Mengenal Ombudsman, Lembaga Pemerintah yang Tak Bisa Dihukum

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 10 May 2024 - 12:00

Gedung Ombudsman RI-Ombudsman.go.id-

Lembaga ini berkomposisikan 7 orang. Dengan 5 orang anggota serta 1 orang ketua merangkap anggota serta 1 orang wakil ketua yang merangkap anggota.

Meski diberikan kewenangan dalam memberikan penilaian dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun tidak semua ruang dapat menjadi obyek dari aktivitas ombudsman. Ranah yang bukan menjadi kewenangan lembaga ini adalah dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan keputusan.

Untuk diketahui, sesuai dengan UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjatuhkan vonis sebuah perkara, selain merujuk pada fakta-fakta persidangan.

Satu-satunya hak eksklusifitas yang dimiliki oleh seorang "wakil Tuhan" di dunia itu adalah keyakinan hakim.

Dalam peranannya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterograsi, dituntut atau digugat di muka pengadilan.

Hak resistensi yang dimiliki Ombudsman ini ditegaskan dalam Pasal 10. (*)

mengenal ombudsman, lembaga pemerintah yang tak bisa dihukum                            radarutara.bacakoran.co - ombudsman baru-baru ini, namanya viral. salah satu lembaga yang dipayungi undang-undang (uu) nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik indonesia itu, menyarankan agar pemerintah menunda pelaksanaan seleksi casn 2024, sebelum pilkada. 
pertimbangan ombudsman saat itu, adalah kekhawatiran adanya cawe-cawe elit politik yang kemudian mempolitisir agenda nasional yang nyaris beririsan dengan laju tahapan pilkada. 
cara pandang ombudsman cukup lumrah. potensi mempolitisasi seleksi casn di daerah, sehingga menguntungkan salah satu kandidat, sangatlah mungkin terjadi. 
lantas apa saja, peran dan fungsi ombudsman ini? seperti ditegasi di paragaram awal. lembaga ini lahir dari uu nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman. 
baca juga:seleksi casn 2024 ditunda usai pilkada. jawaban panrb buat sumringah pegawai non asn se indonesia
baca juga:jangan dianggap sepele! ini bahaya membiarkan charger hp tertancap pada stopkontak semalaman
ombudsman sendiri adalah lembaga negara. lembaga ini sifatnya mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya. 
dalam menjalankan peran dan fungsinya, ombudsman bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. hal itu ditegas dalam pasal 2 uu ombudsman.
lima area yang menjadi tujuan ombudsman, dari sisi fungsi sangat memberikan peran secara moril dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
keberadaan ombudsman ini bertujuan mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;
baca juga:antara jum'at berkah dan jum'at bersih, begini masyarakat memaknainya
baca juga:desa rama agung, miniaturnya indonesia di bengkulu utara. hidup berdampingan di tengah keragaman
lembaga ini juga berfungsi mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari praktik kkn;
semangat reformasi birokrasi juga turut didukung oleh lembaga ini. lembaga ini membantu menciptkan dan mengingkatkan upaya untuk pemberatasan dan pencegahan praktik maladministrasi hingga kkn;
kemudian, turut menjadi motor peningkatan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supresmasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. 
selain berkedudukan di pemerintahan pusat. lembaga ini juga berhak mendirikan perpanjangan tangan di daerah dengan status perwakilan hingga tingkat kabupaten/kota.
baca juga:hp anda lemot dan berasa berat? berikut cara membersihkan cache memori pada hp android..
baca juga:hati-hati! kebiasaan ganti oli yang bisa menimbulkan karat di ruang mesin mobil
adapun tugas dan fungsi lembaga ini adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan pusat hingga daerah. 
termasuk juga mengawasi penyelenggaraan bumn, bumd dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas penyelenggaraan pelayanan publik tertentu.
sebagaimana diterangkan di pasal 7, ombudsman memiliki tugas meliputi menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman;
baca juga:waspada, mesin mobil bekas yang sudah lemah kompresinya. kenali cirinya berikut ini
baca juga:perkuat sinergi dan kolaborasi turunkan stunting
juga dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
membangun jaringan kerja; melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
 baca juga:pelantikan ikkkp, rohidin: kalau kita bersatu pasti kuat
baca juga:pertamina berkomitmen maksimal menyalurkan bbm subsidi
lembaga ini berkomposisikan 7 orang. dengan 5 orang anggota serta 1 orang ketua merangkap anggota serta 1 orang wakil ketua yang merangkap anggota. 
meski diberikan kewenangan dalam memberikan penilaian dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. 
namun tidak semua ruang dapat menjadi obyek dari aktivitas ombudsman. ranah yang bukan menjadi kewenangan lembaga ini adalah dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan keputusan. 
untuk diketahui, sesuai dengan uu tentang kekuasaan kehakiman. hakim dalam menjatuhkan vonis sebuah perkara, selain merujuk pada fakta-fakta persidangan. 
baca juga:seleksi casn 2024 ditunda usai pilkada. jawaban panrb buat sumringah pegawai non asn se indonesia
baca juga:jangan dianggap sepele! ini bahaya membiarkan charger hp tertancap pada stopkontak semalaman
satu-satunya hak eksklusifitas yang dimiliki oleh seorang "wakil tuhan" di dunia itu adalah keyakinan hakim. 
dalam peranannya, ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterograsi, dituntut atau digugat di muka pengadilan. 
hak resistensi yang dimiliki ombudsman ini ditegaskan dalam pasal 10. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 11 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan