Potensi Geser-Geser Pejabat Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 28 Jul 2024 - 20:54

Pengamat Kebijakan Publik, Salamun Haris,-UNRAS-

Fokus percepatan serapan anggaran, sudah harus menjadi cermatan daerah yang saat ini sudah memasuki semester kedua tahun anggaran berjalan.

Begitu juga dengan keberadaan pejabat definitif, turut mempengaruhi kualitas serapan anggaran.

Hal ini terkait dengan kerja-kerja pengambilan keputusan.

Layaknya 2 pejabat definitif yang kini masih kosong yakni di Dinas Kesehatan atau Dinkes dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang atau PUPR, setidaknya membopong anggaran cukup besar.

Total dari keduanya mencapai Rp 167,8 miliar yang harus dibelanjakan untuk memberikan efek domino di masyarakat dan pelayanan masyarakat.

Diketahui, Dinas Kesehatan, merupakan salah satu OPD bongsor anggaran di daerah ini.

Diketahui, OPD ini membopong anggaran total senilai Rp 88,2 miliar yang terbagi dalam total 1.247 paket kegiatan.

OPD yang kini fungsi pejabat utamanya dijalankan oleh Pelaksana Tugas atau Plt Kadis yang ditempati oleh Sekretaris yakni Ns Anik Khasyanti, MH.

Diketahui memiliki kegiatan lewat penyedia sebanyak 1.015 paket dengan anggaran sebesar Rp 50,3 miliar serta kegiatan swakola dalam 232 paket kegiatan dengan nilai Rp 37,9 miliar.

Begitu juga dengan Dinas PUPR, tahun ini membopong kegiatan anggaran yang totalnya sebesar Rp 79,6 miliar.

Total anggaran tersebut, menyebar dalam 282 kegiatan.

potensi geser-geser pejabat bengkulu utara                            radarutara.bacakoran.co - efek ikutan pada pelantikan hasil lelang jabatan untuk kadis pupr dan kadis kesehatan di lingkungan pemda bengkulu utara, memungkinkan daerah melakukan rotasi jabatan. 
logikanya, langkah itu sudah dilakukan lebih dulu pada pelantikan pada hari kedua pekan lalu. 
pengosongan jabatan strategis dengan ditariknya ramadanus kembali menempati kursi staf ahli, memungkinkan penempatan pejabat anyar. 
maka hampir dipastikan, rekomendasi akhir atas seleksi jpt itu kadis kesehatan dan kadis pupr, sudah bertengger di meja bupati mian. 
baca juga:mukomuko belum tetapkan status siaga kekeringan
baca juga:bpbd susun draf dokumen kontijensi bencana gempa dan tsunami
tinggal lagi eksekusinya, menjadi hak prerogatif kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian atau ppk di daerah. 
kalau tidak ingkar jadwal, hasil itu sudah harus dikukuhkan lewat pelantikan pada juli tahun 2024 ini.
bakal ada pergeseran pejabat lagi? selentingan mengemuka, adanya rencana pelantikan pejabat lainnya pada satu dua hari ini.
bersamaan danus ditarik kembali ke staf ahli, salah satu opd bongsor yakni sekretariat dprd turut terjadi cuplis pejabat. 
sekretaris dprd lama, evi fitriani, digeser ke badan penanggulangan bencana daerah (dpbd). 
baca juga:warga manfaatkan lahan pekarangan rumah untuk tanaman pangan
baca juga:pemdes lubuk sanai 2 salurkan blt-dd bulan juli kepada 26 kpm
sementara jabatan lawas evi, kini ditempati eka hendriyadi. 
mantan inspektur inspektorat daerah itu, kini mengomandoi total anggaran nyaris rp 30 miliar tahun 2024 ini di sekretariat dewan yang kegiatan anggaran didominasi swakelola nyaris rp 21 miliar. 
sisanya, hampir 9 miliar dikerjakan lewat penyedia. 
pengamat kebijakan publik, salamun haris, menilai pelantikan hasil lelang jabatan sudah mesti harus dilakukan pemerintah daerah secepat mungkin. 
bukan hanya persoalan nuansa politis yang suka tidak suka membayangi dalam setiap percaturan eselonering di tahun politik. 
baca juga:innalillahi...warga kota bengkulu ini tertipu rp79 juta karena kepincut nissan juke di facebook
baca juga:jangan sampai terlambat ! kenali penyebab, gejala dan cara mengatasi mata katarak
pria yang juga mantan wakil bupati ini yang secara fungsi memiliki tugas pengawasan pembangunan.
menilai pemda bengkulu utara harus fokus pada kualitas serapan anggaran tahun berjalan yang masih menggambarkan perlunya kerja-kerja strategis. 
"maka sebaiknya, satker-satker yang membopong anggaran tidak sedikit itu, dipimpin oleh seorang pejabat definitif," ungkapnya. 
dekan fakultas ilmu sosial dan ekonomi (fise) universitas ratu samban yang juga pengampu mata kuliah kebijakan publik itu, menyampaikan.
kualitas serapan anggaran yang akan berimplikasi pada pembangunan dengan faktor ikutan seperti lahirnya lapangan kerja di daerah dan lainnya, harus mampu direpresentasikan daerah dalam kebijakan-kebijakannya. 
baca juga:lakon wayang, bagong bangun desa pariwisata
baca juga:benarkah daun jambu biji berkhasiat untuk obat kuat alami ! simak faktanya berikut ini
"termasuk di sektor merit. karena ini bukan sekadar menempatkan sdm pegawai negari hasil seleksi semata. 
tapi akan menjadi motor angka serapan anggaran di daerah yang berkejar dengan waktu," ujarnya.    
  fokus percepatan serapan anggaran, sudah harus menjadi cermatan daerah yang saat ini sudah memasuki semester kedua tahun anggaran berjalan. 
begitu juga dengan keberadaan pejabat definitif, turut mempengaruhi kualitas serapan anggaran.
 hal ini terkait dengan kerja-kerja pengambilan keputusan. 
baca juga:jangan lewatkan ! temukan manfaat dari konsumsi daun tawa bagi kesehatan
baca juga:ini cara menghilangkan lemak diperut dengan tidur. ini penjelasannya waktunya dari dr.zaidul akbar
layaknya 2 pejabat definitif yang kini masih kosong yakni di dinas kesehatan atau dinkes dan dinas pekerjaan umum penataan ruang atau pupr, setidaknya membopong anggaran cukup besar. 
total dari keduanya mencapai rp 167,8 miliar yang harus dibelanjakan untuk memberikan efek domino di masyarakat dan pelayanan masyarakat. 
diketahui, dinas kesehatan, merupakan salah satu opd bongsor anggaran di daerah ini. 
diketahui, opd ini membopong anggaran total senilai rp 88,2 miliar yang terbagi dalam total 1.247 paket kegiatan. 
opd yang kini fungsi pejabat utamanya dijalankan oleh pelaksana tugas atau plt kadis yang ditempati oleh sekretaris yakni ns anik khasyanti, mh. 
baca juga:mukomuko belum tetapkan status siaga kekeringan
baca juga:bpbd susun draf dokumen kontijensi bencana gempa dan tsunami
diketahui memiliki kegiatan lewat penyedia sebanyak 1.015 paket dengan anggaran sebesar rp 50,3 miliar serta kegiatan swakola dalam 232 paket kegiatan dengan nilai rp 37,9 miliar. 
begitu juga dengan dinas pupr, tahun ini membopong kegiatan anggaran yang totalnya sebesar rp 79,6 miliar. 
total anggaran tersebut, menyebar dalam 282 kegiatan. 
total kegiatan tersebut terbagi lewat penyedia dengan angka rp 74,3 miliar serta 81 paket kegiatan dalam skema swakelola dengan nilai hampir rp 5,1 miliar. 
lelang jabatan untuk jabatan kadis pupr, diikuti oleh 4 peserta yakni agus sulaiman, s.pi,m.ling, ferdian hadi saputra, st, m.si, munadi, sp dan rujito, st. 
baca juga:bpbd susun draf dokumen kontijensi bencana gempa dan tsunami
baca juga:warga manfaatkan lahan pekarangan rumah untuk tanaman pangan
sedangkan jabatan kadis kesehatan diikuti oleh ns anik khasyanti, s.kep, mh, cokro, skm, ida kurniasari, s.far, apt, nur imansyah, skm dan dr sarizki puspita.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan