Daerah Masih Tunggu Aturan Pelaksanaan UU Desa Terbaru

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 17 Apr 2024 - 20:33

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara (BU), Rahmat Hidayat, SSTP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Aturan pelaksanaan atas revisi kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belum dirampungkan pemerintah.

Daerah-daerah juga masih menunggu dan masih mengacu pada regulasi-regulasi yang telah diterbitkan sebelumnya. Khususnya soal rumpun aturan turunan.

Sejauh ini, revisi beleid yang lahir di tahun 2014 tersebut juga belum dirilis oleh kanal-kanal resmi pemerintah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara (BU), Rahmat Hidayat, SSTP, MM, melalui Kabid Pemerintahan Desa, Pandji, SSTP, M.Si, menyampaikan soal ini.

"Sejauh ini, kita masih menunggu aturan pelaksanaannya. Mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan menteri dan lainnya," terang Pandji, Rabu, 17 April 2024.

Untuk itu, ketika ditanyai soal tindaklanjut di tataran eksekutorial, daerah, kata Pandji, benar-benar belum dapat memberikan konfirmasi.

Apalagi, terus dia, melakukan pengambilan keputusan dan kerja-kerja administratif terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

"Walau pun kisi-kisi tentang perubahannya, sudah sama-sama kita tahu. Tapi sebagai user regulasi, tentu kita menunggu pijakan secara de jure," jabar birokrat lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini.

Diketahui, DRP bersama dengan pemerintah pada Kamis, 28 Maret 2023, telah menyetujui RUU Desa.

Pengesahan atas revisi kali kedua itu, dilakukan di Ruang Paripurna II, Gedung Nusantara II DPR RI.

daerah masih tunggu aturan pelaksanaan uu desa terbaru                            radarutara.bacakoran.co - aturan pelaksanaan atas revisi kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, belum dirampungkan pemerintah. 
daerah-daerah juga masih menunggu dan masih mengacu pada regulasi-regulasi yang telah diterbitkan sebelumnya. khususnya soal rumpun aturan turunan. 
sejauh ini, revisi beleid yang lahir di tahun 2014 tersebut juga belum dirilis oleh kanal-kanal resmi pemerintah.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) bengkulu utara (bu), rahmat hidayat, sstp, mm, melalui kabid pemerintahan desa, pandji, sstp, m.si, menyampaikan soal ini. 
baca juga:sah, tes ppk dan pps lewat seleksi terbuka, pelantikan 16 mei 2024 
baca juga:petani keluhkan harga palawija pasca panen 
"sejauh ini, kita masih menunggu aturan pelaksanaannya. mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan menteri dan lainnya," terang pandji, rabu, 17 april 2024. 
untuk itu, ketika ditanyai soal tindaklanjut di tataran eksekutorial, daerah, kata pandji, benar-benar belum dapat memberikan konfirmasi. 
apalagi, terus dia, melakukan pengambilan keputusan dan kerja-kerja administratif terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. 
"walau pun kisi-kisi tentang perubahannya, sudah sama-sama kita tahu. tapi sebagai user regulasi, tentu kita menunggu pijakan secara de jure," jabar birokrat lulusan institut pemerintahan dalam negeri (ipdn) ini. 
baca juga:kabar soal sertifikasi terbaru, usulan ditargetkan pekan depan 
baca juga:banjir lebong, pemprov bengkulu imbau masyarakat jangan panik
diketahui, drp bersama dengan pemerintah pada kamis, 28 maret 2023, telah menyetujui ruu desa. 
pengesahan atas revisi kali kedua itu, dilakukan di ruang paripurna ii, gedung nusantara ii dpr ri.
beberapa poin krusial langsung dipapar legislatif, usai pengesahannya. salah satunya, masa jabatan kades menjadi 8 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 2 kali. 
kalau sebelumnya, masa jabatan kades adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali sampai dengan 3 kali. 
baca juga:pemprov bengkulu distribusikan logistik ke lebong
baca juga:gerak cepat pemprov bengkulu tangani banjir di lebong
legislatif memaparkan, setidaknya ada tujuh hal yang prinsip dan membuat sumringah kalangan kades se-indonesia. 
di satu sisi, muncul pula sorotan soal prediksi tren korupsi dana desa yang kian meningkat sampai dengan politik dinasti yang sangat mungkin terjadi di desa. 
pemerintah bersama dpr melalukan penyisipan pasal 5a tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi. 
kades, bpd hingga perangkat desa, bakal menerima tunjangan purna tugas. itu tertuang dalam ketentuan pasal 26, 50a, dan pasal 62. 
baca juga:realisasi 3 program prioritas dana desa ini, tak bisa ditunda
baca juga:pln bangun jaringan dan travo baru di desa suka maju?
pemberian tunjangan di akhir masa jabatannya itu hanya satu kali. bukan kades saja, tunjangan purnatugas juga akan diberikan kepada badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa, sesuai dengan kemampuan desa.
uu yang digarap dimasa pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono itu pun, turut disisip pasal 34a. 
pasal ini, nantinya bakal mengatur soal syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades. 
khusus penegasan masa jabatan kades, sampai dengan maksimal dapat dipilih kembali 2 kali masa jabatan, ditegas dalam pasal 39. 
baca juga:8 warga positif dbd, camat, pkm dan pemdes gencarkan fogging
baca juga:belum ada informasi terkait rencana pengalihan arus lalulintas jalinbar 
berikutnya, ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. ketentuan pasal 118 terkait ketentuan peralihan. 
serta ketentuan pasal 121a terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. 
lewat revisi yang tengah menunggu aturan turunannya, seorang kades bisa berkuasa hingga 16 tahun lamanya.
disinggung soal masa jabatan kades, khususnya yang bakan berakhir sejak rampungnya revisi uu desa? 
pandji menjelaskan, masih juga menunggu kepastian teknisnya. khusus kabupaten bengkulu utara, terang dia, 12 kades dijadwalkan akan berakhir jabatannya pada 2025. 
baca juga:sah, tes ppk dan pps lewat seleksi terbuka, pelantikan 16 mei 2024 
baca juga:petani keluhkan harga palawija pasca panen 
ketika merujuk uu lama, 12 desa akan masuk dalam gelombang pilkades serentak yang akan digelar 2025.
konsentrasi pemerintah untuk penyelenggaraan kontestasi serentak 2024, lanjut dia, juga sudah ditegas dalam pasal 4 ayat (1) permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.
dimana, kata dia, pemilihan kepala desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: 
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayahkabupaten/kota; 
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah. 
baca juga:kabar soal sertifikasi terbaru, usulan ditargetkan pekan depan 
baca juga:banjir lebong, pemprov bengkulu imbau masyarakat jangan panik
kemudian dibreakdown lagi dalam rumpun regulasi lain yakni surat kementerian dalam negeri (kemendagri) nomor : 100.3.5.5/224/sj tentang pelaksanaan pilkades pada masa pemilu dan pilkada 2024 pada 14 januari 2023.
praktis, terjadi penundaan pilkades di daerah ini hingga 2025 mendatang. diketahui, ada 20 desa yang masa jabatan kadesnya bakal berakhir 30 desember 2023.
dalam rencana tahun pelaksanaan pilkades serentak gelombang 2 tahun 2025, diketahui 12 desa kades yang masa jabatannya berakhir pada 23 oktober 2025. 
dipastikan lewat aturan itu, pilkades di daerah bakal digeser waktunya ke tahun 2025.  
baca juga:pemprov bengkulu distribusikan logistik ke lebong
baca juga:gerak cepat pemprov bengkulu tangani banjir di lebong
"makanya aturan turunan ini menjadi sangat penting. karena  akan mengait pada kerja teknis di daerah selaku user regulasi," ungkapnya. 
"dan pastinya saat ini tengah digarap oleh pusat," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 18 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan