karantina, rewardnya liburan ke padang
yang jelas, bpjs menegaskan peserta bpjs harusnya sudah mendapatkan pelayanan yang baik. 
deddy juga mengimbau ketika ada suatu permasalahan diharapkan masyarakat maupun peserta jaminan kesehatan bisa menghubungi kantor-kantor bpjs terdekat maupun kanal-kanal yang ada.
“jika ada suatu permasalahan silakan lapor ke jajaran atau bisa langsung datang ke kantor bpjs terdekat,” imbaunya.
sementara itu kepala dinas kesehatan kabupaten mukomuko, bustam bustomo, skm mengaku telah berkomunikasi dengan bpjs kabupaten mukomuko. 
baca juga:bedah rumah milik 30 keluarga di selagan raya tahun 2025
baca juga:proyek bangsal bawang dinas pertanian mukomuko selamat
pihaknya dalam waktu dekat akan menurunkan tim untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai persoalan tersebut.
“kita akan turunkan tim dalam waktu dekat,” katanya.
pihaknya juga menyampaikan, jika informasi itu benar adanya. buatan sangat menyayangkan. 
karena pemerintah telah membiayai warga untuk mendapatkan pelayanan yang baik melalui jaminan kesehatan.
baca juga:penghapusan kemiskinan ekstrem harus dipercepat
baca juga:kades mekar mulya ngadu ke dewan soal jalan rusak
 termasuk pemkab mukomuko juga telah menganggarkan bagi warga kurang mampu dengan program jaminan kesehatan daerah (jamkesda).
"intinya masyarakat yang telah memiliki jaminan kesehatan pemerintah tersebut tidak dibenarkan dipungut biaya lainnya. sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” tegasnya.
sebagaimana diketahui pasien bpjs yang dipungut uang jutaan rupiah tersebut atas nama eka kurnia wati, warga desa mekar mulya, kecamatan penarik kabupaten mukomuko. 
pasien itu operasi benjolan ditubuhnya. jumlah benjolan sebanyak tiga benjolan  yakni dibagian tangan kiri dan dada.
baca juga:ketua dprd mukomuko marah, pasien bpjs dimintai uang
baca juga:rsud mukomuko sesalkan dugaan inprosedural oknum dokter
setelah melalui proses pemeriksaan hingga dijadwalkan di operasi. oleh oknum dokter yang menangani pasien. 
oknum tersebut menyampaikan untuk menggunakan bpjs bisa dilakukan operasi satu benjolan. 
sedangkan untuk dua benjolan lainnya ada tambahan biaya sebesar rp 3,5 juta. 
untuk pembayarannya tidak melalui manajemen rsud, tapi ditransfer ke rekening oknum dokter yang bersangkutan. (*)