Kada dan Dewan Terpilih, Mesti Prioritaskan Persoalan Eks Jalinbar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 10 Jun 2024 - 20:53

eks jalur lintas barat Sumatera-Radar Utara/Benny Siswanto-

Untuk diketahui, Kantor Camat Batiknau memang dipakai oleh satker Kementerian PUPR itu saat melakukan sosialisasi dan konsolidasi bersama dengan lintas pemangku kepentingan yang berujung deadlock.

"Saat ini suratnya masih dikaji oleh pimpinan," ujar Asisten I Setkab BU, Rahmat Hidayat dibincangi, Jumat, 15 Maret 2024 di bilangan SD IT Ruhul Jadid Arga Makmur.

Perihal surat tertanggal 2 Maret 2024 yang disampaikan Camat Batiknau, Alamsyah kepada Pemda BU dengan maksud meminta fasilitasi daerah atas persoalan yang terjadi.

"Nah untuk bagaimana tindaklanjutnya, saat ini masih ditelaah pimpinan," ujarnya, menjelaskan, kata Rahmat, sebelum ditugasi job anyar Bupati Mian sebagai Kepala DPMD Bengkulu Utara.

Secara ekonomi dan politis, perlambataan kegiatan anggaran yang secara program harus tuntas November 2024 itu tak kunjung berjalan, kemudian batal, akan sangat merugikan daerah dan juga masyarakat.

Dengan bobot anggaran yang tak sedikit, dipastikan akan sangat lama pembangunan dapat dituntaskan, ketika mengandalkan fiskal daerah.

Tiga paket proyek yang terus mundur sejak 2022 itu, merupakan komponen renstra pembangunan nasional di wilayah Barat Sumatera.

Sebelumnya, Menejer Ruas Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Bengkulu, Mardi, menjelaskan proyek yang dilaksanakan dengan skema tahun jamak sejak 2022 itu, tahun ini mestinya rampung.

"Sebenarnya, tahun lalu 2022 sudah harus dikerjakan. Cuma kan ada kendala. Dan tahun ini akan dilaksanakan. Paketnya wajib selesai November 2024 ini," ujar Mardi di Kantor Camat Batiknau.

kada dan dewan terpilih, mesti prioritaskan persoalan eks jalinbar                            radarutara.bacakoran.co - persoalan eks jalur lintas barat sumatera, tidak bisa dipandang hanya sebatas laluan rusak sepanjang 20 kilometer semata. 
penyikapan yang tidak menjadi prioritas, memungkinkan berdampak pada sektor-sektor aktivitas sosial. apalagi, laluan tersebut masih menjadi jalur alternatif yang justru menjadi pilihan. 
dari sisi jarak, sudah jelas. ruas yang membentang sepanjang 20 kilometer dari desa urai kecamatan ketahun serta desa selolong, air lakok, serangan sampai dengan bintunan, lebih pendek 2 kali lipat, dibandingkan jalur atas. 
jalur atas adalah sebutan paling mudah, untuk membedakan ruas jalinbar dengan eks jalinbar yang sebelumnya merupakan ruas jalan provinsi. 
baca juga:perputaran uang di mtq diperkirakan lebih dari 8 miliar
baca juga:info penting : jalur tengah sudah bisa dilalui 
usai beralih status, kini ruas sepanjang lebih kurang 40 kilometer itu sudah mulus, terbangun pula jembatan, hingga jalan beton pada beberapa titik yang dikenakl memiliki kontur tanah yang sangat labil. 
persoalan di sana sudah jauh lebih klir. kalau pun kini masih ada pembangunan, merupakan komposan proyek strategis yang juga berkejar waktu menuju peripurna. harus rampung hingga november mendatang.
pengamat kebijakan publik, salamun haris, menilai persoalan eks jalinbar yang sudah menjadi sorotan dan perbincangan baik dari sudut pandang administratif, teknis hingga politis ini, harus dijadikan prioritas. 
"karena ruas ini terdapat masyarakat. mereka adalah warga negara yang sama seperti yang berada di bumi indonesia. haknya pun sama. mendambakan pembangunan," ujar salamun, belum lama ini. 
baca juga:dprd bu apresiasi kesuksesan mtq provinsi bengkulu ke xxxvi di kabupaten bengkulu utara
baca juga:paska kebakaran hebat smkn 05 bengkulu utara, berharap pemprov bergerak cepat!
dia menilai, persoalan infrastruktur memang harus menjadi bagian prioritas di ruas yang lazim diplesetkan dengan sebutan jalan tak bertuan ini. 
menuju akhir masa jabatan presiden, kepala daerah hingga anggota legislatif, agaknya persoalan ini sudah dapat menjadi kerangka berfikir calon-calon penerus estafet pemerintahan. 
"maka asa atau harapan atas perbaikan jalan ini, bisa saja mulai disikapi mereka-mereka yang terpilih nanti dan mereka yang sudah terpilih dan tinggal menunggu pelantikan saja seperti anggota legislatif," ujarnya. 
catatan media ini, tiga paket proyek strategis nasional di wilayah kabupaten bengkulu utara (bu), terancam gagal dilaksanakan, ketika tidak kunjung dimulai. 
baca juga:5 titik jalinbar berlubang, rawan makan korban, polsek bakal aksi tambal sulam
baca juga: usulan sudah ke dinas, kelompok tani tunggu reaksi cepat pemwerintah
secara jadwal, proyek strategis yang terbagi dalam 3 paket kegiatan yang harus dilaksanakan satker pelaksanaan jalan nasional wilayah i provinsi bengkulu itu, harus rampung november tahun 2024 ini.
polemik belum dilaksanakannya kegiatan apbn itu, dipicu oleh kasus jalan non status eks jalinbar yang hingga saat ini relatif belum mendapatkan kejelasan, sejak status jalan nasional ditanggalkan 2016 silam.
asisten ii setkab bengkulu utara, ir heru susanto, tak bergeming saat ditanyai persoalan ini. 
padahal, sebelum ramadhan lalu, deadlock terjadi dalam sosialisasi yang digelar bpjn bengkulu di kantor camat batiknau. 
baca juga:horee..realisasi pembangunan tower bts mulai terlihat nyata
baca juga:pertalite eceran di napal putih - ulok kupai tembus rp20 ribu per liter
forum yang dihadiri, pelaksana kegiatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, asosisiasi niaga hingga perwakilan tokoh masyarakat, meminta dilakukan pembahasan ulang di tingkat kabupaten. 
beberapa waktu kemudian. camat batiknau, alamsyah, berkirim surat ke bupati bengkulu utara, menginformasikan kasuistik yang terjadi. 
kerusakan massif, menjadi dalih masyarakat untuk kemudian menolak moda angkutan batubara khususnya, melintasi ruas sepanjang lebih kurang 20 kilometer itu. 
pasalnya, ketika dilakukan pengalihan arus, moda transportasi termasuk moda niaga, bakal melintasi ruas eks jalan negara itu. 
masyarakat melalui pemerintah desa setempat, menyampaikan lugas penolakan agar angkutan batubara yang overkapasitas itu tetap tak bisa lewat, jika dilakukan pengalihan sementara.
baca juga:kpu mukomuko segera rekrut 549 petugas pantarlih pilkada 2024
baca juga:dinas ketahanan pangan gerakkan pegawainya budidaya hortikultura
untuk diketahui, kantor camat batiknau memang dipakai oleh satker kementerian pupr itu saat melakukan sosialisasi dan konsolidasi bersama dengan lintas pemangku kepentingan yang berujung deadlock.
"saat ini suratnya masih dikaji oleh pimpinan," ujar asisten i setkab bu, rahmat hidayat dibincangi, jumat, 15 maret 2024 di bilangan sd it ruhul jadid arga makmur. 
perihal surat tertanggal 2 maret 2024 yang disampaikan camat batiknau, alamsyah kepada pemda bu dengan maksud meminta fasilitasi daerah atas persoalan yang terjadi.
"nah untuk bagaimana tindaklanjutnya, saat ini masih ditelaah pimpinan," ujarnya, menjelaskan, kata rahmat, sebelum ditugasi job anyar bupati mian sebagai kepala dpmd bengkulu utara.
baca juga:perputaran uang di mtq diperkirakan lebih dari 8 miliar
baca juga:info penting : jalur tengah sudah bisa dilalui 
secara ekonomi dan politis, perlambataan kegiatan anggaran yang secara program harus tuntas november 2024 itu tak kunjung berjalan, kemudian batal, akan sangat merugikan daerah dan juga masyarakat.
dengan bobot anggaran yang tak sedikit, dipastikan akan sangat lama pembangunan dapat dituntaskan, ketika mengandalkan fiskal daerah. 
tiga paket proyek yang terus mundur sejak 2022 itu, merupakan komponen renstra pembangunan nasional di wilayah barat sumatera.
sebelumnya, menejer ruas balai pelaksana jalan nasional (bpjn) wilayah bengkulu, mardi, menjelaskan proyek yang dilaksanakan dengan skema tahun jamak sejak 2022 itu, tahun ini mestinya rampung.
baca juga:dprd bu apresiasi kesuksesan mtq provinsi bengkulu ke xxxvi di kabupaten bengkulu utara
baca juga:paska kebakaran hebat smkn 05 bengkulu utara, berharap pemprov bergerak cepat!
"sebenarnya, tahun lalu 2022 sudah harus dikerjakan. cuma kan ada kendala. dan tahun ini akan dilaksanakan. paketnya wajib selesai november 2024 ini," ujar mardi di kantor camat batiknau.
ditanyai soal opsi tukar guling ruas jalan? mardi tak menampik kemungkinannya. walau pun, kata dia, bukan menjadi opsi saat ini. 
dalam konteks saat ini, kata mardi, opsinya adalah menjadi eks jalinbar atau jalan bawah, adalah menjadi jalan milik daerah atau jalan khusus. 
daerah ini bisa saja pemprov atau pemkab. sedangkan jalan khusus adalah salah satunya dijadikan ruas khusus oleh moda angkutan niaga. salah satunya batubara.
baca juga:5 titik jalinbar berlubang, rawan makan korban, polsek bakal aksi tambal sulam
baca juga: usulan sudah ke dinas, kelompok tani tunggu reaksi cepat pemwerintah
tapi asosisasi pengusaha batubara atau apbb provinsi bengkulu, sutarman, lugas keberatan ketika jalan tersebut menjadi houling batubara. 
dalihnya, laluan tersebut bukan semata-mata dilalui batubara. tapi juga oleh niaga lainnya. 
"karena jalan negara itu sifatnya harus satu link. tidak bisa paralel," terang mardi dalam kacamatan teknis administratifnya. 
beda hal ketika dilakukan tukar guling, kata mardi. dijelaskannya, opsi tersebut memungkinkan, hanya saja mesti melewati proses yang tidak singkat. 
nantinya, kata dia, ruas yang kini menjadi jalan negara turun menjadi kewenangan provinsi atau kebupaten terlebih dahulu.
baca juga:horee..realisasi pembangunan tower bts mulai terlihat nyata
baca juga:pertalite eceran di napal putih - ulok kupai tembus rp20 ribu per liter
"baru nanti, kami (pemerintah,red) menggarap jalan bawah, setelah diserahkan ke kami. tapi harus melalui mekanisme yang tidak singkat," terangnya. 
kasus lainnya, ruas jalinbar juga kini terus dihajar oleh kerusakan areal bahu jalan, lantaran abrasi dan erosi laut. 
pemerintah perlu mengambil langkah segera, khususnya pada titik-titik jalan utama yang bisa sewaktu-waktu menjadi jurang petaka, lantaran amblasnya tanah penyangga bahu jalan terus merangsek ke arah badan jalan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 11 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan