Dekati Tahapan Pencalonan Jalur Independen, Waspadai Calo KTP!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 29 Apr 2024 - 21:00

Ilustrasi petarungan dalam politik-Radar Utara/Benny Siswanto-

Ketua KPU Bengkulu Utara, Santoso, menyampaikan tahap penyelenggaraan, sudah mulai berjalan terhitung bulan Mei.

"Tahap pencalonan, diawali pendaftaran calon dari jalur independen," terang Santoso dalam bincang, belum lama ini, menyadur PKPU Tahapan Pilkada 2024.

Rujukan Santoso itu adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024, menegaskan tahap-tahap penyelenggaraan.

Gerbang pendaftaran bakal calon kepala daerah, akan didahului dengan pembukaan pendaftaran dari jalur independen atau non partai politik.

Jika mencermati waktunya, awal Mei 2024 ini tepatnya Hari Minggu, tanggal 5 Mei, sudah menjadi waktu paling awal. Paling akhir, Senin, 19 Agustus 2024.

Pengumuman pendaftaran pasangan calon, tahapannya paling awal dimulai Sabtu 24 Agustus hingga Senin 26 Agustus 2024.

Pendaftaran pasangan calon digelar Selasa, 27 Agustus 2024 dan paling lambat Kamis 29 Agustus 2024.

Penetapan pasangan calon oleh KPU, dijadwalkan akan dilakukan pada Minggu, 22 September 2024.

Dan akan berlanjut dengan pelaksanaan kampanye yang akan dimulai paling awal Rabu, 25 September hingga Sabtu, 23 November 2024.

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan 27 November 2024.

Santoso juga menyampaikan, tahapan pendaftaran untukcalon dari jalur independen yang lebih dulu,merupakan amanat regulasi yang kemudian dibreakdown lewat aturan turunan yang terbitkan KPU.

dekati tahapan pencalonan jalur independen, waspadai calo ktp!                            radarutara.bacakoran.co - potensi penggunaan dokumen secara illegal, menjadi bagian yang harus diawasi lembaga terkait dalam tahapan pilkada serentak 2024.
salah satunya, adalah penggunaan foto copy kartu tanda penduduk atau ktp, yang bakal menjadi pra syarat untuk pencalonan seorang kandidat dari alur independen alias non partai.
pengalaman dalam setiap kontestasi, nyaris terus dijumpai adanya mereka yang berkeberatan alias protes, lantaran data kependudukannya dicatut oleh calon kontestan.
data-data tersebut, lazimnya baru terendus begitu kpu di daerah melakulakan  verifikasi. tak pelak, nantinya data tersebut pun dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tms.
baca juga:kabarnya, perekrutan pppk 2024 ada formasi sma
baca juga:obyek pajak di daerah tahun 2025 bakal bertambah 
hukum positif, soal praktik nakal itu sebenarnya dapat menjadi obyek undang-undang (uu) nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi.
sekadar menginformasikan, uu yang ditetapkan sekaligus diundangkan pada 17 oktober 2022 tersebut, telah mengatur beberapa ha. 
obyek pengaturannya, mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; 
kemudian, transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara;
baca juga:dinas perhubungan bakal manfatkan gedung uji kir kendaraan untuk kantor
baca juga:uji kir kendaraan warga mukomuko numpang di bengkulu dan arga makmur
beleid ini juga menegasi soal larangan dalam penggunaan data pribadi sampai dengan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. 
pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.
ketua kpu bengkulu utara, santoso, menyampaikan tahap penyelenggaraan, sudah mulai berjalan terhitung bulan mei. 
"tahap pencalonan, diawali pendaftaran calon dari jalur independen," terang santoso dalam bincang, belum lama ini, menyadur pkpu tahapan pilkada 2024. 
baca juga:polres mukomuko ringkus residivis curnak, satu pelaku dpo
baca juga:kode nomor polisi di indonesia, seri kendaraan di indonesia, ini seri nopol di indonesia, tertib berlalulintas
rujukan santoso itu adalah peraturan komisi pemilihan umum atau pkpu nomor 20 tahun 2024 tentang tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2024, menegaskan tahap-tahap penyelenggaraan. 
gerbang pendaftaran bakal calon kepala daerah, akan didahului dengan pembukaan pendaftaran dari jalur independen atau non partai politik.
jika mencermati waktunya, awal mei 2024 ini tepatnya hari minggu, tanggal 5 mei, sudah menjadi waktu paling awal. paling akhir, senin, 19 agustus 2024. 
pengumuman pendaftaran pasangan calon, tahapannya paling awal dimulai sabtu 24 agustus hingga senin 26 agustus 2024. 
baca juga:tradisi sungkem di momen perpisahan di pelepasan siswa sman 01 bengkulu utara. begini keharuannya..
baca juga:apakah benar, mematikan ac ketika di tanjakan dapat membuat mobil lebih bertenaga? simak penjelesan berikut;
pendaftaran pasangan calon digelar selasa, 27 agustus 2024 dan paling lambat kamis 29 agustus 2024. 
penetapan pasangan calon oleh kpu, dijadwalkan akan dilakukan pada minggu, 22 september 2024.
dan akan berlanjut dengan pelaksanaan kampanye yang akan dimulai paling awal rabu, 25 september hingga sabtu, 23 november 2024. 
pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan 27 november 2024. 
santoso juga menyampaikan, tahapan pendaftaran untukcalon dari jalur independen yang lebih dulu,merupakan amanat regulasi yang kemudian dibreakdown lewat aturan turunan yang terbitkan kpu.
baca juga:jangan asal ganti! ini efek negatif buat motor matic, jika mengganti ban dengan ukuran yang lebih besar
baca juga:pagi ini, sman 1 bu lepas 298 tunas bangsa
dijabarkan santoso, amanat tersebut dilugas dalam pasal 5 yang menegaskan, sebelum tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. 
"kami pun sudah menyampaikan dan menyosialisasikan syarat dukungan minimal termasuk dengan sebaran minimal," ungkapnya.
lebih detil, santoso mengatakan, merujuk pada dasar inti penyelenggaraan kontestasi kedua tahun ini yakni undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. 
melihat jumlah penduduknya, lanjut diaa, kabupaten bengkulu utara masuk dalam apa yang ditegaskan pada pasal 41 ayat 2 huruf a uu pilkada yakni dpt sampai dengan 250.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 10 persen.
baca juga:kabarnya, perekrutan pppk 2024 ada formasi sma
baca juga:obyek pajak di daerah tahun 2025 bakal bertambah 
"dpt pemilu terakhir adalah 217.841. artinya, dukungan minimal adalah 21.784 ktp," tegasnya.
di tengah sistem partisan, calon dari jalur independen memang dihadapkan dengan syarat yang tidak mudah.
selain adanya dukungan syarat minimal yang dibuktikan dengan foto copy ktp, sebaran dari dukungan pun, wajib memenuhi syarat minimal sebaran 50 persen dari total jumlah kecamatan.
"kalo untuk kabupaten kita yang memiliki 19 kecamatan, artinya syarat dukungan harus menyebar setidak-tidaknya pada 10 kecamatan," bebernya.
penjelasan santoso di atas, sejalan dengan pasal 41 ayat 2 huruf a yang diterangkan dalam uu pilkada. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 30 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan