Pemda Bengkulu Utara Rampungkan Hibah Pilkada Serentak 2024

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 21 May 2024 - 20:27

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol BU, Suryadi, SSTP, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

Setidak-tidaknya, realisasi penganggarannya minimal 40 persen dari kebutuhan pada APBD Perubahan 2023. Dan tercukupi seluruhnya, pada APBD 2024..

Dikonfirmasi, Sekda Bengkulu Utara (BU), H Fitriansyah, SSTP, MM, tak menampik kalau daerah kini sudah mulai melakukan telaah atas kebutuhan anggaran Pilkada.

Versinya, usulan yang sudah disampaikan oleh KPU begitu pun Bawaslu, telah diterima dan dipelajari mendalam pihaknya.

Disinggung soal beberapa mata anggaran yang kabarnya, turut menjadi sorotan dalam rapat, pascadaerah mencermati dan menelaah usulan KPU BU senilai Rp 60 miliar?

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu tak menyangkalnya. Diantaranya, kata dia, perihal urgensi Alat Pelindung Diri (APD) yang dipandang tidak lagi diperlukan, selaras dengan status pagebluk Covid-19 yang sudah dicabut.

Sampai dengan perlunya penyelarasan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Sulit, menjadi salah satu pertimbangan daerah akan perlunya rasionalisasi anggaran.

"Makanya dalam rakor kemarin itu, kita juga ingin mengetahui persis regulasi dasar kajian teknis yang menjadi dasar usulan anggaran itu," terangnya. (adv)

pemda bengkulu utara rampungkan hibah pilkada serentak 2024                             radarutara.bacakoran.co - dukungan fiskal penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024, telah dirampungkan oleh pemda bengkulu utara provinsi bengkulu. melalui badan kesatuan bangsa dan politik atau kesbangpol. 
daerah yang terdiri dari 215 desa dan 5 kelurahan dan menyebar pada 19 kecamatan ini, total mengalokasikan dukungan anggarannya untuk penyelenggaraan dan pengamanan pilkada sebesar rp 44.433.425.200. 
total anggaran hibah tersebut diberikan kepada kpu bengkulu utara sebesar rp 28,8 miliar. 
badan pengawas pemilu atau bawaslu bengkulu utara sebesar rp 10,2 miliar, polres bengkulu utara sebesar rp 4.057.248.000 serta kodim 0423 bengkulu utara sebesar rp 1.327.738.000. 
baca juga:ketua pansus dprd bu sampaikan catatan dan rekomendasi lkpj bupati bupati ta 2023 
baca juga:tiket penjara dipesan, jaksa naikkan perkara 20 persen ke penyidikan
pantauan radar utara, total hibah daerah itu diakomodir dalam 2 fase penganggaran yakni pada apbd perubahan 2023 yang diberikan kepada kpu bengkulu utara sebesar rp 11.531.762.080. 
selanjutnya, pada apbd ta 2024 sebesar rp 17.297.643.120. maka total hibah untuk penyelenggara kontestasi di daerah itu sebesar rp 28.829.405.200. 
skema yang sama, begitu juga terjadi pada hibah anggaran untuk lembaga pengawas pilkada yakni bawaslu bengkulu utara. 
pada apbd perubahan 2023 lalu, dialokasikan sebesar rp 4.087.614.400. penganggaran kedua pada apbd ta 2024 yakni sebesar rp 6.131.421.600.
lembaga "wasit" pemilu tersebut, total mendapatkan hibah anggaran dari pemda bengkulu utara sebesar rp 10.219.036.000. 
baca juga:pastikan pembangunan tmmd berkualitas baik, dandim bengkulu utara turun ke lokasi
baca juga:180 jch mukomuko melaksanakan ibadah arbain di madinah
sedangkan hibah anggaran untuk polres bengkulu utara dan kodim 0423 bengkulu utara, dianggaran seluruhnya pada apbd ta 2024. 
untuk diketahui, hibah daerah untuk penyelenggaraan pilkada 2024, kini tengah diproses pemda bengkulu utara (bu). 
pemda bu, mengalokasikan anggaran sebesar rp 39 miliar, kepada kpu dan bawaslu. kepastiannya, diteken pada injury time tenggat yang diberikan pusat, 10 november 2023. 
masing-masing satker penyelenggara pemilihan dialokasikan rp 28,8 miliar dan penyelenggara pengawasan sebesar rp 10,2 miliar.
 dua bank bakal terlibat dalam penyaluran hibah anggaran kegiatan pilkada di kabupaten bengkulu utara (bu) tahun 2024 yang digelar 27 november mendatang itu.
baca juga:pasar murah solusi cepat atasi inflasi jelang idul adha
baca juga:mau baterai hp tetap awet!! hindari 8 kesalahan ini saat mengecas hp
adalah bank rakyat indonesia atau bri, rekanan yang digandeng oleh badan pengawas pemilu atau bawaslu dan bank syariah indonesia atau bsi yang digandeng oleh kpu.
kepala badan kesatuan bangsa dan politik atau kesbangpol bu, suryadi, sstp, m.si, saat dikonfirmasi media ini, mengatakan hibah anggaran pilkada merupakan komitmen daerah dalam mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi. 
"proses dan penyalurannya sudah rampung dilakukan seluruhnya oleh daerah," ujar suryadi. 
itu bisa diartikan, transfer kekurangan anggaran khusus kpu dan bawaslu senilai rp 23,4 miliar, sudah masuk ke rekening duo penyelenggara pemilihan dan pengawasan tahun 2024. 
untuk diketahui, penandatanganan nphd di daerah ini, sudah dilakukan pada tenggat waktu terakhir, sebelum diambilalih langsung oleh kementerian dalam negeri atau kemendagri.
baca juga:ini alokasi anggaran dan kuota pip provinsi sumatera barat 
baca juga:digempur berbulan-bulan, pejuang palestina tetap kokoh, apa rahasianya?
sebagaimana dijelaskan direktur jenderal keuangan daerah (dirjen keuda) kementerian dalam negeri (kemendagri), penandantanganan nphd, 10 november 2023. 
penyalurannya anggaran hibah itu pun, turut menjadi pengawasan pusat. penegasan soal tenggat waktu teken nphd sampai dengan penyalurannya oleh pemda, tertuang dalam surat mendagri yang diteken 2 november 2023. 
surat tersebut, menindaklanjuti surat  mendagri nomor 900.1.19.1/435/sj tanggal 24 januari 2023 dan se mendagri nomor 900.1.9.1/5252/sj tanggal 29 september 2023 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota tahun 2024. 
gubernur, bupati/walikota melaporkan hasil penandatanganan nphd serta pencairan hibah kepada kpud dan bawaslu kepada mendagri melalui dirjen bina keuda dengan melampirkan dokumen salinan nphd dan surat perintah pencairan dana (sp2d).
baca juga:terkenal dengan pahitnya, ternyata pare menyimpan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh
baca juga:berikut ini, daftar 10 pria dengan istri terbanyak di dunia, ada yang berasal indonesia
laju tahapan sudah ditegasi oleh kpu dalam pkpu nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota 2024.
selain kpu bakal melaksanakan update data pemilih lewat kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit oleh petugas pemutahiran data pemilih. 
penyelenggara pemilihan itu, dijadwalkan sudah harus melaksanakan pembentukan panitia adhoc seperti ppk, pps dan kpps. waktunya paling awal rabu, 17 april hingga selasa, 5 november 2024.
pelaksanaan pemilu lalu, melibatkan 6.272 kpps yang menyebar pada 896 tempat pemungutan suara atau tps. 
hanya saja pilkada nanti, jumlahnya dipastikan akan lebih sedikit. karena regulasi jumlah pemilih maksimal di tps maksimal 500 pemilih. berbeda dengan dengan pemilu lalu, 1 tps maksimal 300 pemilih.  
baca juga:ngeri.! kasus bumdes berangan mulya berlanjut, jaksa panggil 2 orang saksi
baca juga:ketua pansus dprd bu sampaikan catatan dan rekomendasi lkpj bupati bupati ta 2023 
pemilu lalu, terdapat 7 orang untuk setiap tps. untuk kpps honornya, mulai dari rp 1,1 juta sampai dengan rp 1,2 juta perbulan. perbedaan indeks honor, dipengaruhi oleh jabatan. 
linmas yang diperlukan pada 896 tps yang menyebar pada 220 desa dan kelurahan, akan melibatkan tidak kurang dari 1.792 personel.
ribuan linmas itu bakal dikerahkan pada kontestasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, dpr, dpd dan dprd. honor linmas pemilu 2024 sebesar rp 700.000 per orang.
hibah anggaran pilkada 2024, sudah wajib dianggarkan daerah tahun ini. kalau mencermati regulasi yang diterbit kementerian dalam negeri (kemendagri). 
setidak-tidaknya, realisasi penganggarannya minimal 40 persen dari kebutuhan pada apbd perubahan 2023. dan tercukupi seluruhnya, pada apbd 2024.. 
baca juga:tiket penjara dipesan, jaksa naikkan perkara 20 persen ke penyidikan
baca juga:pastikan pembangunan tmmd berkualitas baik, dandim bengkulu utara turun ke lokasi
dikonfirmasi, sekda bengkulu utara (bu), h fitriansyah, sstp, mm, tak menampik kalau daerah kini sudah mulai melakukan telaah atas kebutuhan anggaran pilkada. 
versinya, usulan yang sudah disampaikan oleh kpu begitu pun bawaslu, telah diterima dan dipelajari mendalam pihaknya. 
disinggung soal beberapa mata anggaran yang kabarnya, turut menjadi sorotan dalam rapat, pascadaerah mencermati dan menelaah usulan kpu bu senilai rp 60 miliar? 
ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) itu tak menyangkalnya. diantaranya, kata dia, perihal urgensi alat pelindung diri (apd) yang dipandang tidak lagi diperlukan, selaras dengan status pagebluk covid-19  yang sudah dicabut. 
baca juga:180 jch mukomuko melaksanakan ibadah arbain di madinah
baca juga:pasar murah solusi cepat atasi inflasi jelang idul adha
sampai dengan perlunya penyelarasan jumlah tempat pemungutan suara (tps) sulit, menjadi salah satu pertimbangan daerah akan perlunya rasionalisasi anggaran. 
"makanya dalam rakor kemarin itu, kita juga ingin mengetahui persis regulasi dasar kajian teknis yang menjadi dasar usulan anggaran itu," terangnya. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 22 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan