Soal Ormas Keagamaan Bisa Garap Pertambangan, Jokowi Bakal Teken Perpres Soal Penawaran Wilayah Ijin Usaha Per

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 01 Jun 2024 - 09:46

Ilustrasi pertambangan-Ruangenergi.com-

Salah satunya adalah soal jangka waktu kegiatan operasi produksi yang dapat diberikan perpanjangan.

Untuk pertambangan mineral logal, perpanjangannya sebanyak 2 kali, masing-masing 10 tahun.

Sementara untuk pertamnbangan batubara juga samam yakni 2 kali, masing-masing selama 10 tahun.

Dalam praktiknya, ketika ormas keagamaan melakukan pengelolaan pertambangan, disyaratkan harus memiliki pengalaman baik itu badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Hanya saja, jika pengelolaan itu menggunakan perusahaan baru, tetap juga bisa mengolah tambang dengan persyaratan mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan.

Dalam Bab Penjelasan, yang dimaksud dukungan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) ini adalah antara lain dalam bentuk kerjasama atau dukungan teknis/operasional dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan. (*)

soal ormas keagamaan bisa garap pertambangan, jokowi bakal teken perpres soal penawaran wilayah ijin usaha per                            radarutara.bacakoran.co - legal standing untuk sebuah organisasi kemasyarakatan keagamaan, mengelola tambang, bakal menunggu aturan turunan diantaranya peraturan presiden atau perpres. 
perpres ini, sudah pasti harus dilakukan jokowi, sebagai dasar hukum soal penawaran wilayah ijin usaha pertambangan khusus atau wiupk.
hal ini sebagaimana poin pasal tambahan atau revisi peraturan pemerintah (pp) nomor 25 tahun 2024. 
beleid itu mengatur tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
baca juga:harus tau sebelum beli android tv, 10 tips jitu merawat android tv agar tak lemot..
baca juga:biar gak nyesal!! 7 tips jitu memilih laptop murah dan berkualitas bagi mahasiswa dan pelajar tahun 2024
perpres ini, mengait soal penawaran pada wilayah ijin usaha pertambangan khusus secara prioritas. 
untuk diketahui, penambahan pasal yang dilakukan jokowi ini tertuang dalam beleid tambahan yakni pasal 83a. ditegas mulai dari ayat 1 hingga 7. 
bunyi ayat (1) dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, wiupk dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan; 
ayat (2) wiupk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks pkp2b;
ayat (3) iupk dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri;
baca juga:selain ginseng, ini 4 tanaman peningkat vitalitas pria. melimpah dan mudah didapat.
baca juga:disorot kpk, bakal ada sistem baru terkait gaji asn 
ayat (4) kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha harus mayorita dan menjadi pengendali;
ayat (5) badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang pkp2b sebelumnya dan i atau afiliasinya.
ayat (6) penawaran wiupk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan pemerintah ini berlaku.
ayat (7) ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran wiupk secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan presiden.
baca juga:selain ginseng, ini 4 tanaman peningkat vitalitas pria. melimpah dan mudah didapat.
baca juga:dalami perkara 20 persen, seluruh pejabat opd bakal dipanggil jaksa
tambahan pasal diatas, mengatur soal klaim pemerintah tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat terhadap wilayah ijin usaha pertambangan khusus atau wiupk. 
versi pp yang diteken sekaligus diundangkan jokowi pada 30 mei 2024 ini, wiupk dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
pp anyar yang diteken presiden joko widodo atau jokowi ini memiliki subyek yakni meliputi pertambangan mineral dan gas atau migas, mineral serta energi. 
turut pula dilakukan perubahan pasal. adapun pasal yang diubah dalam pp anyar yang menuai pro dan kontra ini antara lain dalam pasal 22. 
baca juga:dalami perkara 20 persen, seluruh pejabat opd bakal dipanggil jaksa
baca juga:stok cukup, pemakaian gas melon meningkat
perubahan pasal 22 ini mengatur mengenai persyaratan calon peserta lelang wiup mineral logam atau wiup batubara. 
tak hanya itu saja, pp anyar jokowi jelang akhir periodisasinya ini, turut mengubah pasal 54 yang mengatur mengenai jangka waktu kegiatan operasi produksi. 
juga pasal 56 yang mengatur mengenai kriteria kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan dan beberapa lainnya. 
jokowi juga melakukan perubahan pada ketentuan ayat 3 pasal 109. penegasannya dituang dalam pasal 109 mulai dari ayat (1) hingga ayat (9). 
baca juga:harus tau sebelum beli android tv, 10 tips jitu merawat android tv agar tak lemot..
baca juga:biar gak nyesal!! 7 tips jitu memilih laptop murah dan berkualitas bagi mahasiswa dan pelajar tahun 2024
salah satunya adalah soal jangka waktu kegiatan operasi produksi yang dapat diberikan perpanjangan. 
untuk pertambangan mineral logal, perpanjangannya sebanyak 2 kali, masing-masing 10 tahun. 
sementara untuk pertamnbangan batubara juga samam yakni 2 kali, masing-masing selama 10 tahun. 
dalam praktiknya, ketika ormas keagamaan melakukan pengelolaan pertambangan, disyaratkan harus memiliki pengalaman baik itu badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 
baca juga:selain ginseng, ini 4 tanaman peningkat vitalitas pria. melimpah dan mudah didapat.
baca juga:biar gak nyesal!! 7 tips jitu memilih laptop murah dan berkualitas bagi mahasiswa dan pelajar tahun 2024
hanya saja, jika pengelolaan itu menggunakan perusahaan baru, tetap juga bisa mengolah tambang dengan persyaratan mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan. 
dalam bab penjelasan, yang dimaksud dukungan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (3) ini adalah antara lain dalam bentuk kerjasama atau dukungan teknis/operasional dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 24 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan