Pemda Bengkulu Utara, Siapkan Bibit Sawit Unggul, Agustus Mulai Dijual

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 19 Jun 2024 - 20:11

Kepala Dinas Perkebunan BU, Desman Siboro,SH-ist-

"Baru satu kelompok yang kita rekomendasikan ke provinsi. Kemudian nanti diteruskan ke pusat tepatnya ke Dirjen Perkebunan, Kementan untuk diteruskan kembali ke BPD-PKS," ujar Desman, lewat medio Juli tahun 2023. Pantauan Radar Utara, satu kelompok yang sudah lolos di level daerah itu, berada di wilayah Kecamatan Giri Mulya.

Verifikasi untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 30 juta perhektarnya dengan luasan maksimal 50 hektar per satu kelompoknya itu, masih bergulir proses verifikasinya.

Diterangkan Desman, selain dilakukan pencermatan mendetil, seputar administrasi, kemudian dilanjut lagi dengan pengecekan lapangan oleh tim, termasuk di dalamnya adalah Kejati Bengkulu, kata Desman, merupakan alur yang dilakukan, untuk memastikan legalitas lahan.

Legalitas ini, kata dia, memastikan soal alas hak calon penerimanya serta keberadaan lahan yang tentunya tidak berada dalam kawasan yang dilarang. Salah satunya kawasan hutan.

"Selain itu, komposan tim yang melakukan verifikasi juga termasuk Kantor Pertanahan dan Balai Kehutanan," terangnya.

"Overlay dengan peta kawasan hutan juga dilakukan. Salah satu tujuannya, bukan merupakan kawasan hutan," ujarnya lagi menjelas.

Konon, sempat ditemukan adanya calon lokasi yang ketika dioverlay, harus dikeluarkan dari calon lokasi program yang diusulkan.

Itu lantaran, bersingguhan dengan regulasi yang mengait soal kawasan-kawasan tertentu yang dilarang. Tapi Desman, tak merespon aktif, saat dikonfirmasi soal ini.

Berkaca dengan proses verifikasi calon penerima yang tahun ini relatif lebih jelas. Patut diduga, adanya keterlibatan pihak lain dalam skandal dugaan korupsi atas guliran Rp 150 miliar dari BPD-PKS kepada kelompok-kelompok penerima pada 2019-2020 di Kabupaten Bengkulu Utara. Pengusutan oleh jaksa saat ini, baru menjerat aktor-aktornya di barisan kelompok tani.

pemda bengkulu utara, siapkan bibit sawit unggul, agustus mulai dijual                             radarutara.bacakoran.co - bibit sawit unggul milik pemda bengkulu utara provinsi bengkulu, tahun ini sudah bisa dijual kepada umum. 
bisnis daerah ini dilakukan lewat uptd perkebunan yang ada di sekitaran areal hak guna usaha (hgu) pamor ganda di kecamatan putri hijau hasil encluve saat perusahaan karet itu mengajukan pembaruan ijin hgu perusahaannya. 
 kepala dinas perkebunan bu, desman siboro,sh, saat ditanyai ru membenarkan adanya program tersebut. dia menyampaikan, pengadaan bibit sawit ini, dilakukan dalam 2 tahap anggaran. 
maka proses distribusi atau penjualannya, tidak dapat dilakukan serentak waktunya. akan tetapi, lanjut dia, masyarakat dapat mengakses program di tahun 2024 ini. 
baca juga:aktivitas bisnis keuangan ijin pusat, daerah mesti antisipatif 
baca juga:kapolres dan 10 kapolsek pimpin grebek jalan berlubang 
"bibit yang siap salur, diperkirakan sudah mulai bisa dibeli pada agustus nanti," ujar desman siboro, rabu, 19 juni 2024 petang. 
tahun ini pemda bengkulu utara lewat dinas perkebunan melakukan pengadaan bibit yang bertujuan mendukung program peremajaan dan peningkatan performa sawit penduduk di daerah.
mantan kabag hukum ini menjelaskan, proses pengadaannya dilakukan dalam 2 tahap dengan total pengadaan sebanyak 35 ribu bibit. 
"untuk yang 15 ribu bibit, dimungkinkan sudah dapat distribusi pada bulan-bulan november tahun ini," ungkapnya. 
terdapat 2 harga untuk bibit sawit unggul ini. desman bilang, perbedaan harga itu lebih kepada umur bibit yang akan dibeli. 
baca juga:pepaya california naik daun, pengepul kelabakan pasokan 
baca juga:balon independen, syaratnya kurang 8.826 dukungan 
"untuk bibit sawit umur di bawah 12 bulan, dijual seharga rp 40 ribu/bibit. sedangkan untuk bibit yang berumur di atas 12 bulan, harganya rp 45 ribu," ungkapnya. 
dalam program sawit rakyat atau psr alias replanting, desman mengungkapkan, usulan daerah yang telah masuk ke dalam aplikasi yang kemudian diverifikasi oleh tim pusat, mencapai 900-an hektar. 
desman menyampaikan, kucuran program stimulan di program sawit rakyat ini, nantinya akan melalui serangkaian proses verifikasi.  
sebelum nantinya, kementerian akan memberikan rekomenedasi yang akan diteruskan ke badan pengelola dana perkebunan kepala sawit (bpd-pks). 
baca juga:ini sepuluh penyakit komorbidis yang bisa buat gagal lolos jadi pantarlih 
baca juga:jangan asal diseruput! ini 4 waktu yang dilarang untuk minum kopi dan dampaknya
"selain pra verifikasi di daerah, dilanjutkan lagi verifikasi oleh pusat secara administratif dan verifikasi lapangan juga," ujarnya.
program replanting di kabupaten ini kali pertamanya yakni 2019-2020 senilai rp 150 miliar. tapi dalam pelaksanaannya, program ini bermasalah, sehingga menjadi obyek pengusutan dugaan korupsi kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu. 
pengusutan pada 2021 lalu itu mendapati angka kerugian negara hingga rp 10 miliar itu. sejauh pengusutan yang dilakukan, kasus yang sempat dinilai mengait pada elit-elit opd teknis di daerah, berujung dengan mendekamnya seorang kades di penjara serta anggota kelompok yang berkonspirasi. 
kemudian pada tahun 2023, pemda bu kembali mengajukan program serupa ke pusat via direktorat jenderal (ditjen) perkebunan, kementerian pertanian (kementan). 
untuk usulan 2023 ini, jumlah kelompoknya signifikan menurun, dibandingkan dengan tahun pertama yang diduga kuat, tidak hanya melibatkan sebatas kelompok tani saja. 
baca juga:evaluasi uhc bpjs kesehatan cabang curup. kabupaten lebong menerima gelar universal health coverage atau uhc
baca juga:tak perlu langsung ke konter ! ini beberapa tips membersihkan memori internal handphone
dimana, pada tahun perdana itu, total perguliran dari bpd-pks sebanyak rp 150 miliar dan merupakan satu-satunya di provinsi bengkulu, jumlah kelompok tani penerima program tahun 2019 sebanyak 18 kelompok dan pada tahun 2020 sebanyak 8 kelompok tani. 
awal tahun lalu, pemda bu memverifikasi 5 kelompok dengan asumsi usulan maksimal perkelompoknya yakni 50 hektar. maka obyek verifikasi ratusan hektar lahan yang diusulkan melalui aplikasi psr. 
kepala dinas perkebunan bu, desman siboro,sh, ketika dikonfirmasi pada juli 2023 menerangkan, dari total 5 kelompok tersebut, pengusulan calon penerima psr yang telah mendapatkan rekomendasi daerah, baru satu kelompok. sisanya, kata desman, masih dalam proses verifikasi administrasi secara online. 
"baru satu kelompok yang kita rekomendasikan ke provinsi. kemudian nanti diteruskan ke pusat tepatnya ke dirjen perkebunan, kementan untuk diteruskan kembali ke bpd-pks," ujar desman, lewat medio juli tahun 2023. pantauan radar utara, satu kelompok yang sudah lolos di level daerah itu, berada di wilayah kecamatan giri mulya.  
baca juga:idul adha 1445 h, bupati mian sholat ied bersama warga karang pulau, wabup ari bersama masyarakat kerkap
baca juga:dikenal ditakuti karena bikin gatal, ini 6 khasiat daun jelatang bagi kesehatan tubuh
verifikasi untuk mendapatkan bantuan sebesar rp 30 juta perhektarnya dengan luasan maksimal 50 hektar per satu kelompoknya itu, masih bergulir proses verifikasinya. 
diterangkan desman, selain dilakukan pencermatan mendetil, seputar administrasi, kemudian dilanjut lagi dengan pengecekan lapangan oleh tim, termasuk di dalamnya adalah kejati bengkulu, kata desman, merupakan alur yang dilakukan, untuk memastikan legalitas lahan. 
legalitas ini, kata dia, memastikan soal alas hak calon penerimanya serta keberadaan lahan yang tentunya tidak berada dalam kawasan yang dilarang. salah satunya kawasan hutan. 
"selain itu, komposan tim yang melakukan verifikasi juga termasuk kantor pertanahan dan balai kehutanan," terangnya. 
baca juga:aktivitas bisnis keuangan ijin pusat, daerah mesti antisipatif 
baca juga:kapolres dan 10 kapolsek pimpin grebek jalan berlubang 
"overlay dengan peta kawasan hutan juga dilakukan. salah satu tujuannya, bukan merupakan kawasan hutan," ujarnya lagi menjelas. 
konon, sempat ditemukan adanya calon lokasi yang ketika dioverlay, harus dikeluarkan dari calon lokasi program yang diusulkan. 
itu lantaran, bersingguhan dengan regulasi yang mengait soal kawasan-kawasan tertentu yang dilarang. tapi desman, tak merespon aktif, saat dikonfirmasi soal ini. 
berkaca dengan proses verifikasi calon penerima yang tahun ini relatif lebih jelas. patut diduga, adanya keterlibatan pihak lain dalam skandal dugaan korupsi atas guliran rp 150 miliar dari bpd-pks kepada kelompok-kelompok penerima pada 2019-2020 di kabupaten bengkulu utara. pengusutan oleh jaksa saat ini, baru menjerat aktor-aktornya di barisan kelompok tani.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan