Pemkab Segera Kendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Selasa , 04 Jun 2024 - 19:43

Kantor Dinas Pertanian Mukomuko-Radar Utara/Wahyudi-

Karena hal ini dapat mengancam kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan.

Ia menyampaikan, pemerintah telah berupaya mengatasi masalah alih fungsi lahan melalui Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B.

Dalam pasal 44 ayat 1 juga dinyatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan .

“Kendati sudah ada sanksi pidana, kenyataannya masih terjadi alih fungsi lahan baku sawah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya khusus pengawasan dan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Selain memberikan solusi terhadap keluhan petani," jelasnya.

Untuk itu, Fitri mengaku ingin mengawali pengendalian alih fungsi lahan di daerah ini yang terus-menerus mengalami pengurangan lahan pertanian.

Penanggulangan harus dilakukan cepat agar ketahanan pangan di masa depan tetap terjamin. Mengingat lahan pertanian di Kabupaten Mukomuko adalah yang paling produktif.

"Kita juga tidak menyalahkan, alih fungsi itu terjadi karena ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan alasan lain. Namun sekali lagi kita tekankan, keberpihakan kita terhadap kepentingan pangan harus diperhatikan,” pungkasnya. (rel)

pemkab segera kendalikan alih fungsi lahan pertanian                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - pemerintah kabupaten mukomuko terus berusaha akan mengendalikan permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit yang terjadi di sejumlah wilayah kecamatan di kabupaten mukomuko.
karena kalau masalah itu tidak segera dihentikan, maka dapat mengancam produksi gabah di kabupaten mukomuko  merosot.
kepala dinas pertanian kabupaten mukomuko, fitriyani ilyas, spt ketika dikonfirmasi meminta. kepada seluruh pihak agar dapat bersama-sama menghentikan aktivitas alih fungsi lahan pertanian yang sekarang masih dilakukan oleh sebagian warga.
seperti yang terjadi di kecamatan air manjunto, kecamatan lubuk pinang, dan sejumlah kecamatan yang lainnya.
baca juga:kpu mukomuko masih menunggu jadwal perekrutan pantarlih pilkada 2024
baca juga:peluncuran maskot pilkada, kpu mukomuko datangkan band gigi
"alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan  harus segera dihentikan demi ketahanan pangan daerah dan nasional," kata fitri.
ia juga menyatakan, dari hasil investigasi di lapangan. alih fungsi lahan pertanian pangan yang dilakukan oleh sejumlah warga itu, dilatarbelakangi beberapa faktor.
namun faktor yang sangat dominan, yaitu tidak tersedianya jaringan irigasi. selama ini, kata fitri, pemilik lahan sudah cukup sabar.
mereka menanam padi di atas lahan mereka dengan mengandalkan air hujan. namun karena cuaca di daerah tidak menentu. maka petani sering gagal panen karena ketersediaan air tidak cukup.
baca juga:capaian pad mukomuko rendah, biang keroknya perda belum disahkan
baca juga:pembangunan jembatan lubuk silandak dikerjakan dua tahap
"dengan kondisi itulah meraka berganti tanaman dari padi ke sawit. saya juga tidak menyalahkan petani, karena ini mereka lakukan karena kondisinya tidak mendukung. dan inilah menjadi pekerjaan kita bersama agar alih fungsi lahan tidak terus meluas," ujarnya.
fitri juga menjelaskan, fenomena alih fungsi lahan pertanian tidak hanya merugikan petani dan masyarakat pedesaan.
karena hal ini dapat mengancam kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan.
ia menyampaikan, pemerintah telah berupaya mengatasi masalah alih fungsi lahan melalui undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau lp2b.
baca juga:bupati bengkulu utara lepas pawai ta'aruf dan resmikan pembukaan pasar rakyat mtq provinsi bengkulu ke xxxvi
baca juga:venue utama harus antisipasi hujan 
dalam pasal 44 ayat 1 juga dinyatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan .
“kendati sudah ada sanksi pidana, kenyataannya masih terjadi alih fungsi lahan baku sawah. oleh karena itu perlu dilakukan upaya khusus pengawasan dan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. selain memberikan solusi terhadap keluhan petani," jelasnya.
untuk itu, fitri mengaku ingin mengawali pengendalian alih fungsi lahan di daerah ini yang terus-menerus mengalami pengurangan lahan pertanian.
penanggulangan harus dilakukan cepat agar ketahanan pangan di masa depan tetap terjamin. mengingat lahan pertanian di kabupaten mukomuko adalah yang paling produktif.
baca juga:ini peluang duit dari efek domino pemutihan pajak program gubernur rohidin mersyah
baca juga:anggaran hibah bantuan parpol dialihkan
"kita juga tidak menyalahkan, alih fungsi itu terjadi karena ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan alasan lain. namun sekali lagi kita tekankan, keberpihakan kita terhadap  kepentingan pangan harus diperhatikan,” pungkasnya. (rel)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan