Launching Pilkada di Bengkulu Utara Harus Dijawab dengan Partisipasi Pemilih

Launching Pilkada di Bengkulu Utara Harus Dijawab dengan Partisipasi Pemilih -Radar Utara/Wahyudi Ndut-

"Maka kegiatan di setiap tahapan pilkada oleh KPUD harus mencerminkan prinsip penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien serta mencerminkan prinsip kehati-hatian," kata Novrizal, belum lama ini. 

Lebih jauh, dikatakan politisi PAN ini, kualitas penyelenggaraan Pilkada yang menyebar pada 215 desa dan 5 kelurahan nantinya, harus dijawab dengan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada. 

Selain itu, Bengkulu Utara yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam, tidak hanya di daratan, tapi hingga lautan. 

BACA JUGA:Minimalisir Volume, Program Pengurangan Limbah Sampah Dinilai Tepat

BACA JUGA:Kualitas Dispensasi Kawin Diuji Lewat Pasca Pernikahan, Akankah Muncul Gugatan Cerai?

Tidak hanya di wilayah perkotaan dan desa, kelurahan yang relatif mudah dijangkau. 

Tapi juga dilaksanakan di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik khusus, sehingga menurut politisi PAN ini, justru perlu direktif khusus dari penyelenggara pemilu. 

"Karenanya anggaran hibah pilkada oleh daerah ini, tidak hanya berfokus pada output tapi juga harus dimitigasi sehingga memiliki outcome yang berkualitas," serunya. 

Diketahui pula, tingkat kemiskinan di daerah ini juga masih dalam kisaran memburu proyeksi single digit yang perlu  disikapi dengan langkah-langkah penanganan pengentasan kemiskinan yang lebih massif. 

BACA JUGA:Listrik di Mukomuko Sering Padam, Tanaman Tumbuh Jadi Biang Kerok

BACA JUGA:Innalillahi, 1 Jamaah Haji asal Mukomuko Dikabarkan Meninggal Dunia di Mekah

Catatan RU, tingkat kemiskinan di daerah ini masih diangka 10,29 persen dari total jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 301 ribu penduduk. 

Dari total jumlah penduduknya, lebih separuh jumlahnya, masuk dalam kelompok sasaran program bantuan sosial alias pengentasan kemiskinan. 

Hasil pantauan, pangkalan kemiskinan itu kentara lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berjumlah 160 ribu lebih. 

"Karenanya, menjadi prinsip penyelenggaraan memiliki sense of crisis atas situasi yang tengah dirasakan masyarakat," tegasnya.  (adv)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan