Kabarnya Ada Figur Potensial Persiapkan Maju Independen

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 09 May 2024 - 21:31

Pemusnahan dokumen kependudukan yang dilakukan Dukcapil Bengkulu Utara, Rabu, 8 Mei 2024 lalu.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Di sektor penyelenggaraan tahapan, Divisi Teknis KPU Bengkulu Utara, Ganti Budiarto, menerangkan obyek verifikasi atas dukungan untuk jalur independen, berfokus pada jumlah dukungan serta sebaran wilayah minimal.

"Jadi fokus verifikasinya lebih kepada kelengkapan syarat. Bukan bagaimana proses pengumpulannya. Namun ketika, saat verifikasi ditemukan dukungan yang tidak sesuai dengan aturan, maka ouput dari verifikasi itu adalah penetapan dokumen akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS," jabar Ganti yang menjawab pertanyaan dari Kasat Intelkam Polres Bengkulu Utara, AKP Edy Supriyanto, yang melempar pertanyaan.

BACA JUGA:Razia Kendaraan Mati Pajak

Pendek kata, praktik penggunaan dokumen secara ilegal akan masuk dalam ranah pelanggaran pidana umum.

Pengalaman dalam setiap kontestasi, nyaris terus dijumpai adanya mereka yang berkeberatan alias protes, lantaran data kependudukannya dicatut oleh calon kontestan.

Data-data tersebut, lazimnya baru terendus begitu KPU di daerah melakulakan verifikasi. Tak pelak, nantinya data tersebut pun dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS.

Hukum positif, soal praktik nakal itu sebenarnya dapat menjadi obyek Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sekadar menginformasikan, UU yang ditetapkan sekaligus diundangkan pada 17 Oktober 2022 tersebut, telah mengatur beberapa ha.

Obyek pengaturannya, mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi;

Kemudian, transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara;

Beleid ini juga menegasi soal larangan dalam penggunaan data pribadi sampai dengan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi.

kabarnya ada figur potensial persiapkan maju independen                             radarutara.bacakoran.co - animo perebutan perahu partai politik jelang pilkada, sudah sangat kentara. 
bukan hanya rumor soal penyediaan fiskal dalam jumlah besar, untuk memborong partai yang memungkinkan saja terjadi.
ketidakpastian perahu politik, turut disikapi kandidat dengan memasang "kuda-kuda" maju lewat jalur independen atau non parpol. 
terpantau, salah satu figur potensial kandidat kepala daerah di kabupaten bengkulu utara misalnya, kini menjadikan jalur ini sebagai opsi. 
baca juga:dokumen invalid, 4.200 keping e-ktp dibakar
baca juga:dewan dorong pemkab bu lengkapi fasilitas kesehatan dengan dokter spesialis mata 
itu berarti, kini tengah berjalan pengumpulan dukungan ktp yang masih akan dilengkapi lagi dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermaterai rp 10.000. 
potensi penggunaan dokumen secara illegal, menjadi bagian yang harus diawasi lembaga terkait dalam tahapan pilkada serentak 2024.
salah satunya, adalah penggunaan foto copy kartu tanda penduduk atau ktp, yang bakal menjadi pra syarat untuk pencalonan seorang kandidat dari jalur independen alias non partai.
ketua bawaslu bengkulu utara, tri suyanto, menerangkan obyek pengawasan bawaslu dalam tahapan pencalonan nanti yang akan didahului oleh pendaftaran jalur independen. 
baca juga:ini daftar 88 desa dengan antusiasme pendaftar pps rendah, gajinya padahal rp 1,5 juta 
baca juga:kembalikan berkas, benny suharto: siap berdampingan dengan kader pks
dia menimpali, dengan segala perangkat regulasi menjadi alat pengawasan, penggunaan dokumen kependudukan secara ilegal, tidak masuk dalam area pelanggaran pemilu. 
"akan tetapi, menjadi domain pelanggaran yang diatur oleh regulasi di luar kepemiluan," kata tri suyanto, saat menghadiri sosialisasi pkpu 20 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada 2024 yang digelar kpu bengkulu utara, 1 mei 2024. 
di sektor penyelenggaraan tahapan, divisi teknis kpu bengkulu utara, ganti budiarto, menerangkan obyek verifikasi atas dukungan untuk jalur independen, berfokus pada jumlah dukungan serta sebaran wilayah minimal. 
"jadi fokus verifikasinya lebih kepada kelengkapan syarat. bukan bagaimana proses pengumpulannya. namun ketika, saat verifikasi ditemukan dukungan yang tidak sesuai dengan aturan, maka ouput dari verifikasi itu adalah penetapan dokumen akan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tms," jabar ganti yang menjawab pertanyaan dari kasat intelkam polres bengkulu utara, akp edy supriyanto, yang melempar pertanyaan. 
baca juga: dua titik tanjakan rusak parah di desa air tenang, pemerintah diminta peduli
baca juga:razia kendaraan mati pajak 
pendek kata, praktik penggunaan dokumen secara ilegal akan masuk dalam ranah pelanggaran pidana umum. 
pengalaman dalam setiap kontestasi, nyaris terus dijumpai adanya mereka yang berkeberatan alias protes, lantaran data kependudukannya dicatut oleh calon kontestan.
data-data tersebut, lazimnya baru terendus begitu kpu di daerah melakulakan  verifikasi. tak pelak, nantinya data tersebut pun dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tms.
hukum positif, soal praktik nakal itu sebenarnya dapat menjadi obyek undang-undang (uu) nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi.
baca juga: warga trans lapindo bengkulu utara kuras air di tengah jalan mirip kubangan
baca juga:perekrutan pppk dan cpns 2024 tunggu juknis
sekadar menginformasikan, uu yang ditetapkan sekaligus diundangkan pada 17 oktober 2022 tersebut, telah mengatur beberapa ha. 
obyek pengaturannya, mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; 
kemudian, transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara;
beleid ini juga menegasi soal larangan dalam penggunaan data pribadi sampai dengan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. 
baca juga:dinas kesehatan bagikan tablet fe untuk remaja putri
baca juga:ratusan ton beras bapang pekan ini bakal disalur
pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.
ketua kpu bengkulu utara, santoso, menyampaikan tahap penyelenggaraan, sudah mulai berjalan terhitung bulan mei. 
"tahap pencalonan, diawali pendaftaran calon dari jalur independen," terang santoso dalam bincang, belum lama ini, menyadur pkpu tahapan pilkada 2024. 
rujukan santoso itu adalah peraturan komisi pemilihan umum atau pkpu nomor 20 tahun 2024 tentang tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2024, menegaskan tahap-tahap penyelenggaraan. 
baca juga:dokumen invalid, 4.200 keping e-ktp dibakar
baca juga:dewan dorong pemkab bu lengkapi fasilitas kesehatan dengan dokter spesialis mata 
gerbang pendaftaran bakal calon kepala daerah, akan didahului dengan pembukaan pendaftaran dari jalur independen atau non partai politik.
jika mencermati waktunya, awal mei 2024 ini tepatnya hari minggu, tanggal 5 mei, sudah menjadi waktu paling awal. paling akhir, senin, 19 agustus 2024. 
pengumuman pendaftaran pasangan calon, tahapannya paling awal dimulai sabtu 24 agustus hingga senin 26 agustus 2024. 
pendaftaran pasangan calon digelar selasa, 27 agustus 2024 dan paling lambat kamis 29 agustus 2024. 
penetapan pasangan calon oleh kpu, dijadwalkan akan dilakukan pada minggu, 22 september 2024.
baca juga:ini daftar 88 desa dengan antusiasme pendaftar pps rendah, gajinya padahal rp 1,5 juta 
baca juga:kembalikan berkas, benny suharto: siap berdampingan dengan kader pks
dan akan berlanjut dengan pelaksanaan kampanye yang akan dimulai paling awal rabu, 25 september hingga sabtu, 23 november 2024. 
pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan 27 november 2024. 
santoso juga menyampaikan, tahapan pendaftaran untukcalon dari jalur independen yang lebih dulu,merupakan amanat regulasi yang kemudian dibreakdown lewat aturan turunan yang terbitkan kpu.
dijabarkan santoso, amanat tersebut dilugas dalam pasal 5 yang menegaskan, sebelum tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. 
baca juga: dua titik tanjakan rusak parah di desa air tenang, pemerintah diminta peduli
baca juga:razia kendaraan mati pajak 
"kami pun sudah menyampaikan dan menyosialisasikan syarat dukungan minimal termasuk dengan sebaran minimal," ungkapnya.
lebih detil, santoso mengatakan, merujuk pada dasar inti penyelenggaraan kontestasi kedua tahun ini yakni undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. 
melihat jumlah penduduknya, lanjut diaa, kabupaten bengkulu utara masuk dalam apa yang ditegaskan pada pasal 41 ayat 2 huruf a uu pilkada yakni dpt sampai dengan 250.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 10 persen.
"dpt pemilu terakhir adalah 217.841. artinya, dukungan minimal adalah 21.784 ktp," tegasnya.
baca juga:perekrutan pppk dan cpns 2024 tunggu juknis
baca juga: warga trans lapindo bengkulu utara kuras air di tengah jalan mirip kubangan
di tengah sistem partisan, calon dari jalur independen memang dihadapkan dengan syarat yang tidak mudah.
selain adanya dukungan syarat minimal yang dibuktikan dengan foto copy ktp, sebaran dari dukungan pun, wajib memenuhi syarat minimal sebaran 50 persen dari total jumlah kecamatan.
"kalo untuk kabupaten kita yang memiliki 19 kecamatan, artinya syarat dukungan harus menyebar setidak-tidaknya pada 10 kecamatan," bebernya.
penjelasan santoso di atas, sejalan dengan pasal 41 ayat 2 huruf a yang diterangkan dalam uu pilkada. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 10 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan