Pengawasan Pilkada Serentak 2024 di Bengkulu Dimulai

BENGKULU.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar tanggal 27 November 2024, khususnya di Provinsi Bengkulu dimulai.

Ini setelah dilakukannya Kick Off pengawasan Pilkada serentak tahun 2024, yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, Sabtu 29 Juni 2024 malam.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah, S.Pd.I, M.Pd.I mengatakan, Kick Off ini merupakan tanda awal bagi Bawaslu dan jajarannya untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Selain itu ini juga awal dari komitmen kita untuk terlibat dalam pengamanan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bengkulu," ungkap Faham Syah.

BACA JUGA:Lakmud IPNU dan IPPNU, Ciptakan Generasi Muda Yang Kuat

BACA JUGA:2 Tim Futsal Wakili Bengkulu, Ini Pesan Edi Tiger

Menurut Faham Syah, dalam menjalankan tugas dan tanggngjawabnya, Bawaslu dan jajaran memastikan diri bekerja sesuai tupoksi yang ada dan regulasi yang berlaku. 

"Jika ada pelanggaran, tentu ditindak karena kita di Bawaslu ini diajarkan ketika ada indikasi pelanggaran maka bersikap secara cegat, awasi dan tindak sesuai regulasi serta aturan perundangan-undangan yang berlaku," tegas Faham Syah.

Disisi lain, Faham Syah mengajak seluruh elemen masyarakat, dapat turut serta dalam membantu kinerja Bawaslu untuk mewujudkan Pilkada yang aman, kondusif, lancar dan teduh.

"Sehingga nantinya pelaksaaan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bengkulu tidak terjadi konflik. Jadi mari kita secara bersama-sama mewujudkan pelaksanaan Pilkada serentak yang aman, lancar dan kondusif," ujar Faham Syah.

BACA JUGA:Alih Fungsi Lahan Terus Mengancam, Tantawi: Infrastruktur Pertanian Harus Jadi Fokus Pemda

BACA JUGA:Kantongi Rekom Penugasan Hanura, Ini Mesti Yang Dilakukan Rohidin Mersyah

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah menyampaikan, demi mewujudkan mimpi Pilkada yang gemilang, berjalan efektif dan sukses, perlu meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.

"Mulai dari pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), aparat penegak hukum, dan berbagai elemen masyarakat," saran Rohidin.