Pasca Lahirnya DBH Sawit, MinyakKita Langka, Harganya Bakal Dikerek Pemerintah jadi Rp 15.500?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 12 Jun 2024 - 20:54

Angkutan CPO saat antre di jalan yang tengah dalam perbaikan-Radar Utara/ Benny Siswanto-

pasca lahirnya dbh sawit, minyakkita langka, harganya bakal dikerek pemerintah jadi rp 15.500?                              radarutara.bacakoran.co - minyak goreng subsidi yang diproduksi pemerintah yakni dengan merek minyakkita, belakangan langka di pasaran. 
kalangan ibu rumah tangga, mulai membincang soal ini. lumrah saja, di tengah lonjakan harga minyak goreng, pemerintah kemudian merilis minyak goreng produksi sendiri. 
cermatan media ini, jauh sebelum kementerian perdagangan atau kemendag merilis minyakkita. sebelum itu, masyarakat sudah familiar dengan produk minyak kita. namanya nyaris sama. bedanya, minyakkita diproduksi kemendag. sedangkan minyak kita, saat itu diproduksi oleh bulog. 
"iya, nyaris minyakkita, udah lebih dari 2 minggu ini susah. warung juga ngomong ga dapet. jadi jual merek lain," ujar istikomah, ibu rumah tangga, saat dibincangi wartawan. 
baca juga:uji coba seminggu 4 hari kerja, didasari tingkat stres kalangan pekerja 
baca juga:dprd bengkulu utara siap bahas rancangan pembangunan jangka panjang pemkab bengkulu utara 2025 - 2045
jika mencermati gelagat kenaikan harga minyakkita yang kian saja terdengar ke daerah, sejak tahun 2023 lalu pemerintah menambah komponen transfer dana bagi hasil ke daerah. 
komponen anyar itu adalah dbh lainnya. transfer ke daerah yang direalisasikan kementerian keuangan atau kemenkeu, menuju penghujung 2023 lalu itu, merupakan tambahan transfer dari aktivitas perusahaan sawit atau pabrik crude palm oil (cpo). 
maka, daerah-daerah yang notabene merupakan produsen sawit, kecipratan dana tambahan ini. salah satu contohnya di provinsi bengkulu.  
alokasi dbh sawit tahun 2023, angkanya mencapai ratusan miliar. terbanyak ditempati oleh pemprov bengkulu sebesar rp 21.732.563.000, disusul kabupaten mukomuko rp 16.881.376.000 serta kabupaten bengkulu utara dengan rp 12.718.454.000. 
baca juga:sampaikan pandangan umum, fraksi pdip dprd bu minta pemerintah mudahkan perizinan berusaha 
baca juga:pemdes selubuk salurkan blt dd dan sertifikasi pembangunan fisik ta 2024
selain itu, terdapat di kabupaten bengkulu selatan rp 6.778.689.000, kabupaten rejang lebong rp 5.788.850.000,  
kota bengkulu rp 6.127.688.000, kabupaten kaur rp 7.839.801.000, kabupaten seluma rp 9.668.511.000, kabupaten lebong rp 4.267.522.000, kabupaten kepahiang rp 5.797.798.000 serta kabupaten bengkulu tengah rp 9.015.867.000. 
kepastian plotingnya berdasarkan peraturan menteri keuangan atau pmk nomor 91 tahun 2023. apakah kenaikan harga minyakkita yang rencananya sudah mulai terdengar santer ini, gegara tambahan komponen transfer dbh sawit? 
sejauh ini, belum ada konfirmasi dari pemerintah soal ini. baru menteri perdagangan, zulkifli hasan, yang mengabarkan rencana kenaikannya. 
baca juga: pelepasan dan wisuda tahfiz bukti nyata membangun pendidikan yang kreatif dan berkarakter islami 
baca juga: mendorong penguatan produksi gas nasional, peran vital gas industri 
dalam sebuah bincang dengan media saluran utama nasional, pentolan partai amanat nasional atau pan ini, mengungkapkan margin kenaikannya direncana hingga rp 1.500. itu artinya, harga jual atau harga eceran tertinggi nantinya bukan lagi rp 14.000 tapi menjadi rp 15.500. 
"itu rencananya. belum final," ujar zulkifli hasan. 
pemerintah sejak tahun lalu, menambah komponen transfer dana bagi hasil atau dbh kepada daerah. diketahui, kick off transfer pusat itu, masuk dalam klasifikasi "dbh lainnya" yang bersumber dari aktivitas pabrik kepala sawit pada 2023 lalu.
selain mendapatkan masukan bahkan sorotan, komponen tambahan transfer pusat ke daerah itu, diketahui telah dimulai di penghujung 2023. 
baca juga:pasca longsor, jalan lintas lebong-rl sudah bisa dilalui
baca juga:sinergi dan kolaborasi jadi kunci penting perangi narkotika
peruntukannya pun sudah dilugas pemerintah. untuk diketahui, tambahan komponen dana bagi hasil (dbh) dari pusat ke daerah, nyaris baku. 
penggunaannya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat lewat peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 91 tahun 2023.
aturan di atas, merupakan rumpun regulasi dari peraturan pemerintah (pp) nomor 38 tahun 2023 tentang dana bagi hasil (dbh) sawit. 
setelah dikucur, penggunaannya pun tidak serta merta. ala-ala transfer dana alokasi umum atau dau yang diselipi anggaran earmark.
baca juga:atasi krisis iklim, inovasi dan prinsip keadilan kunci penting
baca juga:spob kembali bersandar, pertamina jamin distribusi bbm di bengkulu normal
maka pemerintah melalui perpanjangan tangan di daerah, memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan penggunaannya.   
"gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap alokasi, penggunaan anggaran, pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dbh sawit oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya," tegas pasa1 26 (1).
salah daerah yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar, seperti kabupaten bengkulu utara, tahun 2023 mendapatkan rp 12,7 miliar. 
dalam menu dbh lainnya transfer keuangan ke daerah (tkd) tahun 2024 ke kabupaten bengkulu utara (bu), menegasi nilainya rp 11.234.735.000 dari total dbh bu rp 125.259.781.000. 
baca juga:uji coba seminggu 4 hari kerja, didasari tingkat stres kalangan pekerja 
baca juga:dprd bengkulu utara siap bahas rancangan pembangunan jangka panjang pemkab bengkulu utara 2025 - 2045
angka tersebut mengalami penurunan, kalau membaca pmk 91/2023. dimana, tahun 2023 kabupaten ini dalam lajur kolom penegasan, menerima tambahan dbh sebesar rp 12.718.454.000. 
membaca beleid yang diundangkan 11 september 2023 tersebut, secara umum sudah menegasi persentase penggunaan dbh tersebut. 
secara umum, 80 persen dbh wajib digunakan untuk infrastruktur jalan. sisanya, 20 persen dapat digunakan di luar peruntukan infrastruktur, namun sudah pula ditegasi kisi-kisinya oleh pusat. 
sebagaimana ditegas pasal 16 ayat (3) menegasi: pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di luar area perkebunan, terdiri atas: 
baca juga:sampaikan pandangan umum, fraksi pdip dprd bu minta pemerintah mudahkan perizinan berusaha 
baca juga:pemdes selubuk salurkan blt dd dan sertifikasi pembangunan fisik ta 2024
a. penanganan jalan, meliputi: 1) rekonstruksi/peningkatan struktur; 2) pemeliharaan berkala; dan/atau 3) pemeliharaan rutin; 
dan/atau b. penanganan jembatan, meliputi: 1) rehabilitasi/pemeliharaan berkala jembatan; 2) penggantian jembatan; dan/ atau 3) pembangunan jembatan.
(4) penanganan jalan yang didanai menggunakan dbh sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. merupakan jalan kewenangan pemerintah daerah yang tercantum dalam surat keputusan kepala daerah tentang penetapan status jalan daerah; 
baca juga: pelepasan dan wisuda tahfiz bukti nyata membangun pendidikan yang kreatif dan berkarakter islami 
baca juga: mendorong penguatan produksi gas nasional, peran vital gas industri 
b. diprioritaskan untuk jalan yang menjadi jalur logistik. pengangkutan sawit; dan/ atau 
c. diprioritaskan untuk jalan yang telah dilakukan survei kondisi jalan minimal 1 (satu) tahun sebelum pengusulan
selanjutnya pada pasal 16 ayat (5), menjelaskan, kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. pendataan perkebunan sawit rakyat; b. penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan; 
c. pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi indonesian sustainable palm oil; 
baca juga:pasca longsor, jalan lintas lebong-rl sudah bisa dilalui
baca juga:sinergi dan kolaborasi jadi kunci penting perangi narkotika
d. rehabilitasi hutan dan lahan; dan e. perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit.
perlindungan ini, bagi yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
beberapa kegiatan lainnya yang dapat diakomodir oleh dbh ini, termasuk pula perjalanan dinas. 
yakni perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. 
pasal 20 ayat 3 menegasi, penyaluran dbh sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
baca juga:atasi krisis iklim, inovasi dan prinsip keadilan kunci penting
baca juga:spob kembali bersandar, pertamina jamin distribusi bbm di bengkulu normal
a. tahap i sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi paling lambat bulan mei tahun anggaran berjalan; 
dan b. tahap ii sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi paling lambat bulan oktober tahun anggaran berjalan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan