Koneksitas Masih jadi PR di Daerah, Sumbu Ekonomi Bengkulu, Jambi, Sumsel dan Sumbar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 05 Apr 2024 - 20:22

Terlihat detik-detik kapal MH Thamrin bersandar di Dermaga Malakoni - Enggano pada pertengah Maret lalu. -Radar Utara/Benny Siswanto-

Semangat sinergis, lanjut Somi, sebenarnya sudah mulai dilakukan. Salah satunya lewat regulasi, seperti Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD.

Secara moril, lanjut dia, visi dari UU HKPD adalah membangun chamistry program yang terintegrasi pusat dan daerah.

"Maka upaya beranjak dari persoalan keterisoliran sehingga menyulitkan ruang gerak atau nadi ekonomi baru di daerah, akan sulit diwujudkan jika diwarnai ego sektoral," ujarnya.

Di tengah laju rancang bangun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Somi menilai menjadi kick off penting dalam kesamaan visi pembangunan mulai dari pusat hingga daerah.

Dia berharap, kesamaan visi tidak sebatas tertulis dalam draf RPJP, tapi benar-benar dibreakdown dalam rencana kerja yang terukur.

Sebagai perpanjangan pusat di daerah, provinsi, kata dia, harus memiliki kacamata makro pembangunan yang merepresentasikan komposan di dalamnya yakni kabupaten/kota.

"Begitu juga dengan kabupaten/kota, harus memiliki semangat yang sama," Somi menyeru.

Sejauh ini, Somi mengatakan gagasan untuk membangun koneksitas yang menghubungkan wilayah dengan provinsi tetangga sudah sangat baik.

Catatan RU, program koneksitas ini mulanya muncul di jaman Gubernur Ridwan Mukti sebelum kemudian dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK jelang lebaran.

Kemudian rencana ini berlanjut di jaman Gubernur Rohidin Mersyah, melalui beberapa kabupaten di dalamnya untuk terkonseksi ke kabupaten tetangga.

Contoh, layaknya rancangan koneksitas Kabupaten Lebong via daerah Sungai Lisai, tembus ke Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

koneksitas masih jadi pr di daerah, sumbu ekonomi bengkulu, jambi, sumsel dan sumbar                            radarutara.bacakoran.co - koneksitas antar daerah, akan menjadi kunci dalam menggeliatkan pembangunan.
perluasan zona ekonomi baru di daerah, masih dihadapkan dengan persoalan koneksitas. khususnsya, koneksitas antar daerah, provinsi, kabupaten yang sudah mulai berjalan.
sebut saja, seperti kabupaten seluma via sukaraja bakal terakses ke linggau, sumatera selatan (sumsel). 
proses ini sudah berlangsung sejak 2018 lalu dan melewati kawasan taman buru yang ijin pakai kawasannya tahun lalu tengah diusulkan ke pusat.
baca juga:aturan forkopimcam mesti dikebut. ini persiapan pemkab bengkulu utara...
baca juga: waww... 10 kpm desa suka baru terima blt-dd ta 2024, 5 bulan sekaligus
pengamat kebijakan publik, elektison somi bilang, koneksitas antar kabupaten, sudah harus menjadi pemikiran yang serius dan prinsip, dalam rancang bangun daerah.
interkonseksi, harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang lazim dijumpai di daerah. 
--
selain itu, lanjut somi, persoalan koneksitas ini harus mampu juga dipaparkan daerah baik itu provinsi sampai dengan kabupaten ke pusat. 
dicontohkannya, adalah salah satunya meliputi kebutuhan link jalan negara yang juga perlu ditambah dari sisi kuantitasnya.
baca juga:sentralistik tata kelola csr, belum rambah pelaku umkm 
baca juga:desa ini keramat, warganya minta wabup asa maju sebagai bupati bengkulu utara
"program koneksitas yang tengah dilakukan ini, harus dibarengi dengan langkah bersama secara konkret. bersama," kata somi.  
semangat sinergis, lanjut somi, sebenarnya sudah mulai dilakukan. salah satunya lewat regulasi, seperti undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah atau hkpd.
secara moril, lanjut dia, visi dari uu hkpd adalah membangun chamistry program yang terintegrasi pusat dan daerah. 
"maka upaya beranjak dari persoalan keterisoliran sehingga menyulitkan ruang gerak atau nadi ekonomi baru di daerah, akan sulit diwujudkan jika diwarnai ego sektoral," ujarnya.
baca juga: gasak honda beat warga giri kencana, dpo 11 bulan ini, diborgol polisi
baca juga:gak pakai ribet, ini cara jitu agar pohon durian cepat berbuah
di tengah laju rancang bangun rencana pembangunan jangka panjang daerah, somi menilai menjadi kick off penting dalam kesamaan visi pembangunan mulai dari pusat hingga daerah. 
dia berharap, kesamaan visi tidak sebatas tertulis dalam draf rpjp, tapi benar-benar dibreakdown dalam rencana kerja yang terukur. 
sebagai perpanjangan pusat di daerah, provinsi, kata dia, harus memiliki kacamata makro pembangunan yang merepresentasikan komposan di dalamnya yakni kabupaten/kota.
"begitu juga dengan kabupaten/kota, harus memiliki semangat yang sama," somi menyeru.  
baca juga: pemprov bengkulu berikan himbauan pada pemudik idul fitri 1445 h.
baca juga:ini jadwal tutup pabrik sawit sebelum lebaran, harga cenderung turun 
sejauh ini, somi mengatakan gagasan untuk membangun koneksitas yang menghubungkan wilayah dengan provinsi tetangga sudah sangat baik. 
catatan ru, program koneksitas ini mulanya muncul di jaman gubernur ridwan mukti sebelum kemudian dicokok komisi pemberantasan korupsi atau kpk jelang lebaran.
kemudian rencana ini berlanjut di jaman gubernur rohidin mersyah, melalui beberapa kabupaten di dalamnya untuk terkonseksi ke kabupaten tetangga.
contoh, layaknya rancangan koneksitas kabupaten lebong via daerah sungai lisai, tembus ke kabupaten merangin, provinsi jambi.
baca juga:sertifikasi belasan miliar belum cair, ini alasannya
baca juga:ojk bengkulu dorong masyarakat manfaatkan slik
program yang menghadapi beberapa "tantangan" seperti bakal melewati alur perijinam dari kementerian terkait, lantaran bakal membelah hutan kawasan yakni taman nasional kerinci sebelat (tnks). 
elektison menilai, proyeksi koneksitas itu justru harus menjadi semangat bersama. karena menurutnya, program koneksitas itu tidak hanya memberi rangsangan pembanguna. 
tapi juga akan menggeliatkan ekonomi lintas kawasan. tapi juga sekaligus dapat dipadukan dengan program nasional tentang pelestarian alam. 
"untuk itu, kemampuan dalam memaparkan urgensi program ini ke pusat, juga menjadi sangat penting," tegasnya terkait program yang bakal membangun koneksi jalan mukomuko-kabupaten kerinci, jambi itu. 
baca juga:aturan forkopimcam mesti dikebut. ini persiapan pemkab bengkulu utara...
baca juga: waww... 10 kpm desa suka baru terima blt-dd ta 2024, 5 bulan sekaligus
tak hanya itu saja, paparan daerah tentang pentingnya konseksitas jalan kabupaten dan jalan negara idealnya masuk dalam rpjp provinsi dan kabupaten. 
bahkan, lanjut dia, mengusulkan link jalan provinsi atau kabupaten menjadi jalan negara sehingga menjadi obyek maintenance apbn saban tahunnya, dipandangnya tak kalah penting.
"kajian koneksitas ini atau kajian teknis ini, sekaligus mengatasi keterbatasan fiskal yang menjadi lazim menjadi keluhan daerah," ungkapanya.
sebelumnya, gubernur bengkulu, dr rohidin mersyah, saat diwawancara dalam sebuah penerbangan dengan ru, menjabar soal progres rencana yang melibatkan lintas pemerintahan itu.
baca juga:sentralistik tata kelola csr, belum rambah pelaku umkm 
baca juga:desa ini keramat, warganya minta wabup asa maju sebagai bupati bengkulu utara
gubernur bilang, koneksitas lintas provinsi antar pemerintah provinsi yakni bengkulu, sumatera selatan dan jambi itu, lebih kurang bakal membangun aksesibilitas link jalan anyar secara kumulatif, sepanjang 38 kilometer. 
"untuk link konseksitas di seluma, harus mengurus usulan ijin pengggunaan kawasan, karena melewati kawasan taman buru," jelasnya, dalam penerbangan menuju jakarta. 
politisi golkar itu, bilang koneksitas menjadi salah satu hal yang sangat strategis dalam rancang bangun perkembangan daerah. 
maka sejak awal, lanjut birokrat dengan spesialisasi dokter hewan ini, konseksitas menjadi satu hal yang strategis untuk dilakukan di pemerintahannya, untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain. 
"karena dengan keterbukaan koneksitas antar daerah, akan berimplikasi pada nadi perekonomian inter dan antar provinsi yang menjadi laluan," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 6 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan