Rp75 Miliar Sudah Masuk ke Rekening Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 02 Apr 2024 - 21:34

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau DPKAD BU, Masrup, S.ST.Pi, M.Si.-Radar Utara/Benny Siswanto-

rp75 miliar sudah masuk ke rekening desa                             radarutara.bacakoran.co - penyaluran dana desa atau dd dan alokasi dana desa atau add di kabupaten bengkulu utara (bu), sudah di angka lebih dari rp 75 miliar. 
total tersebut, bersumber dari transfer oleh kementerian keuangan atau kemenkeu via kppn bengkulu atas usulan pencairan dd yang direkomendasikan daerah. 
ditambah lagi dengan penyaluran add yang diproses langsung oleh daerah, via apbd tahun berjalan 2024. 
kepala dinas pengelola keuangan dan aset daerah atau dpkad bu, masrup, s.st.pi, m.si, menyampaikan paparan penyaluran anggaran pusat dan daerah itu untuk triwulan pertama. 
baca juga:bazar murah tni diserbu warga 
baca juga: dinas perikanan pastikan, alm jaya dapat santunan dari bpjs ketenagakerjaan
"untuk dd penyalurannya mulai dari non earmark dan earmark kepada 138 desa. masing-masing totalnya sebesar rp 28 miliar dan rp 27,7 miliar," papar masrup, selasa, 2 april 2024. 
data tersebut, merupakan realisasi per tanggal 27 maret 2024 pukul 08.30 wib. dengan artian, akan bertambah lagi ketika melihat laporan terbarunya. 
untuk diketahui, total dd yang dialokasikan pemerintah kepada desa-desa di kabupaten bengkulu utara 2024 ini, angkanya sebesar rp 174.556.051.000,-
persentase realisasinya di angka hampir 32 persen. praktis, menyisakan anggaran yang masih nangkring di rekening kas umum negara atau rkun sebesar rp 118,8 miliar. 
baca juga:agustus calon kuat pilkada muncul 
baca juga:usai lebaran bakal ada tersangka
masrup menjelaskan, layaknya dana alokasi umum atau dau. earmark, merupakan alokasi yang peruntukannya sudah ditegaskan oleh pemerintah pusat. 
sedangkan non earmark, merupakan transfer anggaran yang penggunaannya belum ditentukan, sehingga dapat diselaraskan dengan program sesuai kewenangan wilayah otonom jujugan anggaran. 
masih mencermati paparan angka realisasi, di sektor add, daerah ini juga memiliki torehan nyaris total untuk triwulan 1, januari hingga maret 2024. 
add yang tahun 2024 ini diploting sebsesar rp 79,8 miliar, dalam realisasi hampir rp 20 miliar, tepatnya rp 19,9 miliar. 
baca juga:pemprov bengkulu memperkuat sinergi dalam bidang pertambangan
baca juga:soal dana rp30 miliar, giliran kabag di setdakab mukomuko bakal diperiksa jaksa
penyalurannya dilakukan kepada 209 desa yang berarti, terdapat 6 desa lagi yang belum dilakukan penyaluran. 
"total tw 1 untuk add sudah salur kepada 209 desa," masrup menjabarkan. 
mencermati realisasi penyaluran add triwulan pertama 2024, kata dia, saat ini masih menyisakan anggaran sebesar rp 519,2 juta.  
disampaikannya pula, penyaluran baik dd dan add tahun ini, tidak lepas dari tata cara verifikasi sampai dengan terbitnya rekomendasi dari daerah ke pusat via kppn bengkulu, selaku perpanjangan tangan kementerian keuangan di daerah. 
baca juga:mau tampil dengan kulit sehat dan glowing saat lebaran nanti? ikuti tips berikut ini
baca juga:ingat! jangan sembarangan, ini 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah
rekomendasi dd, misalnya, masih akan dilakukan verifikasi ulang oleh kppn, sebelum kemudian menerbitkan surat perintah pencairan dana atau sp2d yang menjadi bekal desa mencairkan salah satu siltapnya. 
"bantuan keuangan ke desa oleh pemda bu tahun ini sebesar rp 1,675 miliar," bebernya lagi. 
sedangkan dana bagi hasil pajak dan retribusi atau dbhpr yang menjadi hak 215 desa, tahun ini angkanya mencapai rp 2,462 miliar. 
terpisah, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa atau dpmd bu, rahmat hidayat,sstp,mm, menyampaikan, melakukan kerja paralel di sektor penyelenggaraan pemerintah di desa. 
baca juga:air baus i laksanakan 3 kegiatan sekaligus. ini targetnya...
baca juga:serius maju pilwakot, ini modal sefty yuslinah
selain memfasilitasi sesuai kewenangan dalam rancang bangun apbdes oleh desa, kemudian mengusulkan pencairan dd dan add. 
mantan asisten 1 setkab bu itu pun, mangatakan turut menggeber beberapa rancangan payung hukum daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. 
"termasuk draf perbup dd dan add sampai dengan draf aturan soal kelembagaan di desa," ungkapnya. 
diterangkannya pula, regulasi di sektor keuangan membenarkan proses pencairan anggaran bersamaan dengan penyusunan payung hukum lainnya. 
baca juga:bazar murah tni diserbu warga 
baca juga: dinas perikanan pastikan, alm jaya dapat santunan dari bpjs ketenagakerjaan
"lebih kurang, seperti penyusunan apbd lah dek. ada beberapa proses yang seolah mendahului regulasi, tapi secara payung hukum sudah diatur dalam regulasi pusat," ungkapnya. 
untuk itulah, penyaluran anggaran baik dd dan add di daerah, relatif tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. 
"tinggal lagi, desa melakukan penyusunan dan pengusulan anggaran sesuai dengan regulasi baku yang mengatur, baru kemudian bisa diproses daerah," ujarnya. 
fokus penyaluran anggaran ini, lanjut dia, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. 
baca juga:agustus calon kuat pilkada muncul 
baca juga:usai lebaran bakal ada tersangka
dana desa, kata dia, akan berfungsi menyokong pembangunan yang direncanakan oleh desa sampai dengan penggunaan anggaran lainnya yang sudah ditegas peruntukannya. 
"seperti contoh untuk blt dd sampai dengan penanganan stunting dan lainnya," terangnya. 
begitu juga untuk alokasi dana desa, birokrat jebolan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri atau stpdn itu, turut menjadi fokus daerah. 
"karena akan berimplikasi pada serapan anggaran dan gaji ribuan perangkat di desa," ungkapnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 3 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan