PPPK Tidak Bisa Dipindah-Pindah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 18 May 2024 - 10:27

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Utara, Syarifah Inayati,SE-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Pembaruan-pembaruan sistem dalam upaya reformasi birokrasi yang menjadi misi pemerintah, ditengarai dengan terus berkurangnya sistem-sistem manual yang selama ini berlaku.

"Dalam melakukan penilaian, pimpinan unit kerja melakukannya dengan merujuk pada aplikasi ini. Kalau sebelumnya, SKP itu dibuat secara manual. Kali ini tidak," jelasnya.

Penegasan regulasi di sektor kepegawaian ini, dilakukan pemerintah untuk menata dan menjaga kualitas pelayanan publik yang diharapkan memiliki performa maksimal.

Maka pergeseran-pergeseran seorang ASN, tidak dapat dilakukan serta merta yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang menjadi fokus birokrasi pemerintahan.

Plt Kepala Dinkes Bengkulu Utara, NS Anik Khasyanti, S.Kep, MH, saat dikonfirmasi membenarkan penegasan BKP-SDM tersebut.

Layaknya sektor pendidikan. Tenaga Kesehatan menjadi salah satu obyek kebijakan pemerintah dalam pengadaan pegawai sejak 2023 lalu.

"Dia menyampaikan, penegasan tersebut menjadi samangat bersama untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan sejalan dengan transformasi dan reformasi birokrasi kepegawaian," pungkasnya. (*)

pppk tidak bisa dipindah-pindah                            radarutara.bacakoran.co - pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk, tidak bisa berpindah tugas di luar wilayah berdasarkan surat perjanjian kerja. 
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) bengkulu utara, syarifah inayati,se, saat dikonfirmasi tak menampik hal ini. 
"sesuai regulasi, tidak bisa dipindahkan," kata syarifah inayati, 5 januari 2024. 
dia menjelaskan, regulasi perihal pelarangan pemindahan seorang pppk ini, ditegaskan mulai dari peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang majamenen pppk. 
baca juga:bupati minta pppk maksimalkan kinerja, jangan main-main!
baca juga:ruang karier pppk dihalau aturan
selanjutnya, peraturan menteri panrb nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sampai dengan surat edaran kepala bkn nomor 11 tahun 2023 tentang penggunaan dan pemanfataan aplikasi e-kinerja bkn. 
mantan kepala dinas koperasi dan ukm ini menerangkan, penegasan beleid-beleid tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam manjaga iklim kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada lingkungan birokrasi. 
"proses penataan birokrasi ini terus dilakukan pemerintah bertahap. salah satunya, kedepan hanya ada 2 jenis pegawai di lingkungan birokrasi yakni pns dan pppk," ungkapnya, menjelaskan.
selain itu juga, tertib di sektor merit ini berkaitan dengan reformasi birokrasi yang juga dilakukan oleh pemerintah. dimana, terus dia, menjaga iklim birokrasi tidak hanya dijalankan pada instansi, tapi juga diawasi dalam sistem kendali yang teritegrasi. 
baca juga:belum gajian 3 bulan, guru pppk bengkulu utara ngeluh!
baca juga:pppk pensiun usia 60 tahun
contohnya, tidak bisa dipindahkannya seorang pppk ini, karena akan berkaitan dengan sistem pelaporan harian seorang asn seperti e-absensi hingga e-kinerja yang terus dilakukan sistem kontrol ketat dan terintegrasi. 
"e-absensi, e-kinerja itu harus sesuai dengan penempatan tugas," terangnya.
pembaruan-pembaruan sistem dalam upaya reformasi birokrasi yang menjadi misi pemerintah, ditengarai dengan terus berkurangnya sistem-sistem manual yang selama ini berlaku.
"dalam melakukan penilaian, pimpinan unit kerja melakukannya dengan merujuk pada aplikasi ini. kalau sebelumnya, skp itu dibuat secara manual. kali ini tidak," jelasnya.
baca juga:banggar sarankan alokasi gaji pppk diformulasikan pada apbdp 2024
baca juga:570 pppk teken kontrak, 90 lainnya masih tunggu ni
penegasan regulasi di sektor kepegawaian ini, dilakukan pemerintah untuk menata dan menjaga kualitas pelayanan publik yang diharapkan memiliki performa maksimal. 
maka pergeseran-pergeseran seorang asn, tidak dapat dilakukan serta merta yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang menjadi fokus birokrasi pemerintahan. 
plt kepala dinkes bengkulu utara, ns anik khasyanti, s.kep, mh, saat dikonfirmasi membenarkan penegasan bkp-sdm tersebut. 
layaknya sektor pendidikan. tenaga kesehatan menjadi salah satu obyek kebijakan pemerintah dalam pengadaan pegawai sejak 2023 lalu.
baca juga:nip 93 pppk pemprov bengkulu masih berproses
baca juga: bupati mian lantik dan serahkan sk 920 asn pppk di bengkulu utara
"dia menyampaikan, penegasan tersebut menjadi samangat bersama untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan sejalan dengan transformasi dan reformasi birokrasi kepegawaian," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 10 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan