Gerak Cepat Pemerintah Dalam Perangi Stunting

Reporter: Dodi Haryanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 16 Jun 2024 - 18:16

Sejumlah warga dan anak balitanya menunggu giliran saat pelayanan kesehatan di Posyandu-foto.bisnis.com-

"Ada daerah yang betul-betul concern, seperti Sumedang yang menjadi contoh nasional. Tapi, ada juga daerah yang masih menunggu arahan dari pusat," imbuh Suprayoga.

Hasilnya, dalam kurun waktu dua tahun, prevalensi stunting nasional mengalami penurunan signifikan, dari 24,4 persen di 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Namun, upaya upaya mencapai target 14 persen bukan hal mudah alias banyak tantangan.

Kolaborasi antarlembaga punya peran penting. "Kolaborasi pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media, juga menjadi kunci untuk mencapai target penurunan stunting yang ambisius," tegas Suprayoga.

Selain itu, salah satu aspek penting lainnya adalah alokasi dan optimalisasi anggaran.

Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp30 triliun dari APBN, termasuk Rp23 triliun untuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Di samping itu, dana desa juga dialokasikan sebesar 10 persen dari total Rp70 triliun untuk program-program penurunan stunting.

Namun begitu, Suprayoga mencatat bahwa meskipun anggaran telah dialokasikan, implementasi di daerah tidak selalu efektif.

Hal ini dikarenakan beberapa daerah tidak memanfaatkan dana ini dengan baik, sehingga pengawasan dan pendampingan terus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggarana Yang tepat sasaran. (*)

Sumber Indonesia.go.id

gerak cepat pemerintah dalam perangi stunting                            radarutara.bacakoran.co - memanfaatkan waktu tersisa yang hanya enam bulan, pemerintah terus bergerak memerangi stunting.
dalam waktu singkat itu, pemerintah mengejar target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024.
untuk mencapai tujuan itu, pemerintah terus fokus dengan dua langkah; kolaborasi dan optimalisasi.
yang dimaksud kolaborasi adalah pelibatan seluruh pihak terkait.sedangkan optimalisasi menyangkut pemanfaatan anggaran. 
baca juga:mengurangi kematian ibu dengan strategi integrasi anggaran
baca juga:bersiap menyambut kemarau 2024
dari sisi kelembagaan, tertera dalam peraturan presiden (perpres) 72/2021 yang namanya tim percepatan penurunan stunting di setiap tingkatan pemerintahan.
mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa dan kelurahan.
tim ini dipimpin langsung wakil presiden ma’ruf amin sebagai ketua pengarah, dengan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
merujuk penjelasan deputi bidang dukungan kebijakan pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan, sekretariat wakil presiden, suprayoga hadi, dalam dialog forum merdeka barat 9 (fmb9) yang mengangkat tema “tantangan kejar stunting turun jadi 14%”, tim percepatan tersebut berfungsi untuk mengoordinasikan berbagai upaya penurunan stunting secara lebih efektif dan kolaboratif.
baca juga:memasak daging kurban, apakah perlu dicuci bersih atau langsung saja! begini penjelasannya...
baca juga:hindari bakteri! tahan lama dan tidak bau, begini cara menyimpan daging kurban di kulkas
pembentukan tim tersebut tidak terlepas dari salah satu tantangan utama dari upaya menurunkan stunting secara signifikan, yakni keberagaman komitmen di tingkat daerah.
sebab tidak semua daerah memiliki perhatian yang sama terhadap masalah stunting, yang menyebabkan perbedaan signifikan terhadap hasil di lapangan.
"ada daerah yang betul-betul concern, seperti sumedang yang menjadi contoh nasional. tapi, ada juga daerah yang masih menunggu arahan dari pusat," imbuh suprayoga.
hasilnya, dalam kurun waktu dua tahun, prevalensi stunting nasional mengalami penurunan signifikan, dari 24,4 persen di 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. namun, upaya upaya mencapai target 14 persen bukan hal mudah alias banyak tantangan.
baca juga:mana yang lebih baik antara mandi air dingin atau hangat? berikut penjelasannya..
baca juga:bukan sekedar buah biasa! ini 5 khasiat, rutin konsumsi buah pepaya bagi kesehatan tubuh
kolaborasi antarlembaga punya peran penting. "kolaborasi pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media, juga menjadi kunci untuk mencapai target penurunan stunting yang ambisius," tegas suprayoga.
selain itu, salah satu aspek penting lainnya adalah alokasi dan optimalisasi anggaran.
pemerintah telah mengalokasikan sekitar rp30 triliun dari apbn, termasuk rp23 triliun untuk program bantuan pangan non-tunai (bpnt).
di samping itu, dana desa juga dialokasikan sebesar 10 persen dari total rp70 triliun untuk program-program penurunan stunting.
baca juga:masyarakat selalu jadi korban, pemerintah harus peka! edi: jika perusahaan salah, harusnya dihukum
baca juga:modus penglaris jaranan, satu keluarga rudapaksa anak di bawah umur
namun begitu, suprayoga mencatat bahwa meskipun anggaran telah dialokasikan, implementasi di daerah tidak selalu efektif.
hal ini dikarenakan beberapa daerah tidak memanfaatkan dana ini dengan baik, sehingga pengawasan dan pendampingan terus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggarana yang tepat sasaran. (*)
 
sumber indonesia.go.id

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 17 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan