Honor dan Dana Operasional Badan Adhoc hingga Sekretariat Belum Cair

honor dan dana operasional badan adhoc hingga sekretariat belum cair radarutara.bacakoran.co - ribuan orang yang tergabung dalam badan adhoc di lingkungan kpu bengkulu utara provinsi bengkulu, saat ini masih menunggu pencairan honornya.  bukan itu saja, ribuan orang ini meliputi komisioner badan adhoc mulai dari ppk, pps sampai dengan pantarlih. termasuk juga sumber daya manusia atau sdm kesekretariatan. anggaran operasional bulanan, turut belum pula dicairkan oleh kpud setempat.  sekretaris kpu bengkulu utara, samsul bahri, s.sos, saat dikonfirmasi ru, tak menampik kondisi ini. walau pun, samsul sendiri menegasi, belum cairnya anggaran tersebut bukan tanpa sebab.  "saat ini masih dalam proses pembuatan rekening yang belum rampung," ujar samsul bahri, lewat aplikasi perpesanan, senin, 15 juli 2024.  baca juga:tensi tinggi senabah, stop bancakan cuan di lahan sempadan baca juga:dugaan penembakan warga sipil, rohidin: tuntaskan akar permasalahan meski belum menjelas tenggat waktu penyelesaian, samsul menegasi, begitu proses administratif tersebut rampung, maka anggaran-anggaran yang belum cair mulai dari honor, sampai dengan anggaran operasional bulanan, bakal ditransfer ke rekening-rekening kesekretariatan.  "begitu nanti proses pembuatan rekeningnya rampung dan clear, untuk honor ppk dan pps beserta sekretariat baru kita transferkan," jelasnya lagi.  maka anggaran yang tengah ditunggu barisan panitia adhoc di lingkungan penyelenggara kontestasi ini, kumulasinya di angka miliaran rupiah.  paling kecilnya saja, adalah untuk honor petugas pemutahiran data pemilih atau pantarlih. jumlahnya mencapai 840 orang yang menyebar pada lokus tempat pemungutan suara atau tps nantinya.  baca juga:kerja nyata, mahasiswa kkn uinfas ikuti budidaya magot dan kunjungi vihara di desa rama agung baca juga:seteru perusahaan sawit dengan warga berujung aksi penembakan oleh aparat, begini sikap kepala daerah barisan adhoc itu, memiliki masa kerja selama satu bulan yang akan paripurna pada 24 juli ini. honornya, sebesar rp 1.000.000 perorangnya.  adapun jumlah pantarlih yang kini tengah melaksanakan tugasnya, diterangkan dedi berjumlah 841 orang. khusus untuk honornya saja, dengan masa kerja terhitung mulai 24 juni sampai dengan 25 juli 2024, kpud harus merogoh anggaran tidak kurang dari rp 841 juta.  barisan panitia ad hoc di lingkungan penyelenggara pemilihan ini, akan mencermati dinamika jumlah pemilih terakhir yang merujuk jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilu atau dp4 yang telah disampaikan kementerian dalam negeri (kemendagri) kepada kpu yang kemudian dibreakdown ke kpud seluruh indonesia. untuk kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, diketahui dp4 yang kini menjadi "pelototan" pantarlih dengan waktu maksimal hingga 25 juli, berjumlah 217.589 pemilih.  baca juga:ternyata, ini 6 biang kerok penyebab mesin motor cepat panas, kenali gejalanya!! baca juga:ternyata 14 juli adalah hari pajak nasional, yuk jadi warga yang taat pajak jumlah tersebut, terbagi dalam 110.250 sebagai calon pemilih laki-laki dan 107.339 sebagai calon pemilih perempuan. jujugan pemutahiran data tersebut, di dalam data menjadi komposan 96.657 kepala keluarga. diketahui, kumulatif angka hibah anggaran oleh pemda bengkulu utara kepada kpud yang dianggarkan 2 kali yakni via apbd perubahan ta 2023 dan apbd ta 2024, nilainya nyaris rp 30 miliar. uang itu disimpan kpud di rekening bank syariah indonesia atau bsi. catatan ru, daerah yang terdiri dari 215 desa dan 5 kelurahan dan menyebar pada 19 kecamatan ini, total mengalokasikan dukungan anggarannya untuk penyelenggaraan dan pengamanan pilkada sebesar rp 44.433.425.200.  total hibah daerah itu diakomodir dalam 2 fase penganggaran yakni pada apbd perubahan 2023 yang diberikan kepada kpu bengkulu utara sebesar rp 11.531.762.080.  baca juga:kenali, inilah 8 penyebab sakit kepala setelah beraktivitas di luar ruangan baca juga:ratusan ruas daerah aliran sungai di indonesia kritis selanjutnya, pada apbd ta 2024 sebesar rp 17.297.643.120. maka total hibah untuk penyelenggara kontestasi di daerah itu sebesar rp 28.829.405.200.  dikatakan dedi, jumlah tempat pemungutan suara atau tps pada pilkada, akan jauh lebih sedikit ketimbang saat pemilu. pasalnya, syarat jumlah pemilih maksimal saat ini lebih tinggi, dibandingkan dengan pemilu.  "1 tps maksimal 500 pemilih. kalo saat pemilu lalu, maksimal 300 pemilih," jelasnya.  dalam proses pemutahiran data pemilih, dedi berujar, jumlah pantarlih ditentukan dengan jumlah pemilih dalam tps yang menjadi obyek cermatan.  untuk tps dengan jumlah pemilih maksimal 400 pemilih, maka obyek coklit akan dilakukan oleh 2 orang pantarlih. akan tetapi, jika di bawah 400 pemilih, akan dilakukan oleh 1 pantarlih.  baca juga:temukan berbagai manfaat mengkonsumsi pakis untuk kesehatan tubuh kita baca juga:terlihat menjijikkan, dengan terapi menggunakan lintah sangatlah bermanfaat untuk kesehatan. "mitigasi dalam pelaksanaan teknis ini, kami juga meminta kepada jajaran untuk melakukan pencermatan," pungkasnya. (*)

Tag

• # ppdp
• # pemutahiran data pemilih
• # pantarlih
• # pilkada serentak
• # pilkada
• # pilkada 2024

Share

• 
• 
• 
• 
•