Gerak Cepat Pemerintah Dalam Perangi Stunting

Sejumlah warga dan anak balitanya menunggu giliran saat pelayanan kesehatan di Posyandu-foto.bisnis.com-

"Ada daerah yang betul-betul concern, seperti Sumedang yang menjadi contoh nasional. Tapi, ada juga daerah yang masih menunggu arahan dari pusat," imbuh Suprayoga.

Hasilnya, dalam kurun waktu dua tahun, prevalensi stunting nasional mengalami penurunan signifikan, dari 24,4 persen di 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Namun, upaya upaya mencapai target 14 persen bukan hal mudah alias banyak tantangan.

BACA JUGA:Mana Yang Lebih Baik Antara Mandi Air Dingin Atau Hangat? Berikut Penjelasannya..

BACA JUGA:Bukan Sekedar Buah Biasa! Ini 5 Khasiat, Rutin Konsumsi Buah Pepaya Bagi Kesehatan Tubuh

Kolaborasi antarlembaga punya peran penting. "Kolaborasi pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media, juga menjadi kunci untuk mencapai target penurunan stunting yang ambisius," tegas Suprayoga.

Selain itu, salah satu aspek penting lainnya adalah alokasi dan optimalisasi anggaran.

Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp30 triliun dari APBN, termasuk Rp23 triliun untuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Di samping itu, dana desa juga dialokasikan sebesar 10 persen dari total Rp70 triliun untuk program-program penurunan stunting.

BACA JUGA:Masyarakat Selalu Jadi Korban, Pemerintah Harus Peka! Edi: Jika Perusahaan Salah, Harusnya Dihukum

BACA JUGA:Modus Penglaris Jaranan, Satu Keluarga Rudapaksa Anak di Bawah Umur

Namun begitu, Suprayoga mencatat bahwa meskipun anggaran telah dialokasikan, implementasi di daerah tidak selalu efektif.

Hal ini dikarenakan beberapa daerah tidak memanfaatkan dana ini dengan baik, sehingga pengawasan dan pendampingan terus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggarana Yang tepat sasaran. (*)

 

Sumber Indonesia.go.id

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan