Ini Biang Kerok Pendaftaran Tes ASN Tak Kunjung Dibuka

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 05 May 2024 - 21:39

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas-unair.ac.id-

Baginya, "konsensus" yang ada saat awal revisi UU ASN, harus ditindaklanjuti secara konsisten oleh pemerintah.

Karenanya, dia mendesak mulai dari Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), segera mengangkat para tenaga honorer yang masa pengabdiannya telah 5 tahun keatas, menjadi PPPK.

"Pemerintah harus konsisten," kata Junimart, seperti dilansir DPR RI.

Kemudian Junimart cenderung menilai aneh, ketika pemerintah masih tetap melakukan seleksi terhadap para honorer.

Versinya, dalam aturan yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah, praktis tidak ada seleksi bagi para honorer untuk diangkat menjadi PPPK.

Legislator itu pun mendesak audit verifikasi dan validasi data honorer di seluruh Indonesia oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Konon, banyak ditemukan tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, tapi justru tidak masuk usulan Pemda.

Adanya sengkarut itu, DPR meminta Kementerian PANRB melakukan aksi jemput bola secara langkah responsif atas persoalan yang terjadi.

Belum lagi, kata dia, soal ketidakpastian nasib para Satpol PP, guru, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, honorer di Kejagung, Kepolisian, dan instansi lainnya.

"Penyelesian honorer melalui pengangkatan PPPK ini masalah hidup, jadi konsistenlah dengan komitmen," pungkasnya.

ini biang kerok pendaftaran tes asn tak kunjung dibuka                            radarutara.bacakoran.co - pendaftaran tes asn tahun 2024, masih dihadapkan dengan persoalan teknis. 
kasus utamanya, berada pada instansi yang menjadi jujukan alokasi formasi yang telah diberikan oleh pemerintah. 
nuansa utak-atik sampai dengan kekhawatiran masyarakat dalam tes tahun ini, menyikapi potensi permainan data khususnya non asn, diduga menjadi persoalan yang menjadi fenomena gunung es. 
dimana, persoalan yang muncul, sejatinya bukan merupakan inti dari persoalan yang jauh tak terungkap atau kentara. 
baca juga:nilai tindak lanjut tertinggi se-bengkulu, pemerintah bengkulu utara raih wtp 7 kali berturut
baca juga:ternyata, kambing juga rawan terserang virus penyakit mulut dan kuku
pemerintah melalui kementerian aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), mulai razin angkat bicara, menyikapi lambatnya tindaklanjut alokasi formasi yang sudah digamblang pusat tersebut. 
lumrah saja, sikap yang mensinyalkan prihatin, menyikapi tak kunjung rampungnya penyampaian rincian formasi ke sistem badan kepegawaian negara atau bkn itu. 
apalagi, digamblangkan menterian panrb, abdullah azwar anas, menegaskan penyusunan rincian kebutuhan asn sendiri, sudah rampung sejak awal triwulan kedua tahun berjalan 2024. 
"penyusunan rincian kebutuhan sudah dilaksanakan sejak 15-29 maret 2024 dan diperpanjang 30 april 2024," beber menteri yang juga mantan bupati banyuwangi itu. 
baca juga:apresiasi torehan opini wtp, dprd bengkulu utara dorong kinerja opd agar semakin baik
baca juga:petani ikan minta pemerintah berikan subsidi pakan 
proses tindaklanjut atas alokasi formasi yang telah diberikan pemerintah kepada instansi pengusul yang lambat, pastinya kontra produktif dengan tahapan yang sudah berjalan sebelumnya. 
secara sederhana, menteri anas itu ingin menyampaikan, total alokasi formasi yang jumlahnya mencapai 2,3 juta itu, merujuk pada desain yang merujuk pada kebutuhan instansi yang telah disampaikan kali pertama. 
dengan artian, pemerintah kemudian memproses usulan dari seluruh instansi di daerah hingga pusat, disesuaikan lagi dengan kondisi fiskal pemerintah. 
"namun masih ada instansi yang belum menyelesaikan input rincian formasi ke sistem bkn," beber anas menggamblang.
baca juga:beredar isu begal di jejaring media sosial, begini kata polisi
baca juga: kabarnya, sk pppk akan dibagikan selasa besok
padahal, alokasi formasi sedianya tinggal disesuaikan dengan usulan formasi yang telah disampaikan setiap instansi sebelumnya sejak awal. 
proses ini, diklaim menteri anas, menjadi estafet program untuk kemudian pemerintah merilis waktu pendaftaran. 
untuk diketahui, sejak merilis alokasi formasi kepada instansi pusat dan daerah, pemerintah memang belum melansir petunjuk teknis dan pelaksanaan seleksi asn dalam formasi 2024. 
dalih pemerintah adalah menungggu seluruh rincian formasi dari instansi pengusul rampung terlebih dahulu. 
baca juga:kuota pupuk subsidi untuk mukomuko 1.650 ton
baca juga:maha benar netizen dengan segala sorotannya, mulai dari sorotan bea cukai hingga indonesia gagal boyong piala 
anas kemudian menggamblang hasil mitigasi persoalan yang didapatkan, sehingga proses tindaklanjut atas alokasi formasi itu tak kunjung rampung. 
pertama, kata dia, insntasi masih melakukan pemetaan jabatan. kemudian, keterlambatan informasi terhadap data non asn. baik, terkait jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan serta jabatan yang diusulkan. 
"juga belum selesai memutahirkan data jabatan, oleh intansi pada pelayanan elektronik siasn bkn," ungkapnya. 
secara umum diketahui, alokasi formasi secara nasional terbagi total dengan menempatkan daerah sebagai wilayah dominan sebaran formasi. 
baca juga:oktober, produk tanpa sertifikasi halal ditarik dari pasaran
baca juga:5 merk produk umkm ini didaftarkan ke kemenkumham indonesia
dari 2.302.543 formasi yang bakal dibuka, sebanyak 1.867.333, merupakan alokasi formasi yang diberikan pemerintah kepada instansi daerah. 
sisanya, sebanyak 429.183 formasi, merupakan alokasi yang diberikan pemerintah kepada instansi pusat. 
politisi senayan yang juga ketua komisi 2 dpr ri, ahmad doli kurnia tandjung menyampaikan proyeksi. katanya, pp tersebut paling lama bulan april tahun ini bisa kelar. 
dari gedung nusantara di jakarta itu, doli bahkan mengungkap, memungkinkan aturan turun terbit lebih cepat lagi. sebelum april malahan. 
baca juga:nilai tindak lanjut tertinggi se-bengkulu, pemerintah bengkulu utara raih wtp 7 kali berturut
baca juga:ternyata, kambing juga rawan terserang virus penyakit mulut dan kuku
rencang bangun aturan turunan ini, dijelaskan doli untuk mengupayakan bagaimana yang 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata, terverifikasi otomatis diangkat menjadi pppk.
versinya, tidak akan ada lagi honorer yang diberhentikan pada 2024.
"pada akhirnya honorer menjadi pppk penuh waktu. kemudian prosesnya melalui pendekatan pppk paruh waktu dan segala macam," ungkapnya. 
dalam warta sebelumnya, awal-awal pengesahan uu asn, pengangkatan honorer menjadi pppk, terus mendapatkan dorongan. 
baca juga:apresiasi torehan opini wtp, dprd bengkulu utara dorong kinerja opd agar semakin baik
baca juga:petani ikan minta pemerintah berikan subsidi pakan 
bukan hanya dari kalangan organisasi. legislatif turut menyuarakan konsep yang dibilang senayan, sudah menjadi sepakat moral pemerintah dan dpr. 
hal ini lahir sejak awal pembahasan uu nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn). kondisi itu turut dibocorkan wakil ketua komisi ii dpr ri, junimart girsang. 
baginya, "konsensus" yang ada saat awal revisi uu asn, harus ditindaklanjuti secara konsisten oleh pemerintah. 
karenanya, dia mendesak mulai dari kementerian panrb dan badan kepegawaian negara (bkn), segera mengangkat para tenaga honorer yang masa pengabdiannya telah 5 tahun keatas, menjadi pppk.
baca juga:beredar isu begal di jejaring media sosial, begini kata polisi
baca juga: kabarnya, sk pppk akan dibagikan selasa besok
"pemerintah harus konsisten," kata junimart, seperti dilansir dpr ri.
kemudian junimart cenderung menilai aneh, ketika pemerintah masih tetap melakukan seleksi terhadap para honorer. 
versinya, dalam aturan yang telah disepakati oleh dpr dan pemerintah, praktis tidak ada seleksi bagi para honorer untuk diangkat menjadi pppk.
legislator itu pun mendesak audit verifikasi dan validasi data honorer di seluruh indonesia oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). 
baca juga:kuota pupuk subsidi untuk mukomuko 1.650 ton
baca juga:maha benar netizen dengan segala sorotannya, mulai dari sorotan bea cukai hingga indonesia gagal boyong piala 
konon, banyak ditemukan tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun, tapi justru tidak masuk usulan pemda.
adanya sengkarut itu, dpr meminta kementerian panrb melakukan aksi jemput bola secara langkah responsif atas persoalan yang terjadi. 
belum lagi, kata dia, soal ketidakpastian nasib para satpol pp, guru, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, honorer di kejagung, kepolisian, dan instansi lainnya. 
"penyelesian honorer melalui pengangkatan pppk ini masalah hidup, jadi konsistenlah dengan komitmen," pungkasnya. 
baca juga:oktober, produk tanpa sertifikasi halal ditarik dari pasaran
baca juga:5 merk produk umkm ini didaftarkan ke kemenkumham indonesia
di tengah usulan formasi yang sudah dikunci oleh pusat, atas usulan daerah-daerah. diketahui, formasi cpns dan pppk tahun 2024 ini, terdapat formasi satpol pp. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 6 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan