Kisruh Tabat 2 Kabupaten di Provinsi Bengkulu, Tunggu Putusan MK!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 21 Jul 2024 - 20:48

Tapal Batas Bengkulu Utara - Lebong-Radar Utara/Benny Siswanto-

Sidang perkara konstitusi oleh Pemda Lebong selaku Pemohon yang menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai Pengacaranya itu, turut dihadiri lainnya yakni 10 para pihak terkait yang meliputi : 1. Hendri Donan (Pemerintah Provinsi Bengkulu)

2. Roseffendi (Pemerintah Provinsi Bengkulu); 3. Ade Wahyu Saputra (Pemerintah Provinsi Bengkulu); 4. Rahmat Hidayat (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara).

Selanjutnya 5. Irsaliyah Yurda (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara); 6. Ardiansyah (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara); 7. Mochammad Arif Rachmansyah (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara); 8. Witri Lizayati (ATR/BPN Provinsi Bengkulu); 9. Adi Fahriadi Ritonga (ATR/BPN Provinsi Bengkulu) dan 10.Yogastio Esadimmarca (ATR/BPN Provinsi Bengkulu).

Dalam persidangan itu, majelis MK pada akhirnya membacakan putusan selanya yang menegasi 3 hal yakni sebagai berikut:

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak putusan ini diucapkan;

2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak mediasi selesai dilakukan.

3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 hari sejak mediasi selesai dilakukan

Dipantau, usai mediasi di Pemprov Bengkulu yang kali pertamanya dihadiri langsung Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Pertemuan 2 pemerintahan yakni Pemda Lebong dan Pemda Bengkulu Utara serta dihadiri pula Pemprov Bengkulu, turut menghadiri mediasi yang digelar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Hari Jum'at, 14 Juni 2024 lalu.

Pertemuan yang masih dalam ruang lingkup amar putusan sela MK ini, berujung pada sikap masing-masing sehingga disimpulkan menunggu putusan inkrah MK.

kisruh tabat 2 kabupaten di provinsi bengkulu, tunggu putusan mk!                             radarutara.bacakoran.co - penyelesaian sengketa tapal batas atau tabat antar 2 kabupaten di provinsi bengkulu, terhitung 22 juli 2024 ini, persis memasuki 4 bulan sejak putusan sela dibacakan.
padahal, majelis konstitusi yang diketuai, suhartoyo, dalam putusan sela atas perkara pengujian undang-undang atau puu dengan nomor : 71/puu-xxi/2023, lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat ini, merencanakan memutus perkara ini 3 bulan terhitung sejak putusan sela dibacakan. 
karenanya, saat itu, majelis konstitusi memberikan ruang bagi gubernur bengkulu untuk memediasi. waktunya diberikan selama 3 bulan. itu artinya, sudah habis sejak 22 juni 2024 lalu.
dua kali mediasi di tingkat provinsi, tidak membuahkan hasil. bahkan, pertemuan antar pemerintahan di daerah ini, dimediasi lagi di kementerian dalam negeri (kemendagri), juga tanpa kesepatan. artinya, putusan mk akan menjadi alternatif terakhir menyikapi seteru lama yang tak pernah berujung selama ini. 
baca juga:ruang karier pppk dihalau aturan
baca juga:aksi tuntutan desa penyangga ke pt air muring bakal meluas & berlanjut
diketahui, gugatan yang disampaikan oleh kopli ansori dan carles ronsen yang notabene merupakan bupati dan ketua dprd lebong itu, terkait pengujian materiil undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956, dan undang-undang darurat nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selatan sebagai undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. 
jika mencermati putusan sela yang dibacakan majelis konstitusi pada jumat, 22 maret 2024, pukul 08.04 – 08.32 wib 
ruang sidang gedung mahkamah konstitusi ri, jakan medan merdeka barat no. 6, jakarta pusat, maka waktu mediasi yang diberikan mk kepada gubernur bengkulu, telah habis. 
seteru tapal batas yang menempatkan pemda lebong sebagai pemohon dengan pemda bengkulu utara sebagai pihak terkait ini, tengah menunggu putusan saja. 
baca juga:aren smulen varietas khas bengkulu potensial lahirkan usaha padat karya 
baca juga:tradisi sedekah laut di desa nelayan belum masuk even resmi daerah
pasalnya, sebagaimana amar putusan yang dibacakan majelis konstitusi sebayak 9 orang yakni suhartoyo selaku ketua, serta 8 anggota masing-masing : saldi isra, anwar usman, arief hidayat, wahiduddin adams, manahan mp sitompul, enny nurbaningsih, daniel yusmic p foekh serta m guntur hamzah itu, memberikan tenggat waktu mediasi 3 bulan, sejak putusan dibacakan. 
membaca risalah persidangan, pemohon saat itu diwakili radius febrian, sedangkan dari unsur pemerintah selaku termohon yakni purwoko (kemenkumham), wahyu jaya setia (kemenkumham) serta puti dwi jayanti (kemendagri). 
sidang perkara konstitusi oleh pemda lebong selaku pemohon yang menggandeng yusril ihza mahendra sebagai pengacaranya itu, turut dihadiri lainnya yakni 10 para pihak terkait yang meliputi : 1. hendri donan (pemerintah provinsi bengkulu)
2. roseffendi (pemerintah provinsi bengkulu); 3. ade wahyu saputra (pemerintah provinsi bengkulu); 4. rahmat hidayat (pemerintah kabupaten bengkulu utara). 
baca juga:askab pssi mukomuko dipimpin weri tri kusumaria
baca juga:bkd maksimalkan potensi pajak air bawah tanah milik perusahaan
selanjutnya 5. irsaliyah yurda (pemerintah kabupaten bengkulu utara); 6. ardiansyah (pemerintah kabupaten bengkulu utara); 7. mochammad arif rachmansyah (pemerintah kabupaten bengkulu utara); 8. witri lizayati (atr/bpn provinsi bengkulu); 9. adi fahriadi ritonga (atr/bpn provinsi bengkulu) dan 10.yogastio esadimmarca (atr/bpn provinsi bengkulu). 
dalam persidangan itu, majelis mk pada akhirnya membacakan putusan selanya yang menegasi 3 hal yakni sebagai berikut: 
mengadili:
sebelum menjatuhkan putusan akhir:
1. memerintahkan kepada gubernur provinsi bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara pemerintah kabupaten lebong dengan pemerintah kabupaten bengkulu utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah kabupaten bengkulu utara di bawah supervisi kementerian dalam negeri dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak putusan ini diucapkan;
baca juga:waspadai penyakit ispa selama kemarau, warga diminta pakai masker
baca juga:5 rekomendasi leptop gaming terbaik dengan spesifikasi gahar, harga di bawah 20 juta
2. memerintahkan kepada gubernur provinsi bengkulu untuk melaporkan kepada mahkamah mengenai hasil mediasi antara pemerintah kabupaten lebong dengan pemerintah kabupaten bengkulu utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak mediasi selesai dilakukan.
3. memerintahkan kepada kementerian dalam negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 hari sejak mediasi selesai dilakukan
dipantau, usai mediasi di pemprov bengkulu yang kali pertamanya dihadiri langsung gubernur bengkulu, rohidin mersyah. pertemuan 2 pemerintahan yakni pemda lebong dan pemda bengkulu utara serta dihadiri pula pemprov bengkulu, turut menghadiri mediasi yang digelar di kementerian dalam negeri (kemendagri) pada hari jum'at, 14 juni 2024 lalu. 
pertemuan yang masih dalam ruang lingkup amar putusan sela mk ini, berujung pada sikap masing-masing sehingga disimpulkan menunggu putusan inkrah mk. 
baca juga:benarkah kepala udang efektif untuk kesehatan, simak faktanya berikut ini
baca juga: kenapa wanita di anjurkan membatasi mengkonsumsi kopi ! simak penjelasan dari dr. boyke berikut
untuk diketahui, mk merupakan pengadilan pertama dan terakhir dalam sistem pengujian undang-undang. maka putusannya pun bersifat final dan mengikat. 
kabag hukum pemda bengkulu utara, irsyalia yurdha, sh, mh, ketika dikonfirmasi mengatakan, secara pemerintahan pemda bengkulu utara bersifat pasif. 
"ya kita tunggu saja. karena dalam pokok perkara, posisi kita (pemda bengkulu utara) adalah sebagai pihak terkait," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 22 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan