Maju Pilkada, Kepala Daerah Wajib Mundur

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 14 Jul 2024 - 20:56

Divisi Hukum KPU Bengkulu Utara, Ervan Gustian-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Benar, bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, wajib mundur setelah ditetapkan sebagai calon," ujar Ervan Gustian, dihubungi RU, Minggu petang, 14 Juli 2024.

Merujuk beleid yang membopong 150 pasal ini, lanjut Ervan, hal-hal yang dipersyaratkan ini akan menjadi bagian dari obyek penelitian administratif di tahapan pencalonan yang bakal dimulai menuju penghujung Agustus nanti.

Penegasan soal wajib mundur ini, turut ditegaskan dalam form Model BB.Pernyataan.Calon.KWK calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam persyaratan khusus yakni mengisi centrang pada kolom "bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon" yang menjadi obyek verifikasi admistrasi KPUD.

"PKPU ini menjadi salah satu tool bagi KPUD dalam kapasitas pengguna regulasi dalam proses administratif dan teknis pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024," terangnya.

Dia menerangkan, sesuai dengan sifatnya serta ditegaskan pula dalam setiap beleid atau dasar hukum bahwa setiap aturan begitu sudah diundangkan, maka dianggap setiap orang mengetahuinya.

"Maka kami pun mengimbau, pihak-pihak terkait mencermati setiap poin demi poin yang diterangkan dalam regulasi teknis ini," harapnya.

Selain itu, masih Ervan, tahapan Pilkada 2024 yang bergulir saat ini, diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Kini KPUD, lanjut dia, tengah dalam tahapan Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dimulai 31 Mei 2024 sampai dengan 23 September 2024.

"Secara beririsan juga, saat ini berada pada tangga tahapan kedelapan yakni Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perserorangan yang dimulai sejak 5 Mei lalu sampai dengan 19 Agustus 2024," terangnya.

Sedangkan tahapan kesembilan yakni pengumuman pendaftaran pasangan calon, akan dimulai pada 24 hingga 26 Agustus 2024 dan berlanjut dengan pendaftaran pasangan calon pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

maju pilkada, kepala daerah wajib mundur                             radarutara.bacakoran.co - kepala daerah mulai dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, wajib mundur dari jabatannya. 
hal ini ditegaskan peraturan komisi pemilihan umum atau pkpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. 
penegasan wajib mundurnya kepala daerah atau kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain ini, persisnya diterang lewat bagian ketiga tentang persyaratan calon. tepatnya pada pasal 14 ayat (2) huruf o. 
bunyi pasal 14 ayat (2) huruf o yakni calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
baca juga:sudut pandang partisan, pilkada bengkulu utara hanya ada calon tunggal
baca juga:begini alasan forum tjslp soal potensi penyalahgunaan dana csr 
huruf o berbunyi : berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
ada juga menyaratkan tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota sebagaimana ditegas dalam poin huruf p;
kemudian menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, seperti diterang dalam huruf q;
menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan pada huruf r; dan
baca juga:ekonomi sirkular daur ulang sampah
baca juga:trail adventure belajarlah di alam bumi trans bengkulu utara
berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon seperti diterang dalam huruf s.
divisi hukum kpu bengkulu utara, ervan gustian, tak menampik syarat wajib ini. komisioner yang mengisi kursi kosong di kpud dalam skema pergantian antar waktu atau paw, setelah komisioner lama di lembaga penyelenggara kontestasi daerah diganjar sanksi pencopotan oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp ini, menjelaskan mekanismenya sudah dijelas dalam pkpu yang ditetapkan dan diundangkan pada 1 juli 2024 ini. 
"benar, bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, wajib mundur setelah ditetapkan sebagai calon," ujar ervan gustian, dihubungi ru, minggu petang, 14 juli 2024.  
merujuk beleid yang membopong 150 pasal ini, lanjut ervan, hal-hal yang dipersyaratkan ini akan menjadi bagian dari obyek penelitian administratif di tahapan pencalonan yang bakal dimulai menuju penghujung agustus nanti. 
baca juga:tidak perlu beli skencare mahal ! ini 5 jenis buah pengganti skincare, untuk menjaga kulit dari radikal bebas
baca juga:mitos atau fakta, sering marah-marah bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, simak faktanya berikut
penegasan soal wajib mundur ini, turut ditegaskan dalam form model bb.pernyataan.calon.kwk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam persyaratan khusus yakni mengisi centrang pada kolom "bersedia berhenti dari jabatan sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon" yang menjadi obyek verifikasi admistrasi kpud. 
"pkpu ini menjadi salah satu tool bagi kpud dalam kapasitas pengguna regulasi dalam proses administratif dan teknis pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024," terangnya. 
dia menerangkan, sesuai dengan sifatnya serta ditegaskan pula dalam setiap beleid atau dasar hukum bahwa setiap aturan begitu sudah diundangkan, maka dianggap setiap orang mengetahuinya. 
"maka kami pun mengimbau, pihak-pihak terkait mencermati setiap poin demi poin yang diterangkan dalam regulasi teknis ini," harapnya. 
baca juga:seiring dianggap sebagai serangga yang kotor, ternyata belalang goreng banyak manfaat untuk kesehatan tubuh 
baca juga:gamers wajib coba, 6 rahasia hp tetap dingin saat bermain game: tips dan trik terbaik!
selain itu, masih ervan, tahapan pilkada 2024 yang bergulir saat ini, diatur dalam pkpu nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024
kini kpud, lanjut dia, tengah dalam tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai 31 mei 2024 sampai dengan 23 september 2024. 
"secara beririsan juga, saat ini berada pada tangga tahapan kedelapan yakni pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perserorangan yang dimulai sejak 5 mei lalu sampai dengan 19 agustus 2024," terangnya. 
sedangkan tahapan kesembilan yakni pengumuman pendaftaran pasangan calon, akan dimulai pada 24 hingga 26 agustus 2024 dan berlanjut dengan pendaftaran pasangan calon pada 27 hingga 29 agustus 2024. 
baca juga:11 rekomendasi hp android yang cocok bermain game, dibandrol dengan harga dibawah 2 jutaan
baca juga:biar lebih paham,jangan tahu rasa nikmatnya saja minum kopi,kenali juga dampak negatif mengkonsumsi kopi
penelitian persyaratan calon, dimulai 27 agustus sampai dengan 21 september 2024 dan dilanjut dengan tahapan penetapan pasangan calon pada 22 september 2024. 
tahapan kampanye dimulai 25 september hingga 23 november 2024 dan dilanjut dengan pemungutan suara pada hari rabu, 27 november 2024. 
penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dimulai sejak 27 november hingga 16 desember 2024;
tahapan kelimabelas adalah penetapan calon terpilih, akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama 5 hari setelah salinan penetapan putusan mk diterima kpu;
2. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama 5 hari setelah mk secara resmi memberitahu permohonan yang teregistrasi pada buku register perkara konstitusi atau brpk kepada kpu. 
baca juga:sudut pandang partisan, pilkada bengkulu utara hanya ada calon tunggal
baca juga:begini alasan forum tjslp soal potensi penyalahgunaan dana csr 
tahapan keenambelas, adalah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih turut diatur 2 hal yakni :
1. terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, maka dilakukan paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pascaputusan mk;
2. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, maka dilakukan paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon calon terpilih.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 15 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan