Tragedi Penembakan Warga, Agricinal Dinilai Harus Bertanggungjawab

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Selasa , 16 Jul 2024 - 20:55

Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH-Radar Utara/Doni Aftarizal-

"Kita dulu pernah melakukan kunjungan kerja ke PT. Agricinal, berkaitan dengan perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bengkulu tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)," beber Usin.

Raperda tersebut, jelas Usin, saat ini sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dari kunjungan kerja itu, Agricinal mengaku telah melepas wilayah DAS yang dimaksud.

"Walaupun DAS sudah di lepas, sebagaimana Perda RPPLH, ketika perusahaan berniat mengurus perpanjangan izin HGU, mereka wajib mengembalikan DAS itu sebagaimana fungsi semestinya yakni menjadi hutan, bukannya kelapa sawit," jelas Usin.

Karena tanaman kelapa sawit dilarang dan tidak bisa melindungi DAS. Makanya sesuai Perda RPPLH, Agricinal harus menyusun rencana proposal untuk penguatan perlindungan DAS.

"Proposal itu termasuk syarat untuk mengajukan kepengurusan perpanjangan izin HGU. Kalau tidak menyusun rencana proposal tu, maka sudah barang tentu dan patut diduga PT. Agricinal juga sudah melanggar Perda," tambah Usin.

Lebih lanjut Usin mengatakan, disamping itu pemda dan pihak terkait lainnya seperti Badan Pertahanan Nasional (BPN), juga harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk menuntaskan konflik HGU PT. Agricinal.

"Dugaan penembakan itukan terjadi akibat konflik HGU perusahaan, seperti batas-batas yang tidak jelas. Termasuk mana saja lahan yang telah diinklubkan. Ini harus menjadi fokus untuk diselesaikan," demikian Usin. (tux)

tragedi penembakan warga, agricinal dinilai harus bertanggungjawab                            bengkulu ru - pt. agricinal dinilai harus ikut bertanggungjawab, atas dugaan tragedi penembakan dua warga sipil yang merupakan buntut dari konflik hak guna usaha (hgu).
demikian ditegaskan anggota komisi ii dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh.
"agricinal harus dituntut bertanggungjawab terhadap peristiwa dugaan penembakan, dan juga terhadap dua warga yang menjadi korban," tegas usin.
mengingat, lanjut usin, penurunan aparat baik dari polda bengkulu ataupun polres bengkulu utara di bawah kendali operasi (bko), pasti merupakan permintaan dari pt. agricinal.
baca juga:isyarakatkan berpasangan, dani-wan sui gandeng koalisi 9 parpol
baca juga:program rtlh, upaya tni tingkatkan kualitas hidup masyarakat
"kalau tidak diawali permintaan dari perusahaan, tidak mungkin juga polri menurunkan atau mengerahkan personilnya ke sana," kata politisi partai hati nurani raykat (hanura) ini, selasa 16 juli 2024.
ironisnya lagi, sambung usin, sering dengan permintaan pengamanan bko dari polri tersebut, perusahaan malah tidak menjelaskan atau menunjukkan batas-batas mana yang harusnya diamankan dan yang tidak.
"ketika perusahaan menjelaskan batas-batas yang harus diamankan, kejadian dugaan penembakan terhadap warga sipil bisa saja terhindarkan," sesal usin.
dibagian lain usin menerangkan, dari informasi yang diterima pihaknya, lokasi kejadian dugaan penembakan itu di wilayah daerah aliran sungai (das). 
baca juga:camat pastikan jalan gembung raya jadi perhatian serius
baca juga:das senabah haram untuk digarap, agricinal wajib gali parit pembatas
"sepengetahuan kita, wilayah das itu harusnya sudah dikeluarkan perusahaan ketika melakukan kepengurusan izin perpanjangan hgu. artinya tidak lagi menjadi tanggungjawab atau peguasaan atau wilayah panen perusahaan," terang usin.
sehingga menimbulkan tandatanya, ketika perusahaan tetap meminta bko dari kepolisian untuk mengamankan wilayah das yang harusnya beralih tanggungjawabnya pada bp-das ataupun instansi yang ada di lingkungan pemerintah daerah (pemda).
"kita dulu pernah melakukan kunjungan kerja ke pt. agricinal, berkaitan dengan perumusan rancangan peraturan daerah (raperda) provinsi bengkulu tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rpplh)," beber usin.
raperda tersebut, jelas usin, saat ini sudah disahkan menjadi peraturan daerah (perda). dari kunjungan kerja itu, agricinal mengaku telah melepas wilayah das yang dimaksud.
baca juga:dinas damkar rancang bangun bank penampungan air
baca juga:pembelian mobil damkar gagal total
"walaupun das sudah di lepas, sebagaimana perda rpplh, ketika perusahaan berniat mengurus perpanjangan izin hgu, mereka wajib mengembalikan das itu sebagaimana fungsi semestinya yakni menjadi hutan, bukannya kelapa sawit," jelas usin.
karena tanaman kelapa sawit dilarang dan tidak bisa melindungi das. makanya sesuai perda rpplh, agricinal harus menyusun rencana proposal untuk penguatan perlindungan das.
"proposal itu termasuk syarat untuk mengajukan kepengurusan perpanjangan izin hgu. kalau tidak menyusun rencana proposal tu, maka sudah barang tentu dan patut diduga pt. agricinal juga sudah melanggar perda," tambah usin.
lebih lanjut usin mengatakan, disamping itu pemda dan pihak terkait lainnya seperti badan pertahanan nasional (bpn), juga harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk menuntaskan konflik hgu pt. agricinal.
baca juga:dpmd tunggu petunjuk mendagri soal pengukuhan perpanjangan jabatan kades
baca juga:seragam sekolah belum dibagi, ramon: tunggu data siswa valid
"dugaan penembakan itukan terjadi akibat konflik hgu perusahaan, seperti batas-batas yang tidak jelas. termasuk mana saja lahan yang telah diinklubkan. ini harus menjadi fokus untuk diselesaikan," demikian usin. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 17 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan