Tak Lagi Terdengar, Proses Pemekaran Kabupaten Bumi Pekal Mulai Senyap & Dingin. Begini Kata Presidium...

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 18 Jun 2024 - 07:53

Peta Kabupaten Bengkulu Utara-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

"Itu tadi, kita sedang menunggu dukungan anggaran untuk mendatangkan tim Topdam. Harapan kami, pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif bisa merealisasikan dukungan anggaran tersebut di APBD Perubahan 2024 nantinya," demikian Sumarji. (*)

tak lagi terdengar, proses pemekaran kabupaten bumi pekal mulai senyap & dingin. begini kata presidium...                            ketrina.radarutara.bacakoran.co -  sempat bergulir dan riuh pada saat menjelang pemilu lalu. 
sayangnya,  proses pemekaran kabupaten bengkulu utara untuk bumi pekal,,  yang sempat berproses hingga ke tahap penentuan calon lokasi ibu kota kabupaten itu, kembali senyap dan adem. 
dikonfirmasi radar utara, ketua presidium pemekaran kabupaten bengkulu utara, sumarji, s.ip memastikan.
bahwa tahapan pemekaran kabupaten bengkulu utara yang sebelumnya telah mendapat dukungan penuh dari jajaran pemkab bengkulu utara, terus berproses.
baca juga: kurban sapi 2 ekor, bupati mian sholat idul adha 1445 h bersama warga di karang pulau
baca juga: pantau pangkalan gas lpg, polisi pastikan stok aman!
"proses (pemekaran, red) masih terus berjalan," ujar sumarji, senin, 17 juni 2024.
terakhir kata sumarji, proses pemekaran kabupaten bengkulu utara sudah melalui proses penentuan lokasi calon ibu kota kabupaten.
"sekarang tinggal menunggu tahapan menurunkan tim topdam untuk menentukan batas wilayah calon kabupaten. tapi untuk menurunkan tim topdam ini kita masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah daerah," ungkapnya.
"setelah pengukuran batas wilayah selesai maka dokumen pemekaran bisa langsung di rekomendasikan ke dprd bengkulu utara untuk dilakukan paripurna," imbuhnya.
baca juga:pemdes gembung raya lantik kasi pelayanan dam kaur umum
baca juga:bersama puskesmas dan bkkbn, desa suka makmur intervensi angka stunting
sumarji tak menepis, untuk mendatangkan tim topdam dibutuhkan anggaran khusus yang lumayan besar. 
dan kebutuhan anggaran itu membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. 
"itu tadi, kita sedang menunggu dukungan anggaran untuk mendatangkan tim topdam. harapan kami, pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif bisa merealisasikan dukungan anggaran tersebut di apbd perubahan 2024 nantinya," demikian sumarji. (*)