Skandal Dana Eks PNPM-MPD Segera ke Pengadilan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 20 May 2024 - 21:29

Kajari Bengkulu Utara, Pradhana P Setyarjo,SE,SH,MH -Radar Utara/Benny Siswanto-

Sekadar mengulas, setelah menilai telah terpenuhinya minimal 2 alat bukti, jaksa kemudian menahan para tersangka tepat pada hari berubahnya status AM dan H dari saksi menjadi tersangka.

Jaksa kemudian menjerat keduanya dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beleid itu sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal 9 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dari total KN yang timbul, berdasarkan hasil audit internalnya. Ekke juga menyampaikan, kerja represif dalam penanganan perkara korupsi, juga dibarengi dengan upaya penyelamatan keuangan negara yang timbul.

Untuk itu, dirinya mengimbau pihak terkait dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, bisa menunjukkan sikap yang kooperatif.

"Sejauh ini yang menyerahkan titipan UP baru tersangka AM," ungkapnya.

Ekke juga belum mengungkap perihal kans lanjutan penyidikan atas dana perguliran dari APBN yang menyebar ke berbagai kecamatan via UPK kala itu.

Penyebaran anggaran perguliran yang dipungkasi pada 2014, sebagai momen injury time program PNPM yang dicanang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di tengah ketidakjelasan status hukum, bahkan pengawasan dari pemerintah, diduga terjadi bancakan anggaran perguliran yang diduga kuat dinikmati oleh oknum-oknum tertentu.

Jauh sebelum pengusutan kejaksaan, kabupaten bahkan kesulitan dalam melacak laporan keuangan dan pertanggungjawaban soal perguliran, setelah mendapatkan sorotan media massa.

skandal dana eks pnpm-mpd segera ke pengadilan                             radarutara.bacakoran.co - dugaan korupsi dana perguliran eks pnpm-mpd yang diusut kejaksaan negeri (kejari) bengkulu utara, tak lama lagi bakal menuju meja persidangan.
kabarnya, senin, 20 mei 2024 ini, perkaranya bakal melaju ke tahap 2. bedanya, proses itu tidak melibatkan 2 lembaga. 
pasalnya, dugaan rasuah ini dibuka sejak awal mulai dari pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) hingga penyelidikan, sepenuhnya dilakukan sendiri oleh korps adhyaksa. 
maka proses pelimpahan tahap keduanya yakni berkas berikut dengan tersangka, akan dilakukan oleh jaksa penyidik kepada penuntut umum. 
baca juga:kabar penting, bakal ada double penerima gaji 13, waktu pembayarannya tidak lama lagi
baca juga:penghormatan perjuangan bangsa, polres mukomuko gelar upacara hkn tahun 2024
itu artinya, setelah dilakukan pelimpahan tahap 2, kejaksaan akan memproses perkara ini dengan mendaftarkan perkara dugaan korupsi ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). 
proses ini untuk mendapatkan jadwal sidang dari pengadilan adhoc yang berkedudukan di kota bengkulu tersebut.
kajari bengkulu utara, pradhana p setyarjo,se,sh,mh melalui humas yang juga kasi intel, ekke widoto khahar,sh,mh, saat dikonfirmasi membenarkan rencana tersebut. 
"tengah dalam proses," ujarnya, senin, 20 mei 2024 pagi.
warta sebelumnya menulis, satu dari 2 tersangka dugaan korupsi dana perguliran simpan pinjam perempuan (spp), menyerahkan uang pengganti atau up ke kejaksaan negeri bengkulu utara. 
baca juga:launching logo dan maskot mtq, bupati mian dan gubernur optimis semua akan berjalan sesuai harapan 
baca juga:inspektorat mukomuko lakukan audit kinerja opd tahun 2024
diketahui, penyidikan oleh jaksa yang sudah menjerat am dan h, masing-masing selaku ketua upk dan bendahara air napal kecamatan air napal itu. 
jaksa turut membenarkan penitipan up dalam dugaan korupsi eks pnpm-mpd yang berdasarkan audit muncul kerugian sebesar rp 1,2 miliar tersebut. 
"tersangka am, menyerahkan titipan uang pengganti sebesar rp 75 juta, senin, 22 april 2024," ujar ekke lewat sambungan telponya, selasa, 23 april 2024 siang. 
dijelaskan ekke, penitipan up tersebut akan ditempatkan di rekening khusus yang telah dimiliki oleh kejaksaan negeri bengkulu utara. 
baca juga:nphd dana pengamanan pilkada sudah diteken bupati
baca juga:dprd bu gelar sidang paripurna penyampian rekomendasi lkpj bupati bengkulu utara tahun 2023
nantinya, uang pengganti akan dilanjutkan dengan eksekusi, setelah perkara yang statusnya baru di proses pelimpahan tahap 1 itu. 
karena kasus ini murni ditangani sejak awal oleh kejari bengkulu utara, maka proses pelimpahan tahap dua, akan dilakukan dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut. 
"baru akan dilanjutkan pendaftaran perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor bengkulu," ekke menjelaskan. 
di tengah sorotan dugaan skandal bancakan dana perguliran miliaran rupiah yang nyaris moksa. 
kejari bengkulu utara baru mengusut persoalan ini pada unit pengelola kecamatan (upk) air napal. 
baca juga:momen hkn ke-116, bupati ajak masyarakat wujudkan indonesia emas
baca juga:emban tugas penting, 95 calon paskibraka diseleksi
dari hasil pengusutan sampai dengan ditingkatkannya statusnya ke penyidikan, kemudian menetapkan am dan h sebagai tersangka pada 24 januari 2024.  
praktik dugaan korupsi yang dilakukan oleh kedua tersangka, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar rp 1.221.410.800. 
"penyerahan uang titipan oleh am, dilakukan oleh keluarganya," terang ekke.
sekadar mengulas, setelah menilai telah terpenuhinya minimal 2 alat bukti, jaksa kemudian menahan para tersangka tepat pada hari berubahnya status am dan h dari saksi menjadi tersangka. 
jaksa kemudian menjerat keduanya dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
baca juga:penanganan terus dilakukan, jalan lintas rl-lebong bisa dilalui
baca juga:kembalikan berkas, mustarani siap dampingi helmi hasan
beleid itu sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang  pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp. 
kemudian, pasal 3 jo pasal 18 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp serta pasal 9 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp tentang tindak pidana korupsi.
dari total kn yang timbul, berdasarkan hasil audit internalnya. ekke juga menyampaikan, kerja represif dalam penanganan perkara korupsi, juga dibarengi dengan upaya penyelamatan keuangan negara yang timbul. 
untuk itu, dirinya mengimbau pihak terkait dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, bisa menunjukkan sikap yang kooperatif. 
baca juga:kabar penting, bakal ada double penerima gaji 13, waktu pembayarannya tidak lama lagi
baca juga:penghormatan perjuangan bangsa, polres mukomuko gelar upacara hkn tahun 2024
"sejauh ini yang menyerahkan titipan up baru tersangka am," ungkapnya. 
ekke juga belum mengungkap perihal kans lanjutan penyidikan atas dana perguliran dari apbn yang menyebar ke berbagai kecamatan via upk kala itu. 
penyebaran anggaran perguliran yang dipungkasi pada 2014, sebagai momen injury time program pnpm yang dicanang presiden susilo bambang yudhoyono. 
di tengah ketidakjelasan status hukum, bahkan pengawasan dari pemerintah, diduga terjadi bancakan anggaran perguliran yang diduga kuat dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. 
jauh sebelum pengusutan kejaksaan, kabupaten bahkan kesulitan dalam melacak laporan keuangan dan pertanggungjawaban soal perguliran, setelah mendapatkan sorotan media massa. 
baca juga:launching logo dan maskot mtq, bupati mian dan gubernur optimis semua akan berjalan sesuai harapan 
baca juga:inspektorat mukomuko lakukan audit kinerja opd tahun 2024
"saat ini kami masih fokus pada obyek penyidikan. sembari terus melakukan pemeriksaan, ditambah lagi nantinya dari hasil fakta-fakta persidangan," jelasnya, diplomatis. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 21 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan