Daerah Mulai Bidani Anggaran 2025

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 16 Jul 2024 - 21:05

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) BU, Masrup, SSTP, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

Dia belum mengungkap postur anggaran yang dibahas dengan Banggar. Penyampaian dan pembahasan yang dilakukan, kata dia, tidak lepas dari aturan mekanis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Proses yang terbilang premature ini, memang diatur oleh regulasi. Diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegasi soal ini.

"Karena kita juga kan masih menunggu TKD," ujarnya. TKD adalah Transfer Keuangan ke Daerah yang berisikan pagu-pagu anggaran mulai dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, pula ploting Dana Desa untuk tahun berikutnya.

Produk hukum di sektor keuangan yang diterbitkan Kementerian Keuangan itu, pastinya menunggu hasil pasti slot-slot anggaran yang dituangkan dalam Undang-Undang APBN yang kini masih bergulir dibahas di tingkat pusat yakni antara Kementerian Keuangan dan DPR.

Masrup membenarkan, untuk melaju ketika dipandang diperlukan adanya Perubahan APBD tahun berjalan, wajib melalui adanya kesepakatan rencana KUA-PPAS Tahun berikutnya.

Dalam ketentuan PP Nomor 12/2019 serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, secara jadwal, pembahasan dan pengesahan APBD 2025, wajib disahkan paling lambat 30 November atau satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.

Sekadar mengulas, Rancangan APBD Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Tahun Anggaran (TA) 2024, saat dalam nota pengantar oleh kepada legislatif yang dibacakan Bupati Ir H Mian, menyampaikan slot-slot asumtifnya.

Dalam paparannya, Bupati menjabarkan gambaran APBD tahun politik itu terdiri dari asumi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 81 miliar.

Disusul lagi dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 1,1 triliun sampai dengan penerimaan lainnya yang sah sebesar Rp 17,8 miliar.

Nyaris rinci, politisi PDIP itu mengungkapkan skenario fiskal yang optimis, menampal defisit yang diproyeksikan, lantaran penerimaan pembiayaan daerah diasumsikan nilainya mencapai Rp 42 miliar.

daerah mulai bidani anggaran 2025                            radarutara.bacakoran.co - asumsi anggaran tahun 2025, kini sudah bergulir di gelanggang pembahasan. pantauaun ru, selasa, 16 juli 2024, tim anggaran pemerintah daerah (tapd) dan badan anggaran (banggar) sebagai representasi dari eksekutif dan legislatif, mulai membahasnya. 
walau begitu, sifat pembahasan kemarin itu, sebatas awalan. pasalnya, daerah praktis belum memiliki pegagangan kuat sebagai patokan merancang postur apbd tahun depan. 
hanya saja, regulasi mengatur, mewajibkan adanya kesepakatan bersama atas rencangan kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas). kesepakatan itu, sebagai prasyarat, untuk melakukan perubahan apbd tahun anggaran berjalan.  
komposan legislatif membenarkan, adanya rapat yang dipimping langsung ketua dprd bengkulu utara, sonti bakara, sh, dalam rapat banggar dan tapd itu. 
baca juga:breaking news! rute penerbangan bengkulu-batam dibuka bulan agustus
baca juga:desa tanjung anom realisasikan anggaran ketahan pangan dengan bibit sayuran
diketahui, ketua dprd menjadi jabatan ex officio yang menduduki posisi ketua dalam formasi banggar. layaknya dalam badan musyawarah atau banmus yang menjadi alat lembaga dalam meramu matriks penjadwalan agenda kedewanan.
"benar, proses pembahasan rancangan kua-ppas 2025 sudah dimulai," ungkapnya, selasa, 16 juli 2024. sedianya, rapat itu dijadwalkan sebelum siang. 
tapi tertunda, lantaran sonti bakara, lebih dulu menghadiri rapat komprehensif yang digelar pemda bengkulu utara, menyikapi seteru di sekitaran areal hak guna usaha pt agricinal sebelat, soal bancakan panen sawit di areal sempadan sungai senabah yang ada di wilayah kecamatan putri hijau. 
komposan tapd bengkulu utara, yang juga ketua badan keuangan dan aset daerah (bkad), masrup, sst.pi, m.si, membenarkan rapat tersebut. 
baca juga:tragedi penembakan warga, agricinal dinilai harus bertanggungjawab
baca juga:isyarakatkan berpasangan, dani-wan sui gandeng koalisi 9 parpol
sesuai aturan mekanisme, masrup menyampaikan, daerah telah menyampaikan rancangan kua-ppas apbd murni 2025 itu sesuai waktu yang dibenarkan regulasi teknis penganggaran. 
"tadi sudah mulai pembahasan," ujar masrup, membenarkan. 
dia belum mengungkap postur anggaran yang dibahas dengan banggar. penyampaian dan pembahasan yang dilakukan, kata dia, tidak lepas dari aturan mekanis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
proses yang terbilang premature ini, memang diatur oleh regulasi. diketahui, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menegasi soal ini. 
baca juga:program rtlh, upaya tni tingkatkan kualitas hidup masyarakat
baca juga:camat pastikan jalan gembung raya jadi perhatian serius
"karena kita juga kan masih menunggu tkd," ujarnya. tkd adalah transfer keuangan ke daerah yang berisikan pagu-pagu anggaran mulai dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil, pula ploting dana desa untuk tahun berikutnya.
produk hukum di sektor keuangan yang diterbitkan kementerian keuangan itu, pastinya menunggu hasil pasti slot-slot anggaran yang dituangkan dalam undang-undang apbn yang kini masih bergulir dibahas di tingkat pusat yakni antara kementerian keuangan dan dpr.
masrup membenarkan, untuk melaju ketika dipandang diperlukan adanya perubahan apbd tahun berjalan, wajib melalui adanya kesepakatan rencana kua-ppas tahun berikutnya.  
dalam ketentuan pp nomor 12/2019 serta permendagri nomor 64 tahun 2020, secara jadwal, pembahasan dan pengesahan apbd 2025, wajib disahkan paling lambat 30 november atau satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran sebelumnya. 
baca juga:das senabah haram untuk digarap, agricinal wajib gali parit pembatas
baca juga:dinas damkar rancang bangun bank penampungan air
sekadar mengulas, rancangan apbd kabupaten bengkulu utara (bu) tahun anggaran (ta) 2024, saat dalam nota pengantar oleh kepada legislatif yang dibacakan bupati ir h mian, menyampaikan slot-slot asumtifnya. 
dalam paparannya, bupati menjabarkan gambaran apbd tahun politik itu terdiri dari asumi pendapatan asli daerah (pad) sebesar rp 81 miliar. 
disusul lagi dari pendapatan transfer pemerintah pusat rp 1,1 triliun sampai dengan penerimaan lainnya yang sah sebesar rp 17,8 miliar.
nyaris rinci, politisi pdip itu mengungkapkan skenario fiskal yang optimis, menampal defisit yang diproyeksikan, lantaran penerimaan pembiayaan daerah diasumsikan nilainya mencapai rp 42 miliar. 
baca juga:pembelian mobil damkar gagal total
baca juga:dpmd tunggu petunjuk mendagri soal pengukuhan perpanjangan jabatan kades
persis, setara dengan defisit yang ditulis. angka tersebut, berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) hasil perhitungan anggaran tahun berjalan.
lebih jauh, dalam asumsi bejana anggaran dengan bobot rp 1,3 triliun. mian juga menjabar beberapa proyeksi belanja. 
seperti belanja operasional, kata dia, diploting rp 879 miliar. selain itu, untuk belanja modal dialokasikan sebesar rp 117 miliar serta asumsi transfer sebesar rp 258 miliar.
selanjutnya, bupati juga mengabarkan, ploting pusat dari slot dana bagi hasil (dbh) untuk daerah ini memiliki nominal yang relatif meningkat. 
baca juga:breaking news! rute penerbangan bengkulu-batam dibuka bulan agustus
baca juga:desa tanjung anom realisasikan anggaran ketahan pangan dengan bibit sayuran
angkanya mencapai rp 125 miliar. turut menyelip, skenario fiskal tahun depan memproyeksikan pengeluaran pembiayaan daerah yang diasumsikan tidak lebih rp 2,5 miliar.
soal dbh, kata mian, penegasannya sebagaimana dituangkan dalam surat direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan s-128/pk/2023 tertanggal 21 september 2023. 
diketahui, pendapatan asi daerah (pad) yang dimotori badan pendapatan daerah (bapenda) tahun 2023 ini, dipatok rp 25,7 miliar. 
nominal tertingginya masih disokong maksimal dari pajak penerangan jalan sumber lain sebesar rp 15 miliar. realisasi hingga oktober 2023 ini, sudah di angka rp 8,5 miliar.
"belanja tak terduga (btt) sebesar rp 30 miliar," jabarnya, membaca.
baca juga:tragedi penembakan warga, agricinal dinilai harus bertanggungjawab
baca juga:isyarakatkan berpasangan, dani-wan sui gandeng koalisi 9 parpol
catatan radar utara, di tengah fakta seluruh fraksi dprd bu, menyepakati rancangan apbd tahun anggaran (ta) 2024 untuk dijadikan peraturan daerah (perda) pada 29 november 2023. 
menukil beberapa poin penyampaian laporan badan anggaran (banggar) dalam paripurna yang dibacakan sekretaris banggar, dra evi fitriani, menjabarkan adanya kesepakatan kenaikan proyeksi pendapatan daerah dari asumsi awal. 
angkanya, sebesar rp 125 m, sehingga asumsi anggaran menjadi rp 1,371 triliun. silpa awalnya rp 42 miliar, menjadi rp 55 miliar. 
praktis, terjadi tambahan belanja daerah sebesar rp 139 miliar dengan total belanja daerah sebesar rp 1,4 triliun. 
dalam paparan lewat nota pengantar awal, opsi laten dipaparkan eksekutif. defisit anggaran yang terjadi, bakal ditampal dengan skenario pembiayaan netto daerah. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 17 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan