Persoalan Banjir, WALHI Bengkulu: DAS Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Jumat , 19 Apr 2024 - 21:03

Abdullah Ibrahim Ritonga-Radar Utara/ Doni Aftarizal -

"Padahal dalam Undang-Undang (UU) No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemda dapat melakukan upaya pencegahan dan pengendalian bencana melalui pembuatan aturan turunan," tambah Baim.

Baim menjelaskan, atas beberapa penyebab itu, pihaknya merekomendasikan agar pemda dapat membuat kebijakan untuk pencegahan dan mitigasi bencana.

"Rekomendasi kita yang pertama yakni penataan ruang harus memperhatikan kaidah-kaidah yang tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)," terang Baim.

Pihaknya juga mendesak pemda, untuk segera meninjau kembali bagian hulu DAS, termasuk wilayah yang menjadi daerah tangkapan air.

"Kita juga mendorong pemda untuk memaksimalkan peran dan posisi Forum DAS Provinsi Bengkulu, yang telah dibentuk sebagai wahana koordinasi dan konsolidasi. Kita jga minta pemda segera merumuskan kebijakan legal formal untuk pengendalian bencana," jelasnya.

Lebih lanjut Baim menyampaikan, pemda juga harus memperbaiki sistem drainase, menciptakan ruang terbuka hijau, serta menindaklanjuti aturan teknis pengelolaan DAS.

"Kita juga berharap pemda melibatkan masyarakat lokal atau masyarakat adat dalam pengelolaan DAS ini. Sehingga dalam praktiknya nanti, pengelolaan DAS menerapkan kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat," demikian Baim. (*)

persoalan banjir, walhi bengkulu: das sedang tidak baik-baik saja                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - kondisi daerah aliran sungai (das) yang sedang tidak baik-baik saja, dinila menjadi salah satu penyebab bencana banjir yang kerap mengancam sejumlah wilayah di provinsi bengkulu.
demikian disampaikan direktur eksekutif wahana lingkungan hidup (walhi) bengkulu, abdullah ibrahim ritonga, jum'at 19 april 2024.
"kita turut berduka atas kejadian bencana banjir, yang menimpa saudara kita di kabupaten lebong dan saat ini juga sedang terjadi di kabupaten seluma," ungkap pria yang akrab disapa baim ini.
menurut baim, ada beberapa faktor yang menyebabkan bencana banjir di sejumlah wilayah di provinsi bengkulu ini, yang muaranya mengakibatkan beberapa das di bengkulu sedang tidak baik-baik saja.
baca juga:bantuan korban banjir lebong mulai mengalir
baca juga:585 pinjol ilegal dan pinri diblokir
"pertama yakni pemanfaatan ruang dalam penyusunan rencana tata ruang dan wilayah (rtrw) tidak sesuai dengan fungsinya," ungkap baim.
praktiknya, lanjut baim, seperti fungsi kawasan lindung di provinsi bengkulu, malah dijadikan kawasan budidaya. sehingga berdampak pada fungsi ekologis, yang tidak lagi mempu menjaga keseimbangan ekosistem.
"ironisnya alih fungsi kawasan lindung itu dilakukan pada bagian hulu das. secara otomatis akhirnya beberapa das di bengkulu menjadi sakit," kata baim.
kedua, sambung baim, pihaknya menemukan kondisi kawasan hutan yang kian kritis. ini diperparah langkah pemerintah daerah (pemda) yang mengusulkan hutan hujan tropis, menjadi areal pertambangan emas.
baca juga: elva hartati siap maju pilgub bengkulu
baca juga:ternyata...ada 3 perusahaan dilaporkan tak bayar thr pekerja di bengkulu
"tentu ini juga mempercepat kerusakan fungsi ekologis, dengan dalih praktik ekonomi kreatif. padahal ini nyata-nyata merupakan praktik eksploitasi," sesal baim.
disamping itu, baim menambahkan, juga ditemukan bahwa pemda belum membuat aturan turunan terkait pengelolaan das di provinsi bengkulu, terutama dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana.
"padahal dalam undang-undang (uu) no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemda dapat melakukan upaya pencegahan dan pengendalian bencana melalui pembuatan aturan turunan," tambah baim.
baim menjelaskan, atas beberapa penyebab itu, pihaknya merekomendasikan agar pemda dapat membuat kebijakan untuk pencegahan dan mitigasi bencana. 
baca juga:sambut baik rencana pembangunan rsu adhyaksa bengkulu
baca juga:pembanguan auning di zona 1 pantai panjang dikebut
"rekomendasi kita yang pertama yakni penataan ruang harus memperhatikan kaidah-kaidah yang tertuang dalam rencana detail tata ruang (rdtr)," terang baim.
pihaknya juga mendesak pemda, untuk segera meninjau kembali bagian hulu das, termasuk wilayah yang menjadi daerah tangkapan air. 
"kita juga mendorong pemda untuk memaksimalkan peran dan posisi forum das provinsi bengkulu, yang telah dibentuk sebagai wahana koordinasi dan konsolidasi. kita jga minta pemda segera merumuskan kebijakan legal formal untuk pengendalian bencana," jelasnya.
lebih lanjut baim menyampaikan, pemda juga harus memperbaiki sistem drainase, menciptakan ruang terbuka hijau, serta menindaklanjuti aturan teknis pengelolaan das.
baca juga:rakor dengan menteri ppn dan atr ri, pembangunan jalan tol lanjut
baca juga:pastikan stok lpg 3 kg, pertamina cek pangkalan
"kita juga berharap pemda melibatkan masyarakat lokal atau masyarakat adat dalam pengelolaan das ini. sehingga dalam praktiknya nanti, pengelolaan das menerapkan kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat," demikian baim. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan