Dorong Optimalisasi PSR

BENGKULU RU - Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, terus mendorong optimalisasi Program Sawit Rakyat (PSR) atau replanting kelapa sawit.

Ini disampaikan Kepala Dinas (Kadis) TPHP Provinsi Bengkulu, M. Rizon, S.Hut, M.Si. Menurutnya, dorongan ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas tanaman kelapa sawit milik para petani.

"Sehingga melalui PSR ini, muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit dan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi daerah," ungkap Rizon, Kamis 04 Juli 2024.

Pada tahun ini, lanjut Rizon, pihaknya menargetkan realisasi PSR seluas 6.400 Hektar (ha), yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Bengkulu khususnya penghasil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

BACA JUGA:Festival Tabut, 106 Personil Gabungan Dikerahkan

BACA JUGA:Polisi Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Sebayur

"Maka dari itu kita terus patikan jika realisasi PSR, dapat menyasar perkebunan sawit masyarakat yang sudah layak untuk dilakukan peremajaan," kata Rizon.

Sejauh ini, sambung Rizon, dari target tersebut, yang baru tercapai dalam PSR baru 20 persennya saja. Maka dari itu pihaknya terus mendorong pelaksanaan PSR ini.

"Dengan dorongan tersebut, target dari realisasi PSR di Provinsi Bengkulu dapat tercapai. Sehingga nantinya tanaman kelapa sawit masyarakat menjadi produktif, dan ekonomi bisa tumbuh," harap Rizon.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah mengemukakan, realisasi PSR sampai dengan saat ini harus terus dikejar. Peran para pihak pun sangat diharapkan.

BACA JUGA:Pilbup Mukomuko Peluang Diikuti Tiga Paslon

BACA JUGA:Kabarnya, Tarif Retribusi Pasar di Mukomuko Bakal Naik

"PSR ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar perkebunan kelapa sawit milik masyarkat, dapat menjadi lebih produktif. Makanya kita mesti memberikan dorongan agar realisasi PSR dapat berjalan optimal," ujar Rohidin.

Lebih lanjut Rohidin menyampaikan, pendanaan PSR optimal jika disalurkan dengan sistem kredit perbankan langsung ke daerah, tanpa melalui mekanisme panjang yang menyulitkan petani.