Daftar Bacalon dan Syarat Lengkap Dukungan Minimal Maju Pilkada Independen Gubernur, Bupati dan Walikota

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 13 May 2024 - 07:07

ILUSTRASI-net-

"Verifikasi yang akan dilakukan KPU nantinya, bukan sistem sampel. Tapi seluruh dukungan akan diverifikasi," tegasnya.

Bawaslu juga sejalan dengan KPU, perihal status obyek verifikasi itu. Hal ini diterangkan Ketua Bawaslu Bengkulu Utara, Tri Suyanto.

"Penggunaan data atau dokumen dukungan calon incumbent, tidak menjadi pelanggaran Pilkada, tapi lebih pelanggaran tindak pidana lainnya yang diatur oleh aturan di luar aturan kepemiluan," terangnya.

Hukum positif, soal praktik nakal itu sebenarnya dapat menjadi obyek Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sekadar menginformasikan, UU yang ditetapkan sekaligus diundangkan pada 17 Oktober 2022 tersebut, telah mengatur beberapa hal.

Obyek pengaturannya, mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi;

Kemudian, transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara;

Beleid ini juga menegasi soal larangan dalam penggunaan data pribadi sampai dengan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi.

Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. (*)

daftar bacalon dan syarat lengkap dukungan minimal maju pilkada independen gubernur, bupati dan walikota                             radarutara.bacakoran.co - kandidat yang bakal maju ke bursa pilkada provinsi bengkulu tahun 2024, sudah kentara.
tinggal lagi, malam ini penentuan awalnya. pasangan calon yang ingin maju ke bursa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
harus melengkapi syarat dukungan minimal kepada kpu daerah, paling lambat minggu, 12 mei 2023 pukul 23.59 wib. 
membaca informasi perkembangan pendaftaran jalur independen, setidaknya sudah ada 4 pasangan calon yang menyampaikan konfirmasinya kepada kpud. 
baca juga:bi-bank sentral uea dorong transaksi mata uang lokal
baca juga:sawahku menyala, petani pun gembira
melansir data yang ditukil dari aplikasi silon, 12 mei 2024 pukul 16.25 wib, keempat pasangan bakal calon kepala daerah itu adalah bakal calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu yakni  dempo xler dan h. ahmad kanedi, sh.,mh.
sesuai aturan, pasangan bakal calon tersebut wajib memiliki dukungan minimal 149.483 dan menyebar pada 6 kabupaten/kota di provinsi bengkulu. 
untuk pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota bengkulu adalah h. ariyono gumay s.stp, m.ap dan harialyyanto nurcahyo ardhi, s.e.,m.sc.
pasangan ini, menyerahkan persyaratan minimal 22.967 dukungan dan menyebar pada 5 kecamatan di kota bengkulu.
baca juga:potensi ekspor!! perbesar pasar ekspor nyiur melambai sampai jauh
baca juga:masalah serius, kerusakan jalan ke desa kinal jaya berharap jadi perhatian
satu-satunya pasangan bakal calon independen yang telah menyerahkan syarat dukungan adalah pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kepahiang : riri damayanti john latief , s.psi., m.m. dan ujang irmansyah , sp.
dengan syarat dukungan minimal untuk kabupaten ini sebanyak 11.214, telah diterima kpud pada pukul 13.00 wib dan menyebar pada 5 kecamatan. 
bakal calon bupati dan wakil bupati bengkulu utara dari jalur independen adalah : pitra martin dan gusti rahmat.
pasangan bakal calon kepala daerah ini, wajib memenuhi syarat dukungan minimal 21.785 yang menyebar setidaknya pada 10 kecamatan. 
baca juga:modal menetapkan kebijakan, desa harus update data idm
baca juga:rencana lelang mobil dinas batal lagi
lantas bagaimana syarat dukungan minimal untuk kabupaten lainnya di provinsi bengkulu?
membaca data dalam format pdf yang menyebar, sejak minggu sore, sudah ditegasi pula oleh kpu provinsi bengkulu. 
minus daerah yang sudah diulas di paragraf atas, wilayah lainnya yakni kabupaten bengkulu tengah, syarat dukungan minimal 8.752 dan wajib menyebar pada 6 kecamatan.
kabupaten rejang lebong, dukungan minimal 20.840 yang harus menyebar pada 8 kecamatan. 
baca juga:musim haji 1445 h, ini pesan pemprov bengkulu untuk cjh
baca juga:smk diminta terus berinovasi
kabupaten lebong, cukup memiliki dukungan minimal 8.169 yang menyebar pada 7 kecamatan. daerah hasil pemekaran rejang lebong itu, menjadi lokus dengan syarat dukungan minimal paling sedikit, bagi pasangan bakal dipimpin independen.
syarat bakal calon independen bupati mukomuko, dukungan minimalnya sebanyak 13.824 dan harus menyebar 8 kecamatan.
melaju independen di kabupaten seluma, syarat dukungan minimalnya 15.676dan wajib menyebar pada 8 kecamatan.
bengkulu selatan, menyaratkan 12.607 dukungan yang menyebar pada 6 kecamatan.
sedangkan kabupaten paling ujung provinsi bengkulu yang berbatasan dengan wilayah provinsi lampung yakni kaur, syarat dukungan minimalnya 9.602 dan wajib menyebar pada 8 kecamatan. 
baca juga: pedasnya harga cabai di mukomuko, disusul bawang merah
baca juga:180 peserta magang ke jepang mulai jalani seleksi
ketua kpu bengkulu utara, santoso, kepada media membenarkan kalau tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan akan berakhir pada hari ini. 
itu artinya, memasuki pukul 00.00 wib malam nanti, menjadi kick off bagi kpu di daerah, untuk melanjutkan tahapan verifikasi kelengkapan persyaratan. 
setelah itu, akan melanjutkan tahapan lagi ke pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari jalur partai politik. 
hal ini menjadi penegasan dalam peraturan kpu nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota tahun 2024. 
baca juga:bi-bank sentral uea dorong transaksi mata uang lokal
baca juga:sawahku menyala, petani pun gembira
"penegasan ini masuk dalam poin penyelenggaraan," kata santoso, minggu, 12 mei 2024, pagi. 
lebih teknis, santoso mengatakan, merujuk pada dasar inti penyelenggaraan kontestasi kedua tahun ini yakni undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. 
melihat jumlah penduduknya, lanjut dia, kabupaten bengkulu utara masuk dalam apa yang ditegaskan pada pasal 41 ayat 2 huruf a uu pilkada yakni dpt sampai dengan 250.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 10 persen.
"dpt pemilu terakhir adalah 217.841. artinya, dukungan minimal adalah 21.784 ktp," tegasnya.
di tengah sistem partisan, calon dari jalur independen memang dihadapkan dengan syarat yang tidak mudah.
baca juga:potensi ekspor!! perbesar pasar ekspor nyiur melambai sampai jauh
baca juga:masalah serius, kerusakan jalan ke desa kinal jaya berharap jadi perhatian
selain adanya dukungan syarat minimal yang dibuktikan dengan foto copy ktp, sebaran dari dukungan pun, wajib memenuhi syarat minimal sebaran 50 persen dari total jumlah kecamatan.
"kalo untuk kabupaten kita yang memiliki 19 kecamatan, artinya syarat dukungan harus menyebar setidak-tidaknya pada 10 kecamatan," bebernya.
penjelasan santoso di atas, sejalan dengan pasal 41 ayat 2 huruf a yang diterangkan dalam uu pilkada.
 di sektor penyelenggaraan tahapan, divisi teknis kpu bengkulu utara, ganti budiarto, menerangkan obyek verifikasi atas dukungan untuk jalur independen, berfokus pada jumlah dukungan serta sebaran wilayah minimal. 
baca juga:modal menetapkan kebijakan, desa harus update data idm
baca juga:rencana lelang mobil dinas batal lagi
"jadi fokus verifikasinya lebih kepada kelengkapan syarat. bukan bagaimana proses pengumpulannya," terang ganti, menimpali pertanyaan yang muncul dari peserta sosialisasi pkpu 2/2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada 2024.
dilanjutkannya lagi, ketika saat verifikasi ditemukan dukungan yang tidak sesuai dengan aturan, maka output dari verifikasi itu adalah penetapan status dokumen akan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tms. 
"data atau dokumen yang tms, tidak termasuk dalam syarat dukungan," jelasnya lagi.
pendek kata, praktik penggunaan dokumen secara ilegal akan masuk dalam ranah pelanggaran pidana umum. 
baca juga:musim haji 1445 h, ini pesan pemprov bengkulu untuk cjh
baca juga:smk diminta terus berinovasi
pengalaman dalam setiap kontestasi, nyaris terus dijumpai adanya mereka yang berkeberatan alias protes, lantaran data kependudukannya dicatut oleh calon kontestan.
data-data tersebut, lazimnya baru terendus begitu kpu di daerah melakukan verifikasi. 
tak pelak, nantinya data tersebut pun dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tms. ganti juga turut menjelaskan mekanisme verifikasi syarat pencalonan jalur independen yang kian saja berat. 
"verifikasi yang akan dilakukan kpu nantinya, bukan sistem sampel. tapi seluruh dukungan akan diverifikasi," tegasnya.
bawaslu juga sejalan dengan kpu, perihal status obyek verifikasi itu. hal ini diterangkan ketua bawaslu bengkulu utara, tri suyanto.
baca juga: pedasnya harga cabai di mukomuko, disusul bawang merah
baca juga:180 peserta magang ke jepang mulai jalani seleksi
"penggunaan data atau dokumen dukungan calon incumbent, tidak menjadi pelanggaran pilkada, tapi lebih pelanggaran tindak pidana lainnya yang diatur oleh aturan di luar aturan kepemiluan," terangnya.
hukum positif, soal praktik nakal itu sebenarnya dapat menjadi obyek undang-undang (uu) nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi.
sekadar menginformasikan, uu yang ditetapkan sekaligus diundangkan pada 17 oktober 2022 tersebut, telah mengatur beberapa hal. 
obyek pengaturannya, mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; 
baca juga:bi-bank sentral uea dorong transaksi mata uang lokal
baca juga:sawahku menyala, petani pun gembira
kemudian, transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara;
beleid ini juga menegasi soal larangan dalam penggunaan data pribadi sampai dengan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. 
pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 8 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan